TRANSTIPO.com, Mamuju – Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Andi Rasmuddin akhirnya dapat duduk semeja dengan Kabag Humas Pemkot Makassar Muhammad Roem.
Pertemuan itu dimanfaatkaan Andi Rasmuddin untuk memperbincangkan strategi dalam menjalankan program pada Tupoksi keduanya.
Selain Kabid KIP Kominfo Mamuju yang bertandang ke Pemkot Makassar, ia juga didampingi dua kepala seksi dan tiga orang stafnya. Mereka diterima dengan hangat dan dijamu secangkir teh di salah satu meja di kediaman pribadi Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Makassar, Sulsel, pada Jumat, 15 Februari 2019.
Dalam perbincangan santai tersebut mengemuka sejumlah hal yang sangat layak diadopsi oleh Pemkab Mamuju, utamanya dalam membangun konten informasi agar lebih menarik dengan kemasan yang lebih milenial. Hal ini disampiakan oleh Andi Rasmuddin usai pertemuan tersebut.
“Harus diakui Makassar telah lebih maju, karena selain ditunjang dengan kemampuan anggaran yang sangat memadai, mereka juga didukung dengan Sumber Daya Manusi (SDM) yang menguasai strategi branding informasi, dan itu kita sangat terbatas,” kata Rasmuddin.
Di tempat yang sama Kabag Humas Pemkot Makassar Muhammad Roem pertama-tama menyorot kelembagaan Humas Pemkab Mamuju yang telah digabungkan ke OPD Kominfo.
Menurutnya, hal tersebut justru akan sangat mempersulit kinerja kehumasan karena tugas mereka tidak akan fokus lagi karena harus berbicara secara umum tentang informasi dari semua OPD.
“Humas harusnya dilekatkan pada unsur pimpinan daerah dan menjadi corong utama informasi dari pimpinan daerah. Jadi Humas harus siap menjaga irama informasi yang berkembang disesuaikan dengan irama yang diinginkan pimpinan daerah,” kata alumni IPDN ini.
Kabag Humas yang sebelumnya bertugas pada Dinas Pariwisata ini menyarankan agar Bidang KIP Mamuju segera membangun jejaring informasi di seluruh OPD melalui aplikasi media sosial, sehingga penyaluran informasi lewat fungsi kehumasan tidak sentralistik di Bidang KIP melainkan akan didukung oleh fungsi kehumasan dari seluruh OPD, sembari tetap mengupayakan agar humas dikembalikan, dimana aturan tentang kelembagaan ini kan tidak wajib harus begitu tapi selalu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. (Tayangan ini Dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju)
HUMAS PEMKAB MAMUJU
