TRANSTIPO.com, Mamasa – Teringat cerita lama. Telusur jalan ke pelosok desa tidak panas tidak hujan. Ia bergerak bersama tim Gugus Tugas Kecamatan Tabulahan.
Cerita itu tersiar luas di masa pandemi Covid yang lalu, terutama di tahun 2021 hingga awal 2022 untuk memastikan eskalasi penyebaran dan peningkatan program vaksinasi penyakit yang mewabah itu lancar dan menjangkau warga di kampung-kampung.
Dia seorang perempuan. Namanya Iryanna, SKM, MM. Hingga kini ia Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.
Perempuan Iryanna sungguh kuat berjibaku dengan rintangan alam demi tanggung jawabnya melayani kesehatan warga Lakahang dan Tabulahan umumnya.
Jumat petang, 13 Oktober, Iryanna ikut bicara mengenai apa yang dihadapi Puskesmas Tabulahan kini.
Ia setuju apa yang disebutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, dr. Ratna Sari Dewi, seperti yang diterakan dalam berita sebelumnya.
“Untuk klaim BPJS Kesehatan, semua Puskesmas sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang (Oktober 2023, red) belum terbayarkan,” kata Iryanna dalam keterangannya, Jumat, 13 Oktober.
Selama setahun lebih tanpa dukungan dana dari BPJS Kesehatan, Puskesmas atau PKM Tabulahan kewalahan. Misalnya rujukan pasien harus ditanggung pihak puskesmas.
Kendala berat yang dihadapi Puskesmas Tabulahan, dipandang tidak bagi Iryanna. “Ini soal tanggung jawab, menyangkut jaminan kesehatan bagi warga kami di sini,” kukuh Iryanna.
Kendala keuangan yang dihadapi kantor pelayanan kesehatan yang dipimpinnya, Iryanna tak sudi menyalahkan pihak siapa pun. Ia berusaha berdikari, pinjam uang sana-sini.
“Yang menjadi tanggungan puskesmas kami tanggung dulu dengan memakai biaya pinjaman,” kata Iryanna.
Bagi Iryanna, jalan itu terpaksa ia tempuh karena tidak mungkin membebankan pada pasien.
Kekuatan Iryanna juga diuji oleh waktu. Berbilang bulan bahkan telah setahun lebih harus mengongkosi biaya pelayanan dengan segala tetek bengeknya di Puskesmas Tabulahan, ia turunkan pula kuantitas pelayanan asal tetap terjaga kualitas pelayanan kepada Rakyat.
Ia bilang, akhir-akhir ini karena sudah kewalahan dana, terpaksa untuk pasien dari luar wilayah kerja Puskesmas Tabulahan, misalnya dari Mamuju, ya si pasien dibebankan biaya.
“Ini sebenarnya tidak boleh karena transferan dari BPJS Kesehatan lancar,” kata Iryanna.
Dari dana pinjaman itu, Iryanna hanya prioritaskan rujukan pasien yang ada di wilayah Puskesmas Tabulahan.
Kemana dana BPJS Kesehatan untuk jatah 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Mamasa?
“Klaim non kapitasi memang sudah setahun lebih (15-16 bukan) tidak dibayarkan oleh Pemda ke Puskesmas. (Tapi) dari BPJS Kesehatan setiap bulan bayar ke Pemda,” kata Dokter Ratna, Kamis, 12 Oktober.
Senada pendapat sumber media ini di Mamasa, “BPJS Kesehatan lancar transferan ke pemda/kasda, cuma pemda tidak teruskan ke puskesmas. Ini sejak Juni 2022 sampai Oktober 2023 dana non kapitasi (klaim BPJS) tidak pernah dibayarkan Pemda.”
Kepala BPJS Kesehatan Mamasa, Efendy, tak menjawab pertanyaan yang diajukan ke pihaknya, Jumat petang tadi.
Sumber media ini menjelaskan, dana non kapitasi itu merupakan dana jaza pelayanan di puskesmas yang harus diterima tenaga medis (bidan, perawat, dokter).
“Makanya jangan heran sejumlah dokter kabur karena gaji atau honor dari non kapitasi klaim BPJS Kesehatan tidak dibayarkan hampir dua tahun,” kata sumber ini.
