Usulan warga pulau disampaikan secara beruntun. Ini kesempatan emas—dalam hemat mereka.
TRANSTIPO.com, Mamuju – Pulau Ambo, Kecamatan Balabalakang, Mamuju, Sulbar, kini menjadi perhatian oleh Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju. Pj. Gubernur Sulbar Carlo B Tewu beserta rombongan dan Bupati Mamuju Habsi Wahid beserta rombongan mengunjungi warga di pulau itu pada Rabu, 19 April 2017.
Tak ketinggalan pula Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Nandang ikut dalam rombongan ke pulau itu. Di sana, Carlo, Nandang, dan Habsi bertatap muka dan dialog dengan sejumlah warga Desa Amo.
Carlo B Tewu mengemukakan, kunjungan ke Pulau Ambo ini dalam rangka memastikan Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju telah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan warga masyarakat di Pulau Bala-balakang ini.
“Kita ingin memastikan pemerintah telah melakukan tugasnya sebagai pelayan kepada bapak dan ibu sekalian yang ada di sini,” kata Carlo Tewu di hadapan masyarakat Desa Ambo.
Selain itu, lelaki kelahiran Minahasa, Sulut, ini juga mengemukakan, sesuai pengamatan yang telah dilakukan, infrasruktur di bidang pendidikan di sini masih sangat minim. Terbukti ditemukan sebuah sekolah yang sangat memprihatinkan lantaran dinding dan lantainya masih terbuat dari papan yang sudah hancur lebur pula.
“Kita sudah melihat sejumlah fasilitas sekolah. Kalau yang di SD masih lumayan, tapi kalau SMP luar biasa memprihatinkan. Kasihan, di republik ini masih ada sekolah seperti itu,” empati Carlo kepada warga.
Solusinya, kata Carlo, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju akan bersama-sama memperbaiki infrasruktur sekolah. Selain itu, katanya, untuk penanganan abrasi pantai yang mengancam rumah penduduk, Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju akan melakukan penanganan dengan pengadaan batu gajah.
“Intinya, kita akan menciptakan suatu kebersamaan baik dari kabupaten maupun provinsi. Jadi kita datang ke sini untuk secara bersama-sama mengeroyok Pulau Ambo. Jika ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk perubahan dan perlu diperbaiki, tolong sampaikan kepada pemerintah, nanti kita akan buat dialog,” urai jenderal polisi dua bintang di pundak ini.
Di tengah warga, Bupati Mamuju Habsi Wahid mengatakan, pemerintah telah melakukan pengamatan terkait infrasruktur yang ada di Pulau Ambo. Diakui, kondisi Pulau Ambo memang sangat miris, masih banyak pembenahan yang mesti diselesaikan terutama di bidang pendidikan dan sanitasi. Ini akan jadi fokus perhatian Pemkab Mamuju.
“Dari segi kesehatan, Pemkab Mamuju sudah mendirikan delapan Puskesdes dan satu Puskesmas. Tak hanya itu, bantuan bagi anak-anak sekolah berupa pengadaan baju seragam, buku tulis dan sepatu di dua unit SMP dan delapan SD,” kata Habsi Wahid.
Pada kesempatan itu pula Pemkab Mamuju memberikan bantuan berupa 300 baju seragam, alat tulis menulis dan sepatu sekolah sebanyak 80 pasang (masing-masing 40 pasang untuk bantuan di Desa Ambo dan 40 pasang untuk bantuan di Desa Salissingan).
Pemkab juga sebelumnya telah memberikan bantuan pengadaan kapal nelayan, katinting maupun mesin kapal. Pengadaan kartu asuransi nelayan, penyediaan ferry mini berkapasitas 60 orang, program rehabilitasi sekolah, dan pengadaan 30 unit tandam air.
“Tidak hanya itu, pemkab juga programkan 20 pengangkatan tenaga kontrak khususnya bagi guru, termasuk akan ditambah tenaga medis untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di sini,” kata Habsi.
Kepala Dusun Ambo Utara, Dirman, kepada Gubernur Carlo dan Bupati Habsi mengeluhkan kondisi pendidikan di pulau ini. “Kami butuh perhatian pak,” katanya.
Masih Dirman, “Kami minta pak prioritaskan pengangkatan guru khusus putra daerah. Perlu juga didirikan puskesmas di Desa Ambo agar warga tak kesusahan dalam pelayanan kesehatan.”
Curah Dirman masih berlanjut, “Salah satu kendala utama kami di sini pak, susahnya transportasi saat mengevakuasi ibu-ibu yang ingin melahirkan.”
Plh. Kepala Desa Balabalakang Timur, Bahtiar, menyampaikan, ada dua ancaman yang melanda Bala-balakang saat ini, yaitu pada Perda Kaltim pasal 40 poin C yang menyebutkan Bala-balakang masuk dalam daerah strategis kawasannya.
“Hal tersebut perlu disikapi secara serius. Kami sangat mengapresiasi pemerintah telah meminta pembatalan terhadap Perda Kaltim melalui fasilitas Menkopolhukam dan Mendagri,” kata Bahtiar.
Selain Perda Kaltim, yang juga menjadi ancaman adalah abrasi pantai, hingga saat ini belum menemukan titik terang. Sejak kepala desa terdahulu hingga saat ini, warga masyarakat Desa Ambo hanya bisa dievakuasi jika terjadi abrasi pantai.
Bahtiar mengharapkan agar program penanganan abrasi pantai masuk dalam program prioritas Pemprov Sulbar. Selain itu, kata Bahtiar, terkait tunjangan tenaga pengajar kiranya pemerintah dapat memperhatikan tunjangan tenaga pengajar.
Perlu pula pengadaan tower jaringan dan pendirian Sekolah Menegah Atas (SLTA) serta pengadaan asrama bagi putera-puteri Pulau Balabalakang. Ini demi peningkatan SDM masyarakat.
“Intinya perlu diadakan rapat kerja khusus dari semua unsur pimpinan terkait pembentukan perda khusus,” usul Bahtiar.
Untuk diketahui, penduduk Desa Ambo berjumlah kurang lebih 500 orang, sedangkan jumlah seluruh warga Kecamatan Bala-balakang sebanyak 2500 orang. Di pulau ini terbagi atas dua bagian, yaitu Desa Bala-balakang Timur dan Desa Bala-balakang Barat.
Desa Balabalakang Timur terdiri dari Pulau Ambo, Pulau Seloan, Labia, Malamber dan Lamudaan. Kemudian Desa Balabalakang Barat terbagi atas Pulau Popongan, Samataha, Saboyang, Salissingan, Sabakattang dan masih ada dua pulau yang tak berpenghuni, yaitu Tappilagaang dan Samanga.
Kunjungan kali ini juga dihadiri oleh Kapolres Mamuju Muh. Rivai, Dandim Mamuju Muh. Imran, Perwakilan BIN Sulbar, Danlantamal, Komandan KRI Tongkol, dan sejumlah pejabat lainnya. Advertorial
FARID/HUMAS PEMPROV SULBAR
