TRANSTIPO.COM, Tangerang – Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Covid-19 yang berasal dari perusahaan Sinovac telah tiba di Indonesia pada Kamis, 31 Desember 2020.
Vaksin yang baru saja tiba tersebut menambah jumlah vaksin yang telah datang sebelumnya dengan jumlah 1,2 juta dosis sehingga telah terdapat 3 juta dosis vaksin di Indonesia.
“Alhamdulillah, pada hari ini telah tiba 1,8 juta vaksin Sinovac di Indonesia. Untuk selanjutnya vaksin ini akan dikirim ke Bio Farma Bandung untuk penyimpanan sesuai dengan protokol penyimpanan vaksin secara aman sesuai dengan standar WHO,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam keterangannya saat kedatangan vaksin tersebut di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Menlu menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan turut datang sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin dari perusahaan yang sama. Nantinya, bahan baku tersebut akan diproduksi lebih lanjut oleh Bio Farma untuk menjadi vaksin siap pakai.
Selain itu, sejak awal pemerintah juga terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai vaksin Covid-19 dari berbagai sumber atau perusahaan lainnya.
Saat ini, Indonesia telah menandatangani komitmen pengadaan vaksin dari dua perusahaan lain, yakni Novavax dan AstraZeneca.
“Kemarin Indonesia telah menandatangani komitmen suplai dari Novavax dengan menggunakan platform protein subunit rekombinan yang berasal dari Amerika Serikat sebesar 50 juta dosis. Kemudian dengan AstraZeneca dengan menggunakan platform _viral vector_ berasal dari Inggris, juga sebesar 50 juta,” tuturnya.
Pemerintah juga sedang melakukan pembicaraan intens dan berkesinambungan dengan perusahaan lainnya, BioNTech-Pfizer, dari Jerman-Amerika Serikat untuk komitmen pengadaan vaksin Covid-19 lainnya.
Khusus vaksin yang berasal dari AstraZeneca, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) atau regulator terhadap bahan obat dan alat kesehatan Inggris telah mengeluarkan _emergency use authorization_ (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin tersebut. Hal tersebut menjadi kabar baik dikarenakan MHRA memiliki mekanisme _reliance_ dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.
“Melalui mekanisme _reliance_ ini proses penerbitan _emergency use authorization_ atas vaksin AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah. Hasil _emergency use authorization_ di Inggris ini dapat dijadikan basis dan _review_ dikeluarkannya _emergency use authorization_ di Indonesia,” imbuh Retno.
Tentunya proses penerbitan EUA tersebut tidak akan pernah mengkompromikan aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin yang nantinya akan diberikan gratis kepada masyarakat.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri serta pihak-pihak terkait lainnya juga akan terus berkoordinasi erat untuk memastikan semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan jenis vaksin yang dipesan sehingga dapat mendistribusikan vaksin tersebut ke seluruh Indonesia dengan baik.
SARMAN SAHUDING