TRANSTIPO.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama instansi vertikal se-Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin, 7 Januari 2019.
Acara Rakor ini dipandu oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampinggi Sekprov Sulbar Dr. Muhammad Idris dan Ketua DPRD Sulbar Hj. Amalia Fitri Aras. Hadir seluruh kepada instansi vertilal se-Sulbar serta kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Tema yang diangkat dalam Rakor ini ialah “Memperkuat Sinergitas Lintas Sektor untuk Mewujudkan Sulbar Maju dan Malabiq”.
Dalam sambutannya Ali Baal Masdar mengatakan Pemerintah Provinsi Sulbar adalah merupakan suatu sistem dari pemerintah pusat yang dipertegas dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seperti tertuang dalam pasal 4 ayat 1.
“Bunyi pasal 4 ayat 1 yaitu Gebernur adalah pejabat provinsi yang berkedudukan sebagai kepala daerah sekaligus kepala wilayah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan di daerah,” jelas Ali Baal Masdar.
Lelaki yang akrab disapa ABM ini menambahkan, saat kami dilantik di Istana Negara pada Mei 2017 lalu, ada beberapa arahan Presiden yang disampaikan kepada kami yaitu:
Pertama, kami diminta agar memastikan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan masyatakat mendapatkan pelayanan air bersih, listrik dan transportasi umum serta pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan kualitas yang baik.
Kedua, dalam melaksanakan pembagunan di daerah, kami diminta untuk membangun keterpaduan, memperkuat sinergi yang berpedoman pada Nawacita sesuai dengan konteks daerah dan wilayah masing-masing.
Ketiga, Gubernur diminta untuk mampu meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berharap kepada seluruh instansi vertikal agar dapat memberikan energi positif yang terkumpul dari seluruh kementerian dan lembaga termasuk TNI, Polri yang disatukan menjadi energi yang lebih besar sehingga reforma kinerja pemerintah dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Ali Baal Masdar.
Di tempat yang sama, Sekprov Sulbar Dr. Muhammad Idris mengungkapkan, seharusnya rapat koordinasi ini sejak dulu rutin dilaksanakan karena pemerintahan kita harus terkoordinasi, dan gubernur yang menjadi pimpinan pusat di daerah.
“Gubernurlah yang harus mengkoordinir, menilai, mengevaluasi kinerja-kinerja instansi vertikal, dan tentu memberikan laporan ke pemerintah pusat tentang hasil kinerja dan substansi terhadap daerah,” kata Muhammad Idris.
Doktor Muhammad Idris menambahkan, daerah ini menjadi daerah dalam Negara Kesatuan di mana jika Negara Kesatuan itu tidak dipupuk maka kita akan dikatakan Negara Kesatuan yang lebih mempraktekkan keangkuhan otonomi daerah.
“Itulah yang kita ingin duduk secara bersama-sama, dan sekali lagi itu harus rutin kita laksanakan, paling tidak 3 kali dalam setahun,” sebut Muhammad Idris.
ARISMAN SAPUTRA
