TRANSTIPO.com, Mamuju – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi dengan kepala sekolah terkait pemantapan tenaga GTT dan PTT SMA dan SMK pada Rabu, 12 Juli 2017.
Rapat yang dilaksanakan di lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat ini dihadiri sejumlah anggota Komis IV DPRD Sulbar. Darno Majid juga hadir dengan mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hadir pula sejumlah kepala OPD Pemprpov Sulbar, seperti Bappeda, Biro Keuangan, dan Biro Hukum.
Dalam sambutan, Darno Majid mengatakan, guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) ini menjadi polemik, bukan hanya di Sulbar melainkan seluruh provinsi yang ada di Indonesaia.
Masih Darno, saat pertemuan seluruh gubernur di Jakarta beberapa waktu lalu, “Kebetulan saya yang mewakli pak Gubernur Sulbar. Dalam pertemuan itu saya memang belum sempat menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pembagian kewenangan antara provinsi dan pusat kemudian kabupaten ke provinsi. Itu sangat berat untuk provinsi utamanya peralihan guru SMP, SMA, dan SMK. Persoalan ini membuat masalah dari segi keuangan.”
“Peralihan kewenangan ini sangat berat untuk provinsi terutama peralihan guru- guru. Akibatnya masalah pun muncul terutama dari akses segi keuangan,” kata Darno Majid.
Lanjut Darno Majid, akan tetapi karena ini adalah perintah dari pusat maka mau tidak mau, suka tidak suka kita harus laksanakan. Maka dari itu, katanya, melalui pertemuan ini yang juga dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Sulbar sebagai mitra kerja Diknasbud, kita berharap menemukan solusi untuk mengatasi persoalan GTT dan PTT.
Kepala Bidang Pendidikan Mutu Diknasbud Sulbar, Abdul Malik, dalam laporannya megatakan, rapat kooardinasi ini dihadiri oleh semua kepala sekolah baik negeri maupun swasta. “Kita akan membicarakam bagaimana masa depan GTT dan PTT SMK dan SMA,” kata Abdul Malik.
“Ada beberapa masalah terkait GTT dan PTT SMK dan SMA. Olehnya itu, dalam pertemuan ini kami berharap dari Diknasbud yang menangani ini dapat menghasilakan solusi terkait masa depa GTT dan PTT di kabupaten agar dapat tercover secara keseluruhan,” tutup Abdul Malik. Advertorial
RISMAN SAPUTRA
