Ketua Bawaslu RI Abhan (tengah) di Cafe NAL Mamuju, Selasa, 18 September 2018. (Foto: Sarman Shd)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Dugaan saya, hadir di acara ini terlambat. Tiba di tempat acara waktu telah menunjukkan pukul 09.10 WITA. Saya dapati panitia baru satu dua orang, atau tak lebih setengah lusin.

Pekerja media—yang diundang di acara diskusi ini—belum juga seberapa. Jika saya menghitung sekenanya, baru ada empat orang. Belasan menit kemudian terhitung sejak saya mulai duduk di salah sebuah kursi, dari arah tak berpintu muncul Sulfan Sulo, Ketua Bawaslu Sulawesi Barat (Sulbar), tuan rumah hajatan ini.

Ia pakai kemeja hitam berlengan. Kaos dalamannya tampak sebab kancing baju kemejanya itu tak dikaitkan. Lengan bajunya dilipat setengah. Pada selepas waktu pagi tadi, Sulfan selaksa pemuda panggung yang biasanya tenteng gitar di waktu senja.

Sulfan datang tak sendiri. Sebarisan pengawalnya diketahui adalah jajaran Bawaslu. Seorang sosok yang asing di mata saya, rupanya itu Abhan, Ketua Bawaslu RI.

Wajah Abhan tampak berseri. Di awal siang tadi itu, Abhan pakai kaos hitam berlengan bertuliskan Bawaslu. Celananya juga gelap.

Abhan, Sulfan dan serombongan yang memasuki arena tempat diskusi itu kisaran belasan orang. Semua pakai seragam kemeja dan kaos hitam dengan tulisan segala pesan tentang lawan Pemilu kotor.

Sebelum duduk, saya sempat mencandai Sulfan Sulo dengan mengatakan, “Kemeja ketua bagus. Tampak artistik model desainnya dan terlihat sangar karena dominan hitam.” Sulfan Sulo menyungging dengan akrab pada saya.

Saat saya bikin tulisan ini, baru paham mengapa Abhan dan Sulfan datang terlambat di acara diskusi itu. Paginya, ada acara deklarasi Pemilu 2019 berintegritas, tolak politik uang dan lawan politisasi SARA yang dilaksanakan di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat.

Sebelum saya urai pendek Diskusi Publik Pengawasan Pemilu 2019 di NAL Cafe di Jalan Pengayoman Nomor 1 Mamuju, saya terangkan sepintas dulu siapa itu Abhan—yang saat baru dimulai diskusi, saya malah buka google, dan memelototi laman Bawaslu RI.

Dari dinding laman inilah saya mulai kenal sosok ini.

Namanya Abhan. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 12 November 1968. Ia lahir dari pasangan suami-istri H. Misbah Muslimin dan Hj. Malichah. Anak pertama dari 5 bersaudara. Bersama istrinya, keluarga Abhan telah dikaruniai 2 orang anak—laki-laki dan perempuan.

Lelaki Abhan benar-benar anak Madrasah benaran dan Pekalongan asli. Disebut begitu sebab, sejak ia mulai mengecap sekolah, ia masuk di sekolah Madrasah—sekolah bercirikan agama milik Pemerintah—hingga lulus pada tingkat lanjutan atas.

Ia selesai strata satu di perguruan tinggi dan tengah mengecap ilmu untuk jenjang strata dua (S2).

Sebelum hijrah ke Jakarta menjadi organ Bawaslu RI, dus ketua kemudian, Abhan telah mengenyam asam garam di kepemiluan sejak masih di Jawa Tengah. Di provinsi ini, ia mengepalai Bawaslu selama dua periode.

Dari uraian profilnya di dinding laman Bawaslu RI itu, disebutkan bahwa Abhan adalah sosok yang sederhana dan tumbuh dalam keluarga agamis—Islam yang taat.

Ia datang ke Mamuju ini bukan semata karena ia ketua di pusat, tapi dalam Bawaslu RI ia juga bidangi Divisi Sumberdaya Manusia (SDM) dan Organisasi.

Selesai.

Diskusi Publik ini adalah agenda tambahan dari rangkaian kegiatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat dalam dua hari ini, Senin dan Selasa.

Setibanya Abhan dan Sulfan di NAL Cafe itu langsung dimulai acara diskusi. Diskusi publik ini dipandu oleh Muhammad Ilham, Jurnalis senior yang pernah jadi Pimpinan Redaksi Harian Radar Sulbar.

Diskusi Publik Pengawasan Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sulawesi Barat di Cafe NAL Mamuju, Selasa, 18 September 2018. (Foto: Sarman Shd)

Sulfan Sulo pembicara kedua lalu disusul Abhan. Dalam paparan Abhan, di antaranya ia sebut, dalam Pemilu 2019 ini akan sangat dinamis sebab baru kali ini berlangsung serentak: pemilihan legislatif pula pemilihan perseorangan (DPD) dan pemilihan presiden-wakil presiden.

