TRANSTIPO.com, Makassar – Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI. Dilaksanakan di Ballroom Hotel Santika, Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, 17-19 November 2017.
Konferensi ini diikuti oleh masing-masing delegasi pengurus PWI provinsi dari Aceh hingga Papua.
Berdasarkan surat undangan Pengurus Pusat PWI tertanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ketua PWI Provinsi dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) se-Indonesia, disebutkan, “Setiap PWI Provinsi diwakili oleh 3 orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi”.
Konkernas ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional. Seminar ini mengangkat tema, Revolusi Digital: Peluang dan Tantangan Bagi Pers Serta Pembangunan Daerah.
Seminar nasional ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Lizar Alfansi, M.Si serta Sekjen PWI Pusat Hendry Ch Bangun.
Gun Gun Siswadi menerangkan, era digital ini bisa dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Dari data yang tercatat, ada 137,2 juta pengguna internet aktif (di Indonesia, red). Hal ini dapat kita manfaatkan untuk mempromosikan semua potensi yang ada di daerah,” beber Gun Gun. (Koran Rakyat Bengkulu, Minggu, 19 November 2017).
Nah, karena itu, masih menurut Gun Gun, di era digital semua dimudahkan untuk mencari tempat-tempat yang potensial untuk mengembangkan produk daerah.
Prof. Dr. Lizar Alfansi, M.Si mengatakan, internet saat ini sudah menjadi kebutuhan setiap individu. Semua informasi dengan mudah diperoleh hanya dengan satu kali klik, semua data dan informasi yang dibutuhkan sudah dalam genggaman.
Masih dari Harian Rakyat Bengkulu. Menyikapi revolusi digital, Hendry Ch Bangun menuturkan, media harus tetap menjaga mutu dan kontennya. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) juga harus ditingkatkan.
“Yang paling merasakan dampak dari revolusi digital ini adalah media cetak. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga mutu dan konten media agar tetap menarik dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mencari informasi. Kualitas SDM harus ditingkatkan untuk mengimbangi digitalisasi,” terang Hendry.
Dikutip dari koran harian Rakyat Bengkulu, edisi Minggu, 19 November 2017, ketika beri sambutan, Ketua PWI Provinsi Bengkulu Zacky Antony, SH, MH mengatakan, di era digital saat ini, semua harus jeli menjadikannya peluang.
Tantangan itu menjadi suatu kekuatan untuk memajukan pers dan pembangunan daerah.
“Pers dan pemerintah daerah harus selalu bersinergi dalam memajukan pembangunan daerah. Era digital ini bisa dijadikan kekuatan untuk mengangkat ekonomi rakyat,” kata Zacky Antony.
Sinergitas antara PWI Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa dilihat—salah satunya—saat pelaksanaan Konkernas PWI yang berlangsung selama tiga hari itu.
Salah satu bukti nyata kerja sama yang baik itu adalah Pemprov Bengkulu mengoordinir Liasion Organizer (LO) atau salah satu unsur penting dalam kepanitiaan pada sebuah event besar. LO ini biasa juga disebut Ladies Official—sebab memang personilnya adalah kalangan perempuan muda: lincah dan ‘cerdas’.
Sebanyak 20 orang LO yang bertugas ‘melayani’ peserta Konkernas PWI, khususnya untuk urusan di luar rapat-rapat selama acara berlangsung.
Dari persiapan panitia lokal PWI Provinsi Bengkulu inilah yang kemudian diapresiasi secara positif oleh Ketua Umum PWI Pusat H. Margiono.
“Konkernas PWI di Bengkulu terbaik. Kami sangat puas. Atas nama PWI Pusat, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras panitia dan rekan semua. Semoga ke depan PWI akan semakin maju dan sukses,” kata Margiono, Sabtu, 18 November 2017.
Kutipan sambutan Margiono itu dikutip dari Harian Rakyat Bengkulu, edisi Minggu, 19 November 2017.
Kode Etik dan Kode Perilaku
Konkernas PWI kali ini menarik sebab—salah satunya—membahas tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Salah satu poin yang ditambahkan dalam naskah PD/PRT adalah rencana penyusunan kode perilaku wartawan Indonesia.
Yang berkembang dalam sebuah sidang pleno adalah perlunya penyusunan Kode Perilaku Wartawan, dengan tanpa menafikan Kode Etik Jurnalistik sebagai “roh dasar” wartawan profesional di Indonesia.
“Menurut saya, memang tidak cukup Kode Etik Jurnalistik yang memuat 11 pasal itu. Tapi sudah saatnya dibuat Kode Perilaku Wartawan,” kata Sulaeman Rahman, Ketua DKP PWI Provinsi Sulbar di Bengkulu, Sabtu, 18 November 2017.
Mantan Sekretaris PWI Sulbar ini menyebut, setelah kode etik, kini kode perilaku.
Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 juga dibahas khusus dalam Konkernas kali ini. Rencananya, HPN 2018 akan digelar di Padang, Provinsi Sumatera Barat.
SARMAN SHD
