Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sulselbar Wito. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Asisten Bidang Pengawasan Kejati Sulselbar Wito mengatakan proyek harus dikawal Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Daerah (TP4D) dan kejaksaan wajib mengawal pekerjaan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar).

“Proyek harus dikawal TP4D. Wajib kejaksaan mengawal proyek pembangunan di Sulbar,” kata Wito di Mamuju pada Jumat, 15 Maret 2019.

Tapi Wito menghimbau agar proyek yang sedang berjalan jagan diganggu. “Artinya proyek yang sementara berjalan itu kan dalam tahap pembenahan, kecuali jika pekerjaan berakhir atau sudah selesai itu pun juga masih memiliki batas waktu 60 hari menurut UU 15 tahun 2004,” katanya.

“Kepada semua, saya menghimbau agar proyek yag sementara berjalan jangan diganggu, biarkan proyek tersebut berjalan sesuai relnya,” tutur Wito.

Ia memberikan contoh, misalnya kita bangun rumah, dan dalam tahap pembangunan tersebut kita gangu maka itu tidak akan jadi jadi.

ARISMAN

TINGGALKAN KOMENTAR