SMA Negeri 01 Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. (Foto: Sarman Shd)

TRANSTIPO.COM, Mamasa – Perintah matikan handphone seluler sebelum pengarahan dimulai menjadi awal tanda tanya besar.

Kepala Sekolah Tingkat Lanjutan Atas (SLTA) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) duduk diam.

Sebanyak 151 kepala sekolah (Kasek) yang datang dari 6 kabupaten di Sulbar: Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa.

Pada sebuah ruangan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar punggawa sekolah itu dipanggil bergilir. Setibanya di ruangan tersebut, sang pemilik ruangan meminta para kasek matikan handphone.

Para kasek lalu duduk terpaku di atas kursi dalam sebuah ruangan yang berpendingin air conditioner (AC).

Pemilik ruangan dimaksud adalah seorang pejabat administratur atau pamong level Eselon III. Instruksi satu arah pun disampaikan oleh kepala bidang di kantor dinas pendidikan itu. Tak ada kesempatan tanya jawab.

“Ini perintah, saya hanya disuruh. Makanya bapak dan ibu sekalian saya panggil masuk ruangan.”

Kata pembuka sang kabid di hadapan kasek yang diam membisu itu diketahui kemudian sekitar satu pekan yang lalu di Mamuju, Sulbar.

Sumber laman ini di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar tak menerangkan mengapa pengarahan penting itu tak dilakukan sendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Sulbar, Arifuddin Toppo.

“Kami diminta komitmen terkait DAK yang masuk sekolah,” kata sumber ini. Komitmen yang dimaksud apa? “Ya, biasa pak. Ada potongan, atau setoranlah.”

Hubungan antara bocoran sumber ini dengan agenda ‘rapat tertutup’ di ruang salah seorang kabid di Diknasbud itu seolah mengena. Kata perintah di atas tadi, sepertinya tiada lain “setoran” kepada sumber pemberi perintah.

Sumber yang paling sahih dari sas sus ini, tak lain punggawa kantor Diknasbud.

Di Mamuju, pada Kamis petang, 23 Juli 2020, sekitar pukul 16.25 WITA, Arifuddin Toppo tak bersedia beri penjelasan baik melalui telepon seluler maupun pertanyaan yang dilayangkan melalui layanan aplikasi WhatsApp.

Satu jawaban pendek hanya ini: “Komunikasi kabid sma dan smk dinda saya lagi istirahat di Polewali,” tulis Arifuddin Toppo di WhatsApp pada Kamis, 23 Juli, sekitar pukul 18.47 WITA.

Pada Sabtu, 25 Juli, Arifuddin sempat bicara di ujung telepon. “Saya lagi sakit dinda,” katanya, singkat.

Kepala Bidang SMA Diknasbud Sulbar Burhanuddin Bohari menjawab enteng pertanyaan melalui WhatsApp pada Kamis, 23 Juli, sekitar pukul 15.49 WITA.

“Saya lihat data di laptop dulu pak,” tulis Burhanuddin Bohari kepada kru laman ini.

Kabid SMA Burhanuddin mengaku hanya akan beri data terkait DAK untuk SMA di Sulbar.

“Tabe Dinda sy hanya punya data SMA nanti sy kasih nomor hp kepala bidang SMK dan kepala bidang PKLK.”

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang melekat di Diknasbud Sulbar di tahun 2020 ini cukup besar: Rp200 miliar. Dana sebesar ini menyasar di banyak sekolah lanjutan atas.

“Ada 84 sekolah (SMA),” sebut Burhanuddin.

Burhanuddin kemudian susul dengan rincian: “Untuk SMA dana DAK fisik swakelola Rp52.241.834.710. DAK e-Katalog/e-purchasing: Rp9.185.000.000.” Di bidang Burhanuddin, dana DAK yang dikelola sebanyak Rp61,4 miliar lebih.

Ia jelaskan, “Yang e-katalog itu DAK tapi pengadaan barang misalnya, alat TIk, media pendidikan, alat IPA, alat olahraga dan kesenian.”

Rincian e-katalog yang disebut Burhanuddin, yakni: “1. Alat TIK untuk pembelajaran. 2 Alat praketek IPa. 3. Alat Olahraga. 4. Alat kesenian. 5. Alat kesenian.”

Harapan mendapatkan penjelasan terinci mengenai pertemuan “tertutup” beberapa waktu lalu di kantor Diknasbud Sulbar, hingga data SMA penerima swakelola DAK di enam kabupaten dari Burhanuddin Bohari menguap seiring waktu.

Jawaban terakhir hanya yang pendek ini, “Di rumah pa dinda, lagi bawa mobilka, pulang kantor di supaya lengkap dataku.”

Berkali-kali coba hubungi Burhanuddin Bohari melalui telepon dan layanan percakapan digital, mulai sejak Jumat sore, 24 Juli hingga hari ini, Selasa, 28 Juli, namun tak membuahkan hasil alias tak direspon lagi.

DAK SMK 127 Miliar

Kamis malam, 23 Juli, sekitar pukul 19.21 WITA, bertempat di rumah Irham yang sehari-harinya Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Diknasbud Sulbar, wawancara berlangsung.

