TRANSTIPO.com, Mamuju – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, Pemkab Mamuju mendorong 408 kegiatan sebagai hasil usulan Musrenbang tingkat kecamatan, beberapa waktu lalu.
Hal ini disebutkan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappepan) Mamuju, Rakhmat Thahir, pada kegiatan Musrenbang Mamuju tahun 2017. Musrenbang ini dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju, Kamis, 23 Maret 2017.
Musrenbang ini—dengan supporting 408 kegiatan itu—sekalian mewujud untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.
Rakhmat Thahir menjelaskan, 408 kegiatan itu merupakan hasil saringan dari 789 usulan kegiatan saat Musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mamuju, beberapa waktu lalu.
“Dalam Forum OPD beberapa waktu lalu, lahir kesepahaman dengan para kepala OPD, yaitu 408 kegiatan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja, dan ini terbagi ke setiap OPD berdasarkan tupoksinya,” jelas Rakhmat.
Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Irwan SP. Pababari—yang membuka kegiatan Musrenbang Kabupaten Mamuju ini—menyampaikan, dalam menyusun RKPD, perlu dikerucutkan usulan kegiatan yang overload (kelebihan) agar ia berbanding dengan dana yang dimiliki pemkab Mamuju. Sederhananya, disesuaikan berdasarkan skala prioritas.
“Ada skala prioritas yang kita kerjakan. Di awal sudah ada rambu-rambu yang kita tetapkan bahwa infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan ditambah dengan pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas. Jadi, kepada kepala desa, berbesar hatilah karena tak semua usulan bisa kita penuhi,” jelas Wakil Bupati Irwan.
Terkait overloadnya kebutuhan masyarakat dibanding kemampuan dana pemkab, Kepala Bappeda Sulbar Dr. Junda Maulana menilai, di sinilah peran penting sebuah perencanaan. Menurut mantan Pj. Bupati Mamuju Tengah ini, jika kebutuhan masyarakat lebih kecil dibanding dana yang tersedia maka kegiatan perencanaan tak dibutuhkan lagi.
“Di sini diharapkan ada sinkronisasi program baik lintas sektor maupun antarpemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Mesti ada koordinasi dan perlu sinkron sehingga tercipta efisiensi anggaran yang bisa berdaya guna bagi masyarakat,” urai Junda Maulana.
Junda, yang pernah Kepala Bappeda Mamuju, kali ini berpesan: agar Musrenbang dilaksanakan dengan baik dan efisien, sebab perencanaan adalah hal yang krusial dalam perumusan sebuah kebijakan publik.
“Jika gagal dalam perencanaan, sama halnya merencanakan kegagalan,” tutup Doktor Junda dengan logika yang sangat baik.
DIAN HARDIANTI LESTARI/HUMAS MAMUJU
