TRANSTIPO.com, Topoyo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi (Rakor) terkait penanggulangan kemiskinan atas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Aula Fadillah, Topoyo, Kamis, 21 Februari 2019.
Rakor ini menuai tanggapan beragam. Salah satunya dating dari Nasparuddin, Kepala Desa Kombiling, Kecamatan Pangale.
Nasparuddin bilang, saya selaku Kepala Desa Kombiling menyayangkan keterlambatan koordinasi kita dengan semua pihak terkait bantuan PKH.
Menurutnya, selama ini data tidak valid, artinya tidak sesuai dengan data warga miskin di lapangan khususnya di desa saya sendiri. Ia mengaku, masyarakat di desanya selalu mendesak dan mempertanyakan bantuan PKH ini.
“Kenapa yang sudah mampu masih diberikan PKH tersebut, sementara warga yang tidak mampu malah tidak dapat. Jadi menurut saya sistem ini salah langkah dan butuh disempurnakan,” keluh dan saran Nasparuddin.
Membaca kenyataan itu, menurutnya hal itu terjadi lantaran sebelumnya tidak ada komunikasi yang dibangun para pihak termasuk mitra kerja penyelenggara PKH dengan pemerintah desa.
Bahkan, katanya, kepala desa sebelumnya juga bilang bahwa memang tidak ada komunikasi dengan pihak pengelola PKH terkait data warga. Apakah ada kategori lain atau persyaratan lai, dan kalau ada kategori atau persyaratan lain tentang siapa yang berhak penerima PKH ini, saya juga belum paham.
“Seharusnya data itu kan diambil dari pemerintah desa,” ujar Nasparuddin.
Keluhan masyarakat desa yang ia pimpin, juga disebutkan seperti bantuan beras rastra, uang tunai atau perbaikan rumah. “Masyarakat mempertanyakan kepada kami,” sebutnya.
Dengan keluhan dan masukan masyarakat di desa yang dipimpinnya, Nasparuddin bilang, “Saya hanya bisa katakan bahwa kami juga kurang tahu karena selama ini jarang koordinasi dengan pihak PKH, begitu pula dengan kepala desa sebelumnya. Memang tidak ada komunikasi dengan pihak PKH mengenai data warga yang perlu dibantu.”
Fakta yang terjadi di Desa Kombiling, seperti yang dijelaskan Nasparuddin, tiba-tiba ada data turun, dan data itu tidak mungkin dari pusat, sebelumnya tidak ada kesepakatan dari desa. “Yang kena bantuan tersebut rata-rata yang punya rumah bagus. “Data dari mana?” tanya sang kades.
Harapannya, ke depan kita mulai koordinasi dan dibangun komunikasi.
Kepala Bappeda Mateng Ishaq Yunus mengatakan, ada tiga hal yang perlu dibangun dalam pemerintahan yakni 3K: koordinasi, komunikasi, dan konsultasi. Apabila tidak dilakukan ketiga hal itu maka akan terjadi miskomunksi, seperti yang kita dengar penyampaian dari salah satu kepala desa tadi.
Ishaq Yunus kurang sependapat dengan Nasparuddin. Ia katakan, jika disebutkan tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan pihaknya sehingga hal-hal yang terkait data PKH itu kurang akurat, nah karena itulah tujuan Rakor hari ini (Kamis, red) untuk melakukan koordinasi membangun 3K itu.
“Tujuan yang lain adalah tiap kebijakan yang kita rumuskan adalah kesepakatan bersama, harus terpadu, bersinergi dalam merancang data yang kita butuhkan, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan sampai desa, bahkan hingga tenaga pendamping. Semua kebijakan yang kita rumuskan bersama harus sesuai kehendak pemangku kepentingan. Jadi tidak ada lagi ada miskomunikasi,” urai Ishaq Yunus.
Oleh karena itu, Ishaq berharap, ke depan prinsip 3K ini kita bangun dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya data yang tidak sesuai atau belum sempurna bisa kita minimalkan untuk penyempurnaan. Dan ke depan bisa tepat sasaran dan sesuai data desa.
“Sesuai penjelasan dari Dinas Sosial Mateng bahwa data PKH itu bersumber dari BPJS. Nah, yang kita akan bangun untuk mensinergikan kembali agar tidak ada miskomunikasi dengan pihak yang terlibat dalam pendataan,” sebut Ishaq.
Ia tutup dengan mengatakan, “Kalau data salah dan berbeda, output (hasil, red) tidak akan tercapai.”
RULI SYAMSIL/SARMAN SHD
