TRANSTIPO.com, Mamuju – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggela seminar “Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer di Daerah Provinsi Sulaweai Barat”, Mamuju, Kamis, 11 Oktober 2018.
Sambutan Kepala Perwakilan Kementerian Pertahanan RI Sulawesi Barat Kolonel Sus Rudiyanto mengatakan, kegiatan seminar ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama di 34 provinsi di Indonesia.
“Sebenarnya kegiatan ini direncanakan pada tanggal 4, namun karena masih ada penanganan bencana di Sulawesi Tengah maka kita undur ke tanggal 8. Di tanggal itu juga terjadi mis-komunikasi akhirnya seminar tentang sinergitas penanganan ancaman non militer baru bisa kita laksanakan hari ini,” ujar Kolonel Sus Rudiyanto.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan perintah melalui surat dari Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI tentang penyelenggaraan seminar sinergitas penanganan ancaman non militer di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.
Alasan seminar ini, tambahnya, dilaksanakan karena pada penyusunan RTRW ini, tidak melibatkan instansi yang menangani pertahanan dan keamanan sehingga penyelanggaraan kita agak kurang pas.
“Ke depan kita mau menata kembali RTRW, di mana ada pembangunan untuk pertahanan yang pas,” kata Kolonel Sus Rudiyanto.
Di tempat yang sama, Asisten I Pemprov Sulawesi Barat HM. Natsir mengatakan, kegiatan ini sangat penting dalam rangka melakukan penanganan terhadap ancaman non militer di Sulawesi Barat.
“Denggan seminar, kita membentuk formasi untuk menciptakan sinergitas penanganan ancaman non militer aparat pemerintah daerah, TNI dan Polri di Sulawesi Barat, baik di pemerintahan Sulaweai Barat maupun kabupaten,” terang M. Natsir.
Hadir selaku narasumber Jamil Barambangi (Kepala Badan Penelitian Pembangunan Daerah) Sulaweai Barat, Nur Alam Tahir (Widyaiswara BPSDM Sulaweai Barat), dan peserta seminar kepala OPD dan perwakilan OPD lingkup Pemerintah Sulawesi Barat, mahasiswa dan tamu undangan.
ARISMAN SAPUTRA