Berapa dana non kapitasi (klaim BPJS Kesehatan) itu di Kabupaten Mamasa?
Menurut hitungan sumber ini, jika setiap bulan puskesmas mendapat dana non kapitasi rata-rata Rp20 juta setiap puskesmas (dengan jumlah 17 puskesmas), lalu jika dikalikan selama 15 bulan yang belum dibayarkan misallnya, maka total non kapitasi yang mandeq itu sebesar Rp5 miliar lebih.
“Itu angka dari hitungan yang paling sederhana,” katanya.
Dana besar yang tertahan entah di mana itu, bandingkan dengan beban yang dialami oleh Puskesmas Tabulahan. Untuk mengetahui beban biaya apa saja yang ada di pundak Iryanna kini, berikut rinciannya.
“Lumayan, sangat besar,” tegas Iryanna.
Apa saja biaya yang lumayan besar itu?
“Setiap rujukan kita bantu Rp450 ribu sampai dengan Rp600 ribu, tergantung berapa perawat/bidan yang ikut mengantar pasien dengan melihat kondisi pasien saat dirujuk,” jelas Iryanna.
Idealnya, menurut Iryanna, seharusnya anggarannya Rp800 ribu untuk setiap sekali rujukan pasien.
Rayat inap pasien per hari misalnya dia hitung Rp200 ribu.
Dengan kondisi dana yang sangat terbatas, Iryanna mengeluh juga, “Kami sangat berharap, ada perhatian buat kami.”
Apa pun jadinya, Puskesmas Tabulahan tak mungkin turun demo. Ia dan rekan-rekannya petugas media di Lakahang itu tetap Sami’na Waatho’na (turut dan menerima saja).
“Kami tak bisa demo, bukan karena tidak mau tapi kami merasa tetap bekerja itu jauh lebih baik, dan tetap berharap bahwa suatu saat semua akan baik dan pulih,” keluh Iryanna dalam hati.
Kepada siapa Iryanna berharap?
16 bulan berharap dan menunggu bukan waktu yang singkat. Selain itu, beban biaya yang menyertainya sungguh bejibun, disertai ngutang pula.
Iryanna tak tinggal diam. Ia bergerak.
“Sudah sering kami sampaikan ke pimpinan di Mamasa,” katanya. “Bahkan sudah beberapa kali ganti SPj, terakhir menurut pengelola JKN Dinkes belum ada tanda-tanda pembayaran,” kata Iryanna.
Pulang ke Lakahang, Tabulahan, tak membuat hati Iryanna berkeras bagai batu. Ia ikhlaskan pelayanan kepada warga di wilayah kerjanya.
Sembari bekerja ikhlas dengan utang menumpuk, Iryanna punya hayalan seindah-indahnya.
“Kami sementara ikut bimtek BLUD di Makassar, Sulsel. Besar harapan semoga semua puskesmas di Kabupaten Mamasa bisa jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” harap Iryanna.
Hiburan hari Iryanna tentu punya alasan yang cukup kuat, sebab utang pinjaman yang ia kumpul telah berada dalam hitungan tak sedikit.
“Rp128 juta untuk dana klaim yang belum terbayarkan khusus sejak bulan Juni 2022 hingga 2023 ini,” katanya.
Dan, jumlah itulah yang Iryanna tutupi untuk lancarnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Tabulahan.
Seorang politisi muda di DPRD Mamasa bilang bahwa memang tidak pernah dibayarkan sejak tahun 2022.
Yang mengherankan bagi Sapri, beda-beda pembayarannya, kalau RSUD sampe bulan 10 tahun 2022, kalau PKM beda-beda.
“Yang mengherankan karena beberapa PKM lancar, dan PKM lain tidak,” kata Muhammad Sapri Malik dalam keterangan tertulisnya.
Sapri menyebut, misalnya, PKM Aralle, PKM Balla, dan beberapa lagi lancar.
Yang paling mengherankan, seberapa berani dan kuat bathin Iryanna pinjam dana untuk menutupi kebutuhan pelayanan di Puskesmas Tabulahan.
SARMAN SAHUDING
