TRANSTIPO.com, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat gelar bimbingan teknis (Bimtek) Perencanaan e-planning dan e-budgeting di d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin, 19 Februari 2018.
Bimtek ini dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin, didampinggi Kepala Bappeda Sulawesi Barat Dr. Junda Maulana.
Peserta Bimtek ini adalah bagian perencanaan dan program setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Seperti yang disarikan laman tirto.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah senantiasa menjaga integritas dan komitmennya terhadap gerakan anti-korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui implementasi e-government.
Hal tersebut ditegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam acara Hari Anti-Korupsi Sedunia, di Jakarta, Senin, 11 Desember 2017).
Menurut dia, tulis tirto.id, implementasi e-government dapat dilakukan dengan cara penerapan e-planning dan e-budgeting.
“Atensi Mendagri adalah jaga integritas dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui implementasi e-Planning dan e-Budgeting,” kata Tjahjo.
Di Mamuju, diwawancarai seusai pembukaan Bimtek yang dilaksanakan Bappeda tersebut, Junda Maulana mengatakan Bimtek ini merupakan harapan pemerintah pusat dan BPK RI, di mana sistim perencanaan dan progran itu harus sinkron dengan semua yang sudah direncanakan di dalam RPJMD atau RPJMN.
“Dengan Bimtek ini diharapkan semua program perencanaan harus sinkron dengan produk-produk hukum lainnya, seperti RPJMD dan RPJM,” kata Junda Maulana.
Junda menambahkan, jika sistem perencanaan betuk-betul sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, maka mudah mengontrol sistim perencanaan di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat.
“Kita inginkan sistem perencanaan sesuai mekanisme yang ada, dan tentunya juga adanya perpaduan antara e–planning dan e–budgeting,” kata mantan Penjabat Bupati Mamuju Tengah ini.
Dengan demikian, kata Junda, semua program-program yang melalui perencanaan yang baik dapat terkawal dengan baik pula hingga penyusunan APBD berikutnya.
Apakah bapak melihat ada program yang tak sesuai dalam proses perencanaan?
“Bukan tidak sesuai, tapi terkadang dalam mekanisme perencanaan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Namum program itu dikatakan tidak sah jika tidak melalui proses perencanaan yang sudah diatur,” jalas Junda Maulana menjawab pertanyaan wartawan.
Olehnya itu, dalam hemat mantan Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju ini, dengan sistem ini—e-planning dan e-budgeting—sekali lagi diharapkan tidak membuka ruang terhadap program yang tidak melalui proses perencanaan yang benar, agar proses pembahasan APBD berikutnya dapat berjalan dengan baik.
Di ujung penjelasannya, Doktor Junda tekankan: “Kami berharap semua program bisa melalui proses perencanaan yang benar agar proses pembahasan APBD berikutnya dapat berjalan dengan lancar.”
ARISMAN SAPUTRA
