TRANSTIPO.com, Mateng – Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Bara menggelar kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilu yang dikukan bersama mitra kerja di kabupaten.
Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Hotel Amalia, Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mateng, Senin, 20 Oktober 2025.
Turut hadir dalam kegiatan ini tenaga ahli Komisi II DPR RI, Salman Nasution dan Andi Zaraswati yang sekaligus sebagai pemateri.
Pejabat di kabupaten hadit Sekertaris Kabupaten Mateng Litha Febriani, mewakili Bupati Mateng H. Arsal Aras, Ketua Bawaslu Provinsi Sulbar Nasrul Muhayyang, Ketua Bawaslu Mateng Rahmat Muhammad, Komisioner KPU Mateng Sri Haryudith, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mateng Hajai, Kapolres Mateng, Perwira Penghubung TNI, serta sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Kabupaten Mateng.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekda Litha Febriani.
Saat beri sambutan Sekda Litha mengatakan ketidakhadiran Bupati Mateng lantaran _beliau_ baru pulang dari Kabupaten Majene sememalam, dan ia mengalami keletihan dari perjalanan darat yang jauh.
Di tempat yang sama Ketua Bawaslu Mateng, Rahmat Muhammad mengatakan, penguatan kelembagaan sangat penting demi menghadapi tantangan pemilu yang semakin kompleks.
Kegiatan ini juga, sebut Rahmat Muhammad, merupakan wujud komitmen Bawaslu untuk memperkuat peran strategisnya dalam penyelenggaraan pemilu.
“Hari ini kami mengundang teman-teman OKP, media dan stagholder serta mitra kerja bawaslu guna evaluasi dari pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2024 kemarin,” kata Rahmat Muhammad.
Pihaknya berharap apa yang disampaikan oleh dua narasumber, tenaga ahli dari Komisi II DPR RI, menjadi titik awal untuk memperkuat kapasitas kelembagaan bawaslu serta meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan pilkada mendatang.
Perkembangan terakhir, Bawaslu Mateng tengah berada di pusaran konflik kaitannya dengan Pilkada Mateng 2024. Kasus ijazah palsu oleh salah satu kontestan di Pilkada Mateng yang lalu itu ikut menyeret kapasitas dalam Bawaslu Mateng dan Bawaslu Sulawesi Barat.
Kenyataannya, pihak DKPP di Jakarta mengapresiasi konflik dan aduan yang terjadi dengan pelibatan dua lembaga penawas pemilu itu.
Satu pekan ini, publik memberi perhatian dengan atensi tinggi atas kasus tersebut.
RULI SYAMSIL