Sebanyak Rp127 miliar dana DAK pendidikan untuk 67 SMK (sekolah negeri dan swasta) di Sulbar.

“Semua kabupaten di Sulbar dapat,” kata Irham kepada laman ini di Mamuju.

Menurut Irham, jumlah sekolah kejuruan baik yang negeri maupun swasta yang ada di Sulbar sebanyak 139 SMK.

“Tahun ini kita dapat dana DAK dari pusat. Ya, sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan apa yang diusulkan oleh pihak sekolah. Variatif, ada yang kena ruang praktikum sekolah, ada yang rehabilitasi fisik. Yang punya ruang LPS komputer, ya anggarannya komputer. Jika kejuruan bidang pertanian, ya LPS-nya alat pertanian,” jelas Kabid SMK Irham.

Setiap kabupaten, terang Irham, SMK yang dapat DAK yakni: Kabupaten Mamuju 14 SMK, Kabupaten Pasangkayu 7 SMK, Kabupaten Polewali Mandar 17 SMK, Kabupaten Mamasa 15 SMK, Kabupaten Majene 7 SMK, dan Kabupaten Mamuju Tengah 7 SMK.

Dari 67 SMK itu, sebut Irham, “Bangunan fisik sekitar Rp70-an miliar dan ini swakelola. Lebih Rp52 miliar pengadaan barang praktek siswa.”

Swakelola bangunan fisik SMK yang dimaksud Irham, yang bertanggungjawab penuh adalah sekolah (kepala sekolah bersama komite sekolah).

“Dana DAK dikirim langsung ke sekolah. Transfer dari pusat untuk tahap pertama sudah masuk (ke kepala sekolah). Sudah dikirim tiga hari lalu. Dananya juga bertahap, dan itu tiga tahap. Tahap pertama 25 persen dari pagu anggaran masing-masing sekolah. Tahap kedua setelah dilihat pembobotan lalu diluncurkan,” terang Irham.

Irham bilang bahwa batas akhir pekerjaan DAK ini, baik fisik maupun melalui e-katalog, sampai Desember 2020. “Harus selesai, Desember.”

Menurut Irham, SMK yang mendapatkan DAK tahun ini diusulkan oleh kepala sekolah.

“Untuk mendapatkan bantuan itu ada proses e-proposal. Ada namanya Takola dan Dapodik. Mereka isi itu apa kebutuhannya. Ada yang butuh perpustakaan, MCK, ruang belajar baru, rehab sekolah, dan sebagainya. Semua pakai proposal,” jelas Irham.

Meski Burhanuddin Bohari tak terkonfirmasi lagi terkait kebutuhan mendesak sekolah, seperti penjelasan dari Irham, maka di SMA Negeri 1 Sumarorong, Kabupaten Mamasa menjadi kenyataan yang berbeda.

Idion Oktavian, siswa kelas 12 jurusan MIPA di SMAN Sumarorong itu punya penilaian sendiri terkait MCK yang dibangun di sekolah itu.

“Saya tidak tau mengapa MCK dibangun. Kalau kami pak, maunya lapangan yang dibangun. Seperti ini, tidak ada lapangan kami,” kata Idion Oktavian kepada laman ini, Selasa, 28 Juli, sekitar pukul 10.30 WITA.

Lelaki Idion (16 tahun) anak baik. Selama tak kurang 20-an menit setia menemani kru laman ini sejak tiba di sekolah ini.

“Dek, temani ini bapak. Antar ke samping gedung laboratorium MIPA ya. Mau lihat toilet yang sudah dibangun,” kata seorang guru perempuan kepada Idion.

Guru ini pula yang sebut bahwa Kepala Sekolah SMAN 01 Sumarorong (Arizenjaya Sambokaraeng, red) sedang tak berada di sekolah.

“Bapak kayaknya ke Mamasa tadi pagi, pak,” katanya sembari berlalu ke salah sebuah ruang di kantor pimpinan sekolah itu.

Jika berdasar kebutuhan sekolah, SMAN Sumarorong jelas kelebihan mandi cuci kakus (MCK). Secara kasat sudah ada 4 bangunan MCK dan tahun ini 2 MCK akan dibangun dari dana DAK tahun 2020.

Untuk belanja barang atau keperluan sekolah, melalui e-katalog misalnya, Diknasbud provinsi yang atur katalognya.

“Kalau ruang praktek, karena itu besar, anggarannya juga agak banyak,” sebut Irham.

Pembangunan fisik SMK yang dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah, Irham mengatakan, terserah pihak sekolah mau kerjakan sendiri atau tidak.

“Tapi yang berfungsi di sini Komite Sekolah. Paling tidak pengawas to!”

Dana DAK pendidikan senilai Rp200 miliar itu juga ‘nyangkut’ ke Bidang PKLK/SLB Diknasbud Sulbar.

Jawaruddin, kepala bidang (kabid) ini beri penjelasan. Sejak dihubungi pada Jumat, 23 Juli lalu, Jawaruddin setia terima telepon.

“Maklum pak karena ini masih libur, bisa hari Senin di (Senin, 27 Juli, red). Saya lupa datanya, ada semua di komputer,” kata Jawaruddin di ujung telepon di Mamuju, pekan lalu.

