TRANSTIPO.com, Makassar – Isu korupsi, pengelolaan keuangan daerah yang keliru, beban atas pinjaman daerah membengkak, dan politik tak harmonis adalah sejumlah poin kerap jadi perbincangan publik di Kabupaten Mamasa beberapa bulan terakhir.
Pemerintahan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, di bawah Ramlan Badawi – Martinus Tiranda menjadi masalah pelik diterpa beragam isu di masa akhir masa jabatan keduanya selaku Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.
Merujuk waktu periodesasi memimpin Kabupaten Mamasa, Raman – Martinus akan ‘turun tahta’ secara konstitusional pada 19 September 2023 mendatang.
Proses pengusulan Penjabat (Pj) Bupati Mamasa ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) oleh Gubernur Sulawesi Barar sedang berjalan.
Tiga nama birokrat di provinsi ini sedang dalam usulan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, yakni Habibi Azis, Adriansyah, dan Yacub F. Solon.
Perkembangan politik di Kabupaten Mamasa seiriing akan berakhirnya kekuasaan Ramlan Badawi cukup memanas. Di sejumlah kanal di internet yang menjadi corong persepsi dan apresiasi publik terbaca benar tak sedikit orang di Kabupaten Mamasa kini buka-bukaan beragam masalah yang terkait kepentingan Rakyat.
Masalah tentang defisit keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa tahun 2023 sebesar Rp200 miliar sudah menjadi buah bibir banyak kalangan.
“Terjadi defisit sekitar 200 M akibat peminjaman daerah, peminjaman Dana PEN, dan defisit bawaan dr tahun sebelumnya,” keterangan tertulis Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, David Bambalayuk menjawab pertanyaan laman ini, Jumat, 18 Agustus, sekitar pukul 11.45 WITA.
Melihat fenomena dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Mamasa yang kian berada di ‘titik nadir’, dan terutama pada kondisi tata kelola keuangan daerah yang ‘terjun bebas’, membuat masyarakat Kabupaten Mamasa yang bermukim di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) gusar.
Pada sebuah WAG Kabupaten Mamasa, Kamis, 17 Agustus, dilayangkan undangan terbuka untuk hajatan demonstrasi di depan Kantor KPK RI, Jakatta.
Demo di depan kantor KPK RI berlangsung pada Jumat pagi, 18 Agustus. Dalam Aksi Unjuk Rasa Jilid 1 atas inisiasi Forum Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Timur Jabodetabek menurunkan 150 orang.
Keterangan tertulis terkait aksi di Jakarta itu, diperoleh dari salah seorang dedengkot Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan jabatan formal Presidium PB HMI Bidang Hukum dan HAM sekaligus Ketua Koordinator Carateker HMI Persiapan Mamasa: Hidayat.
Rilis resmi puluhan pendemo di Jakarta, dari Hidayat pada Jumat siang barusan, diterangkan bahwa keuangan Kabupaten Mamasa sedang dalam masalah, banyaknya penunggakan pembayaran honor tenaga medis, tenaga pengajar, serta aparat desa yang belum terbayarkan.
“Ada yang menunggak 5 sampai 8 bulan,” seru pendemo di depan kantor KPK, Jumat, 18 Agustus, tertuang dalam rilis itu.
Mahasiswa dan pemuda Kabupaten Mamasa yang bermukim di Jakarta merasa prihatin melihat keadaan Kabupaten Mamasa saat ini.
Bentuk keprihatinan lainnya yang serius, defisit anggaran di Pemkab Mamasa tahun ini mencapai Rp200 miliar.
Politisi yang juga eksponen pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa, David Bambalayuk menanggapi positif demonstrasi pemuda dan mahasiswa di Jakarta, Jumat hari ini.
“Saya pribadi tentu sangat mengapresiasi gerakan teman-teman yang masih peduli akan keadaan Mamasa. Jujur, kita sekarang sedang mengalami krisis dalam berbagai hal: persoalan defisit, gaji kontrak, dan honor tidak dibayarkan, ADD yang tidak dibayarkan, TPP tidak dibayarkan, operasional pimpinan dewan tidak dibayarkan, pihak ketiga tidak dibayarkan, sementara ada sekelompok orang yang menikmati APBD sekarang ini,” demikian keterangan tertulis David Bambalayuk.
Di sisi lain, menurut David, kehidupan masyarakat semakin menjerit akibat tidak ada perputaran uang di Mamasa.
Kepala Badan Keuangan Pemkab Mamasa, Heri Kurniawan Hapri dikonfirmasi pada Jumat, 18 Agustus 2023.
“Kalo masalah dicopot dalam jabatan, saya kira ranahnya pimpinan, apabila ada dasar sesuai yg diatur dalam ketentuan kepegawaian/ASN. Mengenai defisit ini bukan cuma kita Mamasa yg mengalami tetapi menjadi kondisi umum bagi daerah2 yg hanya bergantung dari dana transfer dari pusat, beberapa daerah juga mengalami hal yg sama dengan kita, apalagi dgn diberlakukannya PMK 212 tahun ini,” Heri Kurniawan Hapri dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 Agustus, sekitar pukul 18.21 WITA.
SARMAN SAHUDING
