TRANSTIPO.com, Topoyo – Pemerintah berupaya melakukan pemutakhiran database terhadap masyarakat calon penerima Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) guna memperoleh data yang falid.
Pemutakhiran database perumahan ini berasarkan petunjuk teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dituangkan melalui keputusan menteri. Misalnya, data untuk 2017 dirilis berdasarkan data yang diperoleh pada tahun sebelumnya atau 2016. Hal yang sama juga di tahun berikutnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Faisal Anwar yang ditemui di kantornya menjelaskan, berdasarkan petunjuk teknis Kepmen PUPR bahwa kabupaten/kota di seluruh Indonesia supaya setiap tahun melakukan pemutakhiran database perumahan.
“Untuk tahun anggaran 2019 ini, kami melakukan pendataan menyeluruh mulai bulan Maret sampai April di 54 desa se-Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Dengan maksud untuk menghasilkan database terkait jumlah backlog dan RTLH atau rumah tidak layak huni,” ujar Faisal, Jumat 26 April.
Intinya, lanjut dia, Dinas Perumahan dan Permukiman Mateng sudah melakukan pemutakhiran database tersebut. Di mana database ini harus betul-betul valid. Yang melakukan pendataan adalah kerjasama pihaknya dengan pemerintah desa dengan melibatkan pihak dusun.
Isu strategis tentang backlog dan RTLH perlu ditunjang oleh data yang valid supaya bisa dipertangung jawabkan.
Hanya saja, sambungnya Faisal, pihaknya masih menunggu beberapa desa dalam perampungan data. Ini yang penting, data harus betul-betul valid, yang artinya data Backlog ini betul-betul kena sasaran, jangan sampai salah sasaran.
“Karena kalau tidak valid dan pendataan di desa salah sasaran, ini bisa jadi kami yang kena,” kata Faisal. Apabila desa memiliki data yang valid tidak bakal terjadi kesalahan input, mulai dari kabupaten hingga ke tingkat Pusat. Sebab database hasil pemuktahiran sudah bisa diakses secara online. “Ini harus kita terbuka dan transparan,” tuturnya.
Lanjut Faisal, misalnya, data tentang RTLH bisa diakses melalui e-RTLH. Menurut Faisal, untuk mengakses melalui jaringan elektronik terkadang masih menemui kendala seperti keterbatasan jaringan, sumberdaya operator, juga terkait sisi anggaran.
“Ketika pemutakhiran database ini betul-betul bisa divalidkan, maka program bedah rumah yang anggarannya bertahap ini bisa berjalan dengan baik. Yang penting kita perbaiki dulu datanya, terutama yang paling penting juga data backlog dari desa,” ujarnya.
Kalau data susdah bagus, katanya, maka pemerintah pusat dipastikan memproses cepat usulan daerah guna mengalokasikan anggaran bedah rumah.
Yang menggembirakan, tambahnya, berkat upaya pemerintah daerah tahun 2019 ini, ada peningkatan jumlah calon penerima BSPS di Mateng. Kami mengusulkan sebanyak 2000 unit, namun yang terealisasi 1.074 unit dengan perincian dari SNVT Sulbar 950 Unit, DAK peningkatan kwalitas (PK) 74 Unit, pembangunan Baru (PB) 50 Unit.
“Dan saat ini pula Pemkab Mateng melalui Sakedeng Strategis untuk mendapatkan tambahan sekitar 450-500 unit,” ujar Faisal.
Ia berharap agar masyarakat khususnya di Mateng agar bersabar. “Kami berharap agar masyarakat Mateng khusus terkait Bantuan Rumah Layak Huni atau Rumah Nelayan agar dapat bersabar, karena memang masih ada sebagian desa belum merampungkan datanya belum valid, yang kita jaga juga jangan sampai sala sasaran, atau salah data. “Ini kita tidak inginkan,” katanya.
RULI SYAMSIL
