TRANSTIPO.com, Mamuju – Lanjutan di hari kedua mendengar pemaparan kepala-kepala OPD Pemprov Sulbar di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar, Minggu, 13 Agustus 2017.
Hadir Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM), Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, para Asisten Gubernur Sulbar, Staf Ahli, dan Kepala Bappeda Sulbar Dr. Junda Maulana.
Kepala-kepala OPD kembali berkumpul untuk memaparkan program APBD 2017 dan program APBD-P 2017. Giliran pertama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, disusul Dinas Kesehatan Sulbar, dan selanjutnya Dinas Perindagkop Sulbar, serta Dinas Perhubungan Sulbar.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Andi Syukri Tammalele menyampaikan, Diknasbud Sulbar pada tahun 2017 mendapatkan pagu anggaran Rp 138 miliar lebih terbagi untuk dua 12 program. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung mencapai 49.33 persen.
12 program tersebut antara lain, peningkatan layanan ADM perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kedisiplinan aparatur, program pembinaan sekolah luar biasa dan peningkatan mutu pendidikan, pengembangan teknologi informasi pendidikan, program pendidikan menengah seperti pengadaan buku, manajemen pelayanan pendidikan, bantuan operasional sekolah, serta pembangunan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya.
“Diknasbud akan melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengusulkan beberapa program lain di APBD-P seperti beasiswa bagi siswa berprestasi,” kata Syukri Tammalele.
Andi Syukri juga sebut kerurangan yang dihadapi, misalnya di Matra masih ada sekolah yang belum lengkap buku elektronik. Begitu juga di di SMK 1 Mamuju masih ada lima ruang kelas yang belum lengkap buku elektronik.
Selanjutnya, Kadis Kesehatan Sulbar dr. Achmad Azis memaparkan beberapa program yang dijalankan secara bertahap. Antara lain, penyediaan klinik untuk wilayah terpencil seperti di wilayah Majene, Polman, Mamasa, dan Mamuju—khususnya di Pulau Bala-balakang.
“Kita juga akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak di Region Selatan (Majene, Polewali, Mamasa) dan di Region Utara (Mamuju, Mateng, Matra). Juga Rumah Sakit Jiwa di tahun 2018. Target tahun ini, satu kecamatan satu puskesmas terakreditasi, tugas kita sebagai pemerintah provinsi melihat pengerjaannya,” urai Achmad Azis.
Achmad Azis menunjukkan stimulasi program aplikasi “Save Ibu Hamil” sebagai mediator pemerintah untuk komunikasi langsung dengan ibu hamil. Program aplikasi tersebut akan mendampingi ibu hamil dari masa kehamilan sampai anak usia 1 tahun.
“Selain itu kita juga akan membangun rumah marasa (mandiri, cerdas dan sehat) untuk masyarakat kelas bawah dan akan meminta bantuan Bappeda untuk mendudukkan bersama Koperindag, Diknas, Dinsos dan dinas terkait untuk membantu fasilitas pendamping program pengembangan rumah sehat dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM),” jelas Achmad Azis.
Kepala Dinas Perindagkop H. Bachtiar juga memaparkan, tahun 2017 Disperindagkop mendapatkan pagu anggaran Rp 10 miliar lebih dan realisasi telah mencapai 65 persen.
“Sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, dalam rangka peningkatan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi, kami coba kembangkan industri lokal di pasar di Mamasa, Mateng, dan Polman,” kata Bachtiar.
Kepala Dinas Perhubungan Khaeruddin Anas menyampaikan, tahun 2017 Dinas Perhubungan mendapatkan pagu anggaran Rp 7 miliar yang terbagi pada sembilan program dengan 51 kegiatan. Hingga saat ini realisasi keuangan telah mencapai 13.74 persen.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan kepada semua pimpinan OPD agar program yang dijalankan terjadi sinergitas antara program pusat, provinsi dan kabupaten. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih.
Ali Baal tekankan agar pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa yang berprestasi di SMA dan SMK di semua Kabupaten. “Harus ada yang menangani di Diknas untuk fokus pada kurikulum untuk peningkatan kualitas,” tegas Ali Baal.
Kepada Dinas Koperindag, Ali Baal meminta untuk meningkatkan dan mematenkan produksi local, seperti sarung sutera dan industri kuliner. “Banyak industri di Sulbar yang sudah menghasilkan sarung sutera tapi belum dipatenkan,” kata Ali Baal.
Dan kepada Dinas Kesehatan, Ali Baal juga sebut akan memberi usulan kepada kementerian kesehatan agar puskesmas dialihkan ke provinsi dan puskesdes ditangani kabupaten. “Hal itu untuk menghindari tumpang tindih wewenang. Tahun depan jumlah dokter ahli serta kualitas perawat dan bidan ditingkatkan,” kata Ali Baal.
Sedangkan, Nur Alam Tahir sarankan kepada Dinkes untuk ggandeng BKKBN dalam program KB. Juga kepada Koperindag agar memperhatikan pemasaran produk lokal agar masyarakat termotivasi dan lebih produktif.
Staf ahli, Darno Madjid yang juga angkat bicara, Diknas agar lebih memperhatikan pemeliharaan situs budaya.
FADILAH/HUMAS PEMPROV SULBAR
