TRANSTIPO.com, Polewali – Sistem penyediaan air minum (SPAM) yang direncanakan untuk dua kabupaten yakni Majene dan Polewali Mandar baru bisa dilaksanakan pada 2020.
Perwakilan Dirjen Pengembangan SPAM, Suli Melayati menyampaikan, target pemerintah di tahun 2019 akan mencapai 100 persen pengembangan SPAM, dan di 2035 pemerintah berusaha menjamin ketersediaan pengelolaan kebutuhan air bersih sampai anak dan cucu generasi bangsa tetap terpenuhi.
“Kontruksi pembangunan akan dimulai di tahun 2020 dikarenakan dalam perencanaan tersebut membutuhkan persiapan yang matang serta melalui beberapa koridor yang sudah menjadi ketentuan. Baik dari segi lelang, penininjauan lokasi dan perencanaanya,” ungkap Suli Melayati dalam pertemuan sinkronisasi perjanjian kerja sama teknis SPAM regional di Baruga Todilaling Matakali, Polewali Mandar, Kamis, 15 Maret 2018.
Terkait pembiayaan dari dana APBN memiliki keterbatasan dan tidak mampu memaksimalkan kinerja tersebut. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama terhadap pihak swasta sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PU-PR.
Menanggapi keinginan Pemeritah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat yang ingin mempercepat pembangunan SPAM, dari pihaknya sangat tidak mungkin dilaksanakan di tahun 2019. Sebab hal tersebut dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dari pihaknya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengharapkan pembangunan SPAM tersebut bisa dilaksanakan pada 2019.
Ali Baal menyampaikan, untuk percepatan pembangunan SPAM itu, Pemprov Sulawesi Barat siap mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar.
“SPAM merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat Sulawesi Barat, di mana Polewali Mandar memiliki limpahan air yang banyak. Di Kabupaten Majene ketersediaan air baku masih sangat minim. Untuk sarana dan prasarana sangat dibutuhkan kerja sama dari pihak swasta demi memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Sulawesi Barat,” kata Ali Baal.
Masih kata Ali Baal, pembangunan SPAM tersebut akan terbagi dalam beberapa tahapan, diawali dari Kabupaten Polewali Mandar dan Majene, selanjutnya Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah, begitu pun Kabupaten Pasangkayu yang memiliki tingkat air yang kurang bersih.
Plt. Bupati Polewali Mandar Amujib mengatakan, Pemkab Polewali Mandar dan Majene pada prinsipnya akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan petunjuk yang telah disetujui Gubernur Sulawesi Barat.
Hanya saja, kata Amujib, dibutuhkan data yang konkrit jumlah besaran anggaran yang akan digunakan, sehingga Pemkab Polewali Mandar siap menghadapi pembangunan SPAM yang akan dibuat.
“Seluruh dokumen sudah tertuang antara Pemkab Polewali Mandar dan Majene. Maka pihak kami akan mengikuti hasil kesepakatan hari ini,” tandas Amujib yang juga Kepala BKD Sulawesi Barat.
Kepala Dinas PU-PR Provinsi Sulawesi Barat Ir. Nasaruddin menyampaikan, pembahasan SPAM tersebut memang sudah beberapa kali dilakukan, di mana pemerintah pusat merespon baik keinginan Pemprov Sulawesi Barat.
Hal tersebut, kata Nasaruddin, memang sangat penting mengingat kebutuhan air bersih di kalangan masyarakat Sulawesi Barat masih minim.
Ditambahkan, sekiranya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat memperhatikan kewajiban masing-masing dalam kepengurusan tersebut, baik dari penyediaan dokumen, lokasi dan anggaran agar ke depan tidak lagi menghambat proses yang sudah direncanakan secara bersama.
“Terkhusus penyediaan air baku hingga 2020, sumber daya alam kita ke depan akan berjalan, sehingga apa yang kita harapkan dalam dua tahun ke depan dapat tercapai sebagaimana mestinya,” papar Nasaruddin.
Direktur PDAM Polewali Mandar Fadhly Anwar mengutarakan, dukungan dan support terhadap pemerintah daerah maupun pemkab untuk pembangunan SPAM regional tersebut merupakan salah satu kepentingan bagi PDAM Polewali Mandar itu sendiri.
“Yang paling inti, sebagai PDAM kami hanyalah operator yang harus mendukung penuh kebijakan pemerintah,” kata Fadhly.
Hanya saja, sebut Fadhly, ada beberapa kendala yang dialami, di mana ketersediaan air sangat banyak tetapi sangat minim dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyediaan kebutuhan air baku bagi masyarakat.
“Pipa yang tersedia sepuluh liter, tetapi pemanfaatannya hanya lima liter. Jadi ada air yang tidak termanfaatkan. Sangat sayang kalau kita sudah membangun fasilitas tetapi berjalan dengan tidak maksimal,” ucap Fadhly.
Plt. Direktur PDAM Majene Burhanuddin mengharapkan, sekiranya pertemuan itu tidak hanya membahas angan-angan kosong belaka, tetapi dapat segera terlaksana mengingat Kabupaten Majene sangat membutuhkan ketersediaan air baku.
“Kabupaten Majene tiap tahunnya mengalami penambahan penduduk dengan adanya Unsulbar sebagai perguruan tinggi. Sehingga tiap tahunnya terdapat kurang lebih tiga ribu tambahan penduduk, sedangkan kondisi masyarakat yang sekarang saja PDAM tidak sanggup memenuhi kebutuhan air itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menginisiasi program tersebut,” ungkap Burhanuddin.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Plt. Bupati Polewali Mandar Amujib, dan rombongan Dirjen pengembangan SPAM. Hadir pula para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulawesi Barat, jajaran Pemkab Polewali Mandar, Direktur PDAM Polewali Mandar Fadhly Anwar, dan Plt. Direktur PDAM Majene Burhanuddin serta tamu undangan.
FARID Kontributor
