TRANSTIPO.com, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat Hj. Enny Anggraeni Anwar membuka acara Rapat Regional Penyiapan Kawasan dan Pembagunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2trans) se-Indonesia Timur, Selasa, 13 Februari 2018.
Rapat yang digelar di Ballroom d’Maleo Hotel and Convention Mamuju dimulai pada pukul 08.00 Wita, Selasa.
Hadir dalam acara tersebut adalah Plt. Dirjen PKP2trans R. Hari Pramudiono, Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol. Baharuddin Djafar, Dandrem 142 Tatag Kolonel Inf. Taufiq Shobri, Kepala Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat Muhammad Hamzih, Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten se-Sulawesi Barat, serta peserta PKP2trans wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Aceh, Kalimantan Barat, dan NTT.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Barat tak lupa mengucapkan selamat dan terima kasih atas kedatangan para peserta yang mewakili wilayah dari Indonesia Timur yang sudah menginjakkan kakinya di bumi Manakarra Mamuju, Sulawesi Barat ini.
Wakil Gubernur melanjutkan, Sulawesi Barat memiliki 6 kabupaten, 5 berada di pantai dan 1 berada di pegunungan. Kawasan pegunungan mimiliki luas wilayah lebih kurang 17 ribu kilometer persegi dan wilayah laut kurang lebih 21 ribu kilometer persegi.
Ditambahkan, jumlah penduduk Sulawesi Barat sekitr 1,5 juta jiwa. Agak sedikit dibandingkan provinsi Lain, maklum probinsi kita masih terbilang baru.
“Panjang lautnya sekitar 750 kilometer persegi yang terbentang dari Paku, Kabupaten Polewali Mandar, sampai Suremana, Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara),” kata Wakil Guberur Sulawesi Barat.
Ia juga menggambarkan jika di Sulawesi Barat hasil utamanya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan—potensi minyak masih dalam proses tahapan persiapan, mudah-mudahan dapat memberikan hasil yang baik.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni mengatakan, semoga dengan kedatangan peserta dari PKP2trans se-Indonesia Timut dapat membantu Sulawesi Barat untuk lebih dikenal.
“Dengan rapat ini kita dapat memperoleh data-data terkait calon daerah transmigrasi baru untuk pemenuhan sisa daya tampung di tahun 2019. Dengan menjaring proyek atau proram kerja di setiap dinas transmigrasi di berbagai provinsi, dan kabupaten diharapkan dapat memberikan dan menghimpun calon daerah pertransmigrasian yang baru yang sesuai dengan persyaratan dari pusat,” jelas Wagub Enny.
Ia juga sampaikan, Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (Bappenas) RI telah memasukkan program transmigrasi sebagai program prioritas nasional yakni pengembangan wilayah di mana bunyi program prioritas nasional dalam poin ke 8 adalah terbagunnya dan berkembangnya 144 kawasan transmigrasi, 65 satuan kawasan pemukiman transmigrasi untuk dijadikan sebagai desa berkembang.
Kami berharap dalam rapat regional untuk menjaring usulan program penyiapan kawasan dan pemukiman pembagunan transmigrasi di tahun 2019 di Indonesia Timur dapat menerapkan dan melaksanakan isu strategis di atas sebagai bukti keseriusan dalam penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia.
“Kita harus menjalankan dan menerapkan isu stategis terkait pengembangan transmigrasi di Indonesia sebagai buki bahwa kita serius dalam menjalankan program tersebut,” katanya.
Oleh karena itu, sebutnya, kita semua harus bekerjasama untuk semua lintas sector yang terkait, agar pendanaan program transmigrasi dapat melalui APBN, APBD, dan dana dekon dapat berlaku di seluruh kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Kemendes PDTT, termasuk di Sulaweai Barat.
ARISMAN SAPUTRA
