Rapat evaluasi Kampung KB 2019 yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Rabu, 30 Januari 2019. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Dalam menyelesaikan suatu masalah tidak hanya  dilakukan satu insatansi saja baik itu instansi vertikal maupun non pertikal melainkan harus bekerja secara kolektif atau secara bersama-sama.

Hal ini disampaikan Sekprov Sulawesi Barat (Sulbar) Muhmmad Idris DP usai menghadiri acara rapat evaluasi Kampung KB 2019 yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Rabu, 30 Januari 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar mengaku melihat banyak persoalan yang harus diselasiakan secara bersama-sama. Permasalahan yang ditemukan yaitu angka putus sekolah di Sulbar mengalami peningkatan, angka kematian ibu dan anak, serta angka pernikahan anak (pernikaan dini) juga sangat tinggi.

Kepada laman ini, Muhammad Idris mengatakan dirinya ingin mengomandoi cara kerja yang terintegrasi, di mana provinsi itu berada pada rotasi pemerintahan yang benar, artinya kalau berbicara masalah kesehatan itu tidak hanya dinas kesehatan saja yang bertanggung jawab tapi juga instansi-instansi vertikal.

“Kita sudah mengