TRANSTIPO.com, Mamuju – Hari Tani Nasional (HTN) tahun ini jatuh pada Minggu, 24 September 2017. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Sulbar, memeringati HTN itu dengan menggelar demonstrasi.
PMII Cabang Mamuju tak sendiri gelar demo. Lembaga ini bersimbiosis dengan sejumlah pemuda dan mahasiswa dalam lembaga lainnya yang ada di Mamuju.
Siapa saja lembaga mahasiswa dan pemuda dalam aliansi pada gerakan kali ini? di antaranya, PMMI Cabang Mamuju, GMKI Mamuju, Maper, Komkar, BEM Hukum Unika, BEM teknik Unika, IPM Polman, dan Iperkam.
Dipercayakan selaku koordinator lapangan (Korlap) adalah Oktovianus, Ketua GMKI Mamuju.
Maka jadilah mereka beri nama gerakan itu sebagai sebuah aliansi bersama: Solidaritas Pejuang Petani Suluar.
Aliansi ini kemudian berdemo di depan Kantor Gubernur Sulbar pada Senin, 25 September 2017. Mereka mengusung tuntutan besar, “Percepat Reformasi dan Ketahanan Pangan Petani Sulbar Maju”.
Di depan kantor gubernur, mereka meneriakkan tuntutan agar pemerintah—di Sulbar ini—prioritaskan agenda reformasi agraria. Pasalnya, para demonstran ini berpegang regulasi Perpres Nomor 45 tahun 2016 tentang rencana kerja (Renja) pemerintah tahun 2017.
Dalam Renja itu, menurut mereka, reforma agraria adalah salah satu prioritas kerja nasional dalam pembangunan Indonesia mulai tahun ini.
Terdapat 12 poin tuntutan, yakni: wujudkan ketahanan pangan, bentuk ketahanan pangan, perjelas hak-hak atas tanah, percepat reforma agraria, optimalkan kinerja pansus konflik agraria Sulbar, tuntaskan konflik agraria, mendesak pemerintah untuk mengawal kenaikan harga sawit, perjelas peta HGU.
Stop kriminalisasi dan diskriminasi petani, mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada petani, dan mendesak pemerintah untuk memberhentikan pekerjaan perusahaan PT. Prima Nusa Global Lestari.
Demo kali ini, sempat terjadi ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok pendemo. Pasalnya, pendemo hendak menerabas masuk Kantor Gubernur Sulbar dengan maksud ingin bertemu langsung Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar.
Nah, ketika itu terjadi, pihak pengamanan tak bolehkan pendemo masuk menerabas. Bagi pihak pengamanan menganggap cara itu tak dibolehkan—berlapis aturan tentunya jadi pegangannya.
Niat menerabas masuk ruang yang ‘disakralkan’ itu, bagi pihak pendemo punya pijakan pembenar. Mengapa? Ya, sudah sekitar 20 menit berkoar-koar di teras kantor yang megah mentereng di Rangas, Simboro, itu tapi tak satu pun pejabat Pemprov Sulbar yang datang temui mereka.
Maka, jika pun mereka telah dilumuri pikiran-pikiran ‘panas’, ya itu lumrah saja. Siapa pun dia yang alami pemandangan serupa, sedikit marah adalah jawabannya.
“Kita berada di tempat ini sudah sekitar 20 menit, tapi tak ditemui oleh perwakilan dari pemerintah Sulbar. Kami minta kepada aparat keamanan untuk memfasilitasi kami untuk bertemu dengan kepala daerah kita. Kami kemari untuk menyampaikan tuntutan kehendak masyarakat. Setelah tenggang waktu tak jua ditemui, ya kami berniat terobos masuk,” kata Waiz Walkorni, Ketua PMII Cabang Mamuju.
Negosiasi kemudian ditempuh dua pihak: aparat keamanan dengan aliansi pendemo. Hasilnya, muncullah Kepala Dinas Pertanian Sulbar Hamzah.
Ketika sudah berada di tengah-tengah massa mahasiswa, Hamzah kemudian didapuk baca naskah tuntutan 12 poin itu.
Satu hal yang membuat bingung kadis Hamzah, yakni soal kejelasan berapa Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini Hamzah tak tahu persis peta HGU di Sulbar.
“Saya tak tahu persis karena ada HGU di subsektor perkebunan, tapi ada juga HGU mungkin di tempat lain. Saya harus jujur, terbuka,” kata Hamzah.
Hamzah tambahkan, “Saya punya data tapi saya tak hafal. Saya tak bawa datanya.”
Para pendemo di siang tadi sedikit ‘kompromis’ ketika Hamzah bilang akan sampaikan langsung materi tuntutan ini kepada Gubernur Sulbar.
Tak berselang lama, mereka—aliansi demonstran ini—tinggalkan Kantor Gubernur Sulbar, dan kembali ke kota Mamuju atau tempat mereka ‘meracik’ agenda aksi.
ZULKIFLI/RISMAN SAPUTRA/SARMAN SHD
