Empat Pejabat Pimpinan Pratama lingkup Pemprov Sulawesi Barat dilantik oleh Guberur Sulbar, Selasa, 5 September 2017.
TRANSTIPO.com, Mamuju – Empat pos kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) telah mengakhiri masa tugasnya sebagai pelaksana tugas pada masing-masing OPD yang ia pimpin sejak saat ini, Selasa, 5 September.
Keempat kepala OPD yang lama itu—yang bertugas hanya beberapa bulan—telah digantikan oleh pejabat yang baru atau sejak Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melantik mereka.
Pejabat definitif itu dilantik oleh Gubernur Sulbar dalam acara yang diberi nama Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar.
Masing-masing yang dilantik adalah Amujib dilantik Kepala BKD Sulbar, menggantikan pejabat lama—Musa—yang telah memasuki masa pensiun.
Berikutnya, Arifuddin Toppo dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar, pejabat lama Hj. Darmawaty. Sedangkan Muhammad Jaun dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, menggantikan pejabata lama, Syamsul Ma’rif.
Selanjutnya, Mujaerami Hasan sebagai Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, namun pelantikannya tertunda lantaran yang bersangkutan masih sedang di Mekkah, Arab Saudi, menjalani rangkaian Ibadah Haji.
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengemukakan, pergeseran dan pengisian atau promosi pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama ini adalah murni kebutuhan organisasi.
Tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan program kerja gubernur guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Ali Baal Masdar juga sampaika, sebelum melakukan pengisian pejabat, terlebih dahulu melaksanakan proses penjaringan calon pejabat, dan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Ali Baal juga bilang, sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan KASN dan Mendagri terkait izin pelaksanaan seleksi, pembentukan panitia pelaksanaan tes tertulis, wawancara, uji kompetensi manajerial oleh asessor, uji kompetensi bidang oleh pansel sampai pada terbitnya persetujuan atau rekomendasi dari KASN dan Mendagri.
Sehingga, dalam hemat Ali Baal, pelaksanaan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilaksanakan.
“Ke depan tantangan yang dihadapi semakin besar, terutama yang berkaitan dengan upaya mempertahankan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Ali Baal.
Di hadapa para pejabat baru itu, Ali Baal tekankan, “Untuk mempertahankan penilaian dari BPK, peran saudara-saudara pejabat Eselon II sangat menentukan sebagai pejabat pengguna anggaran di masing-masing OPD.”
ABM—sapaan Ali Baal Masdar—juga harapkan kepada pimpinan OPD agar senantiasa melakukan pembinaan dan evaluasi serta pengawasan kepada bawahannya, sehingga segala permasalahan dapat diketahui dan dicarikan jalan keluar.
Kepada pejabat yang baru dilantiknya itu, ABM berpesan, “Agar amanah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan terus tingkatkan kinerja serta tingkatkan disiplin. Segera pelajari tugas pokok dan fungsi yang baru dan tetap menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan oleh pejabat lama.”
“Saya minta kepada saudara-saudara agar tidak mengorek-ngorek lagi kesalahan masa lalu. Tapi yang Anda pikirkan adalah bagaimana ke depan agar segala apa yang kita kerjakan dapat dipertanggung jawabkan, serta terus-menerus tingkatkan kemampuan teknis dan kemampuan manajerial. Sebab tanpa kemampuan tersebut apa yang ditargetkan akan sulit tercapai,” urai ABM.
Hadir pula pada pelantikan: Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Asisten Tata Praja Nur Alam Tahir, Asisten Administrasi Umum Djamila Haruna, dan pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemprov Sulbar.
MUHYIDDIN/HUMAS PEMPROV SULBAR
