Ki-Ka: Ketua DPRD Sulbar Hj. Amalia Fitri Aras, Tim Koordinator Wilayah VIII KPK RI Adlinsyah Malik Nasution, dan Sekretaris DPRD Sulbar Safaruddin di Kantor DPRD Sulbar, Mamuju, Kamis, 16 Mei 2019. (Foto: Arisman)
Tim Koordinator Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Kamis, 16 Mei 2019. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Tim Koordinator Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Kamis, 16 Mei 2019.

Kedatangan tim KPK RI ke Kantor DPRD Sulbar untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan penganggaran dan keuangan Provinsi Sulbar.

Pertemuan ini dilaksanakan di ruang rapat lantai dua Kantor DPRD Sulbar. Rapat ini dipandu oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras dan dihadiri seluruh Anggota DPRD Sulbar.

Terkait kedatangan KPK RI di Kantor DPRD Sulbar ini, Amalia Fitri Aras mengatakan bahwa pihak DPRD Sulbar senang dan sangat mengapresiasi tim KPK RI yang sudah mau berkunjung ke Kantor DPRD sulbar.

“Kami senang dengan kunjungan KPK. Tentu kami meminta dan memohon arahannya agar Sulbar ini benar-bebar zero korupsi,” ungkap Amalia Fitri Aras.

Di tempat yang sama, usai melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota dewan Sulbar, Koordinator Wilayah VIII KPK RI Adlinsyah Malik Nasution mengatakan jika dewan harus mengetahui perencanaan, penganggaran dan perizinan terpadu melalui sistem elektronik dan termasuk peningkatan pendapatan.

“Semua itu disampaikan ke dewan dan ternyata mereka mendukung. Saya yakin jika kami sudah berbicara masalah peningkatan pendapatan pasti dewan mendukung, apalagi dewan mendorong agar PAD meningkat,” ungkap Adlinsyah Malik Sasution.

Ia menambahkan, KPK berusaha akan masuk dan tentu siap membantu dimana semua itu kita infokan ke dewan. Advertorial

ARISMAN

TINGGALKAN KOMENTAR