Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (duduk ketiga kiri) sedang beri paparan saat audience sejumlah pimpinan daerah ketika menerima kunjungan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (duduk ketiga kanan) di Aula Kantor BPKP Sulawesi Barat, Mamuju, Selasa, 10 April 2018. (Foto: Humas Pemprov Sulawesi Barat)

Pemeriksa harus masuk dalam perencanaannya agar sesuai dengan fakta yang ada, dan hal tersebut memang harus dicermati,” jelas Eydu Oktain Panjaitan.

TRANSTIPO.com, Mamuju – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 10 April 2018.

Kedatangan Alexander Marwata di provinsi ke-33 di Indonesia ini untuk melakukan koordinasi dan suvervisi selaku organ di Bidang Pencegahan Korupsi (Korsupka) di KPK.

Koordinasi di Sulawesi Barat ini bertujuan  membangun kerja sama dengan aparat penegak hukum dan inspektorat serta semua kepala daerah, walikota dan para bupati di tiap daerah.

Hal itu dikemukakan oleh pimpinan KPK ini—Alexander Marwata—saat melakukan audience dengan Gubernur Sulawesi Barat, Kajati Sulawesi Barat, Kapolda Sulawesi Barat, BPKP, BPK dan Inspektorat Sulawesi Barat.

Audience pada Selasa kemarin itu berlangsung di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat.

Menurut Alexander, ada empat agenda yang akan didorong dalam rangka mengkoordinasikan pencegahan, baik masalah penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP serta masalah perizinan. Begitu pun tentang masalah pemberantasan korupsi.

“Empat hal ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Barat, tapi di seluruh provinsi yang manjadi agenda KPK untuk melakukan pendampingan pada pemda-pemda di seluruh Indonesia. Semuanya ada 500 lebih, baik ditingkat kota/kabupaten maupun tingkat provinsi,” jelas Alexander.

Adapun yang menjadi kendala dan keprihatinan bersama di tiap pemerintahan daerah, yaitu pengelolaan tata kelola yang kurang baik sehingga diharapkan penyimpangan-penyimpangan prosedur dan pemanfaatan sistem yang kurang maksimal dapat dicegah sejak awal demi mencapai target tata kelola pemerintahan berjalan maksimal.

“Terkait laporan-laporan tiap daerah sudah pasti ada, dan tiap daerah umumnya terkait pengadaan barang dan jasa, dan itu menjadi titik yang paling rawan,” tandas Alexander.

Kunjungan Kerja Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Sulawesi Barat ini disambut positif Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

Ali Baal Masdar mengemukakan, kunjungan Wakil Ketua KPK tersebut sangat sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yaitu zero korupsi, zero narkoba dan zero teroris.

“Membangun pemberantasan korupsi harus diawali dari kebiasaan, sehingga akan menjadi budaya dan kebiasaan kita sehari-hari,” sebut Ali Baal.

Menurut Ali Baal, korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas secara seksama. Maka dari itu Wakil Ketua KPK bertujuan membangun komitmen koordinasi yang mampu memperbaiki semua sistem yang ada baik: sistem pemerintahan, keuangan dan perizinan, dan akan menggelar penandatanganan nota bersama memberantas korupsi serta menegakkan pemerintahan yang baik.

“Sesuai visi misi saya yaitu zero korupsi. Untuk itu, kebiasaan merubah diri akan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan penghasilan yang meningkat serta tidak akan ada yang namanya ketimpangan,” ungkap Ali Baal.

Selain itu, kedepan juga akan dilakukan perbaikan dan penguatan pihak Inspektorat. Akan mulai dilakukan pengodokan demi meningkatkan level atau jabatan Kepala Inspektur yang akan disejajarkan dengan Sekretaris Daerah hal tersebut dilakukan demi memaksimalkan kinerja Inspektorat itu sendiri.

“Ini hukumnya administrasi, ini hukumnya perdata, uang negara akan dikembalikan ke pihak pemerintah terkait kalau tidak ada kesengajaan. Tapi kalau memang disengaja, ya, bagian Kejaksaan akan ambil-alih,” sambungnya.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Barat Brigjen Pol. Baharuddin Djafar menyampaikan, program tersebut sangat sejalan dengan program Polda Sulawesi Barat, di mana sebagai aparat hendaknya mengutamakan mencegah daripada menindaki.

Tidak hanya itu, Baharuddin Djafar juga bertekad membentuk dan membenarkan tiap individu terlebih dahulu dengan memberikan siraman rohani sebagai penenang jiwa.

“Melakukan pencegahan harus menfokuskan komunikasi yang baik dan dapat merujuk pada empat pilar, ditambah dari agama diperuntukkan bagi stakeholder terkait,” bebernya.

Kepala BPKP Sulawesi Barat Arif Ardiyanto mengutarakan, pertemuan tersebut merupakan inisiatif pimpinan dalam mewujudkan e-goverment secara singkat dan berperan penting dalam pencegahan korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Pemerintah Nomor 8 dan Peraturan Presiden tentang BPKP yang bersifat sruktural dan koordinasi yang berbasis IT (Ilmu Teknologi) berdasarkan seluruh Simda dari semua kegiatan di pemerintahan daerah.

Diharapkan para pimpinan dapat mengetahui dan menyadari tugas dan fungsi melalui kegiatan pengendalian tata kelola yang berkesinambungan demi tercapai Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq.

“Kami atas nama BPKP mengapresiasi kehadiran bapak Gubernur serta semua yang ada, serta kegiatan ini dapat berjalan dengan baik,” imbuh Arif.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat Eydu Oktain Panjaitan mengatakan, terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memang sangat rawan dalam tindak kasus korupsi.

Maka dari itu, sebut Oktain, dibutuhkan pemeriksaan yang lebih maksimal—tidak hanya melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban tiap instansi saja melainkan terjun langsung dalam memeriksa pengelolaan data-data.

“Pemeriksa harus masuk dalam perencanaannya agar sesuai dengan fakta yang ada, dan hal tersebut memang harus dicermati,” jelas Eydu Oktain Panjaitan.

Mewakili Kejati Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Andi Hamka, SH, Kejari Mamuju kini mengemukakan, terkait bentuk sinergitas dalam menangani tindak korupsi, pihaknya telah membentuk tim pada 2015 dengan gerakan pengawal, pengamanan, pembangunan dan pemerintahan (TP4).

Latar belakang program tersebut, kata Andi Hamka, dapat menelusuri instansi pemerintahan daerah terkait adanya keragu-raguan dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam dunia proyek.

Sehingga, sebut Andi Hamka, Presiden meminta masukan kepada kepala daerah  tentang ketidakmaksimalan penyerapan anggaran, maka dianulirlah pihak kepolisian atau Kapolri dengan dapat membantu pelaksanaan pemerintahan agar berjalan sesuai program kerja.

Dari situlah maka terciptalah Tim Pengawal Pengaman Pemerintah (TP4) yang mampu menitikberatkan pencegahan korupsi di tiap daerah.

“TP4 ini hadir sebagai wakil rakyat dalam membantu memantau pembangunan daerah sebagaimana yang diharapkan,” jelas Andi Hamka.

Kegiatan tersebut turut pula dihadiri para Kepala Inspektur se-Sulawesi Barat, para petinggi Kepolisian Daerah, para staf Pemprov Sulawesi Barat dan tamu undangan.

FARID Kontributor

TINGGALKAN KOMENTAR