Sekadar diketahui, Pemilu 2019 berlangsung serentak untuk kali pertama pada Rabu, 17 April 2019.

“Kita belum pernah laksanakan Pemilu di lima bilik suara dengan lima surat suara (surat suara presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Kita belum pernah punya pengalaman laksanakan yang begini. Dari beberapa kali simulasi dengan jumlah pemilih 500 orang, waktu dibutuhkan lama,” sebut Abhan.

Bisa-bisa nanti saat Pemilu, katanya, perhitungan suara baru akan selesai pada waktu dinihari. Makanya, sebut Abhan, di setiap TPS nanti maksimal wajib pilih hanya 300 orang.

“Belum lagi sumberdaya, katakanlah KPPS. Mana saksi dari partai politik. Dengan 16 partai politik diperkirakan saksi mereka sekitar jutaan jumlahnya,” ujar Abhan.

Sesekali Abhan tegaskan bahwa pengawas Pemilu benar-benar harus profesional. “Pengawas harus profesional. Laksanakan sesuai kewenangan yakni pengawasan dan penindakan,” tegasnya.

Ia juga singgung soal pemilihan presiden. Tentang ini, Abhan bilang, “Kita belum pernah pengalaman melihat kampanye Pilpres (pemilihan presiden) dan Pileg (pemilihan legislatif) bersamaan. Seperti apa nanti, pasti dimanis sekali.”

Tentang Pileg, seperti dilansir dari laman REPUBLIKA.co.id (4 Maret 2018), sistem Pemilu 2019 adalah suara habis di dapil, tapi metodenya menggunakan sainte lague atau sistem peringkat sesuai bunyi Pasal 420 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Kursinya ada tujuh, misalnya, peringkat satu sampai dengan tujuh yang dapat kursi. Peringkat yang lain yang tidak dapat kursi.” Masih di laman itu, sementara sistem Pemilu 2014, suaranya tidak berdasarkan peringkat, tapi berdasarkan bilangan pembagi pemilihan (BPP). Misalnya, angka BPP di sebuah daerah pemilihan (dapil) 1.000 suara. Artinya, sebuah partai mendapat satu kursi kalau meraih 1.000 suara. Calon legislatif juga akan lolos kalau berhasil meraih 1.000 suara.

Dengan sistem proporsional terbuka ini, sebut Abhan, persaingan partai akan sangat dinamis, persaingan sesama caleg juga akan dinamis.

Tentang pemilihan presiden juga akan kian seru. Kondisi pilpres kali ini berbeda dengan pilpres pada 2014 lalu. Menurut Abhan, pada tanggal 20 September dua pasangan calon yang telah diusulkan oleh gabungan partai politik akan ditetapkan sebagai peserta pilpres.

“Dua-duanya ini, meski pasangan yang berbeda, tapi pernah berkompetisi pada Pilpres 2014 dengan pasangan yang berbeda,” ujarnya.

Memang, pada Pilpres 2014 kompetisi pilpres diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pilpres kali ini tetap diikuti dua pasangan dengan calon presiden adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto tapi dengan pasangan sebagai calon wakilnya yang berbeda.

Seperti diketahui, Joko Widodo memilih berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin, sementara Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno.

Bedanya, sebut Abhan, jika 2014 tak ada petahana, semua pasangan calon sama. Kompetitor baru, pendatang baru. Sedangkan pilpres kali ini—seperti yang Anda ketahui—petahana adalah Joko Widodo.

Setelah Abhan, diskusi interaktif pun berlangsung seru. Sesi pertama, moderator Muhammad Ilham menyilahkan dua penanya. Setelah pertanyaan dijawab oleh Abhan, sesi kedua dipersilahkan lagi penanya untuk dua orang, dan selanjutnya mulai ramai: tiga orang, lalu tiga orang lagi.

Saya amati, saat usai penanya kelima, Sulfan Sulo mulai (tampak) gelisah. Saya pahami kemudian, Sulfan gelisah lantaran bosnya ini sudah harus berangkat ke Bandara Tampa’ Padang, Kalukku’ karena akan terbang pada siangnya ke Makassar dan terus ke Jakarta.

Di paparan penghujung—tentu dari sekian panjang ulasannya yang tak terurai di tulisan pendek ini—Abhan sampaikan, media (Wartawan/Jurnalis) berperan penting dalam suksesnya gelaran Pemilu 2019.

Media bisa dilihat pada dua sisi, Abhan menyebut bahwa ia bisa menyejukkan suasana pada Pemilu ini dengan ulasan tulisan yang mendidik, mencerahkan masyarakat.

“Dan, di sisi lain, ketika Wartawan/Jurnalis mengadu domba, itu sangat berbahaya,” katanya.

Dua jam lebih telah berlalu. Tepat pukul 11.30 WITA, berakhirlah diskusi publik itu.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR