TRANSTIPO.com, Mamuju – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju pada Selasa, 19 Maret 2019.
“Rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan monitoring delapan sektor pemerintahan daerah yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dana desa, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan manajemen APIP,” kata Adlinsyah Malik Nasution, Ketua Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK saat melakukan jumpa pers bersama para awak media di lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 19 Maret.
Lelaki yang akrab disapa bang Coki itu mengungkapkan hasil evaluasi program pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menempati peringkat 14 dari 34 provinsi dengan capaian 64 persen. Sedangkan capaian maksimal adalah di pemberdayaan dana desa yakni mencapai 92 persen dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian 75 persen.
Lebih lanjut, ia mengtakan jika KPK akan terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui inovasi perangkat system penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Barat.
“Penertiban aset dan tata kelola pelayanan masyarakat terpadu juga harus dilakukan pembenahan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah, dan kami ingin melihat kepatuhan aparatur sipil negara dalam menerapkan kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam pencegahan korupsi,” tandas Coki.
Selain itu, KPK juga terus berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Barat, yakni Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat, Ombudsman Sulawesi Barat, dan Badan Pertahanan Nasional Perwakilan Sulawesi Barat.
Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat system pencegahan korupsi dan meningkatkan fungsi monitoring evaluasi di Provinsi Sulawesi Barat.
Diketahui dalam pertemuan tersebut, hadir dari KPK selain Adlinsyah Malik Nasution, juga hadir Maruli Tua, Dwi Linda Aprlia dan Mohammad Jhanattan, Kepala Inspektorat Suryadi, para perwakilan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Pelaksana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Sulbar dan para tamu undangan.
FARID
