TRANSTIPO.com, Mamuju – Siang tadi, Senin, 14 November 2016 bertempat di Aula Kantor Gubernur Sulbar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar menggelar High Level Meeting yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Roadmap Pengendalian Inflasi dan Launching Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).
Dalam kegiatan ini dihadiri Kepala BPS Sulbat Suntono, Kepala Perwakilan BI Asep Budi Brata, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Sekda Sulbar Ismail Zainuddin, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Lukman Wahyu Harianto, Kepala Biro Ekbang Ali Chandra dan pimpinan SKPD se-Sulbar.
Ali Chandra selaku Ketua Tim Pengendalian Harga berharap, TPID Sulbar dapat mengetahui sedini mungkin ancaman inflasi di daerah dan mencari solusinya.
“Saya berharap dengan penandatanganan roadmap pengendalian harga dapat ditekan dan membawa pada kebaikan,” kata Ali Chandra.
Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Sulbar yang disampaikan oleh Sekda Sulbar Ismail Zainuddin mengajak semua pihak untuk tetap menjaga inflasi yang rendah dan stabil.
“Saya mengharapkan TPID kabupaten dan provinsi menguatkan dan memperkuat koordinasi mengawal inflasi kita,” kata Ismail Zainuddin.
Gubernur Sulbar yang menyusul hadir kemudian menyampaikan pesan Presiden RI kepada seluruh gubernur untuk dikoordinasikan ke polda, kejaksaan, bupati dan pimpinan Bank Indonesia. Ada empat point yang disampaikan.
“Pertama, penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Anggaran itu diperuntukkan pada saat diperlukan untuk mengintervensi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali karena kurangnya pasokan, di sisi lain kebutuhan masyarakat sangat tinggi.
Kedua, agar unsur-unsur di daerah seperti pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Provinsi, Kepolisian, Kejaksaaan dan Bank Indonesia secara rutin melakukan pemeriksaaan pasokan bahan pokok di gudang-gudang pemerintah dan gudang-gudang penyimpanan (di bawah kendali Bulog dan yang bukan di bawah kendali Bulog).
Nah, inilah pentingnya Kapolda hadir di sini. Saya mohon dan minta dengan hormat hadir di acara kita ini karena bagian pada pengendalian, bagian daripada tim koordinasi dalam TPID kita ini. Kita belum punya Kejaksaan Tinggi atau masih mengikut di Makassar. Masalah koordinasi terpadu antara pemerintah daerah dengan kabupaten, para Bupati dengan Kapolres dan Kejari itu secara hukum melakukan pemeriksaan, penyimpanan stok-stok pangan kita di gudang-gudang, baik gudang bulog maupun gudang swasta yang ada.
Yang ketiga, memastikan transportasi di daerah maupun antar daerah dalam keadaan lancer. Karena ini termasuk menentukan kelancaran keluar arus masuknya kebutuhan masyarakat kita. Karena itu apa yang kita lakukan selama hampir sepuluh tahun tidak berhenti membenahi dan membangun transportasi kita, kemudian antar daerah antar kabupaten.
Transisi tranportasi ini kita perlukan, kita sudah punya pelabuhan, ada pelabuhan di Polewali, pelabuhan di Majene, pelabuhan di Belang-belang, pelabuhan di Pasankayu, dan kita bangun Bandara di Sumarorog supaya ini juga menunjang sistem transportasi kebutuhan masyarakat terutama untuk parawisata. Jadi yang ketiga ini di garis bawahi oleh Presiden karena sistem transpotasi ini juga mempengaruhi pegendalian harga.
Yang keempat, menjaga distribusi barang. Kalau sistem transpotasi sudah baik, koordinasinya sudah baik sekarang bagaimana menjaga distribusi agar tidak terjadi kekosongan. Di sinilah pentingnya kita selenggaran rapat koordinasi ini, agar bagaimana roadmap yang kita tandatangi tadi itu bisa diimplemetasikan dan dijalankan dengan baik sehingga provinsi kita ini tidak selalu mengalami inflasi yang selalu tinggi.”
“Jadi masalah inflasi merupakan tanggung jawab kita semua. Kita juga sudah membuat suatu aplikasi pusat informasi harga pangan strategis itu sudah kita lakukan dan yang ingin saya sampaikan pada rapat ini adalah bagaimana kita bisa membangun sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” kata Anwar Adnan Saleh.
Untuk diketahui, menurut BPS Sulbar, berdasarkan hasil Survei Harga Konsumen, 82 kota di Indonesia pada bulan Oktober 2016 menunjukkan bahwa 48 kota mengalami inflasi dan 34 kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga yakni 1,32 persen dengan IHK 130,83 dan terendah di Manado 0,01 persen dengan IHK 124,03.
Sedangkan deflasi tertinggi di Sorong dengan 1,10 persen dengan IHK 125,95 dan terendah di Banda Aceh 0,02 persen dengan IHK 118,92. Dengan deflasi sebesar 0,17 persen dan IHK 123,73, Mamuju menempati urutan ke-22 dari 34 kota yang mengalami deflasi.
Deflasi di Mamuju pada Oktober 2016 terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks harga pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 1,47 persen. Sedangkan enam kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi, yaitu: kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,77 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,10 persen; kelompok sandang 0,02 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,11 persen; kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,04. Sementara itu, kelompok kesehatan relatif stabil dengan perubahan IHK mendekati 0,00 persen.
Tingkat perubahan indeks tahun kalender Oktober 2016 di Mamuju adalah inflasi 0,77 persen sedangkan tingkat perubahan indeks tahun ke tahun (Oktober 2016 terhadap Oktober 2015) adalah inflasi 3,12 persen.
ZULKIFLI