Pada Senin, 27 Juli, sekitar pukul 13.31 WITA, Jawaruddin menjelaskannya di ujung telepon.

“Bidang PKLK/SLB kelola dana DAK, untuk SLB negeri sekitar Rp2,2 miliar lebih, SLB swasta sekitar Rp700 juta lebih,” kata Kabid KKLK/SLB Diknasbud Sulbar ini.

Ia tambahkan, masih ada dana operasinal sekitar Rp100 juta lebih. “Itu untuk operasional. Seperti rapat koordinasi (Rakor), peninjauan, pemeriksaan di lapangan, dan pelaporan.”

Pemeriksaan pekerjaan, sebut Jawaruddin, itu melibatkan APIP. “Inspektorat itu yang turun periksa.”

Besaran dana DAK yang melekat di bidang yang dipimpin Jawaruddin, sekitar Rp3 miliar lebih.

“Tidak banyakji anggarannya, beda dengan SMA dan SMK. Semua pekerjaan untuk SLB berbentuk fisik. Kasian ini SLB, banyak kebutuhannya tapi sedikit anggarannya,” jujur Jawaruddin.

Di bawah bidang Jawaruddin, ada 13 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sulbar yang dapat dana DAK tahun 2020. “Delapan SLB negeri dan lima SLB swasta,” katanya.

Ia bilang, di Mamuju misalnya, yang dapat itu SLB Pembina. “Ini sekolah negeri. Hanya ini yang negeri, yang lainnya swasta semua. Polewali Mandar dua SLB yang dapat.”

Menurut Jawaruddin, untuk empat kabupaten lainnya masing-masing satu SLB dapat dana DAK.

“Dananya bervariasi, ada yang Rp50 juta, Rp70 juta, hingga Rp100-an juta. Di Mamasa itu Rp100 juta lebih. Saya lihat bangunannya sudah hampir rampung.”

Terkait pengelolaan dana DAK ini, Jawaruddin mengaku, “Tidak ada itu uang kami lihat. Administrasi saja itu di sini (Diknas Sulbar, red). Semua langsung ke sekolah. Jadi dana itu masuk dulu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Lalu kepala sekolah buat panitia, namanya P2S. Kepala sekolah yang SK-kan panitia itu kerjasama dengan komite sekolah.”

Jadi, sebutnya, yang bertanggungjawab itu kepala sekolah. “Tapi di kepanitiaan P2S itu, yang jadi bendahara adalah guru status PNS. Wajib itu. Kan ini uang negara,” kata Jawaruddin.

Sejak Juni lalu, sebut Jawaruddin, dana DAK untuk bangunan fisik SLB sudah cair. “Sudah cair. Juni dan Juli ini sudah kerja.”

Telusur yang Sunyi

Tak ada narasumber yang “berani bicara” keterkaitan antara “pertemuan tertutup” beberapa waktu lalu di sebuah ruangan di Diknasbud Sulbar dengan mutasi Kasek SLTA (SMK dan SMA) di Sulbar.

Penelusuran yang serba terbatas ini kepada sejumlah narasumber yang “diam” beri sinyal, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar ditengarai menerbitkan SK mutasi Kasek di Sulbar pada Juni dan Juli 2020 untuk 60 kasek.

Sumber yang “diam” ini hanya bilang, SK itu keluar dua gelombang. Entah, apa ada kaitan pemutasian ini dengan dana DAK pendidikan yang didapatkan oleh sekolah yang, “kebetulan” kaseknya dapat DAK 2020.

SMAN Sumarorong misalnya, yang tahun ini dapat DAK berupa dua bangunan MCK, yang total dananya sekitar Rp395 juta. Kejelasan ini coba dikonfirmasi langsung kepada Kasek SMAN 01 Sumarorong, namun sang kasek belum bersedia ditemui.

Pada Sabtu, 25 Juli, layanan WhatsApp jadi penunjuk baik untuk berangkat ke Sumarorong pada Selasa, 28 Juli. Namun, saat kru laman ini tiba di Sumarorong, Arizenjaya Sambokaraeng beri alasan “tak dimengerti” melalui percakapan digital itu.

Untuk mendapatkan informasi detail soal DAK pendidikan Sulbar yang miliaran rupiah itu, bukan perkara gampang. Banyak jalur yang tertutup rapat.

Di warung-warung kopi di Mamuju misalnya, dari sejumlah pihak yang ditengarai “dekat” dengan Rangas baru, Mamuju, pun kekurangan pengetahuan
terkait dana swakelola ini.

Pihak kasek yang dimutasi maupun guru-guru, juga tak beroleh informasi yang memadai. Jika pun akan yang berani “buka mulut” lebih didahului off the record alias bukan konsumsi berita.

Padahal, pertemuan tertutup dulu itu kuat diduga muasal terjadinya mutasi kasek dan “bagi-bagi” pekerjaan DAK dana setoran, sungguh begitu penting.

Nyaris selama dua pekan upaya ini coba ditelusur, namun hasilnya hanya sebentuk berita yang tak terlampau panjang ini.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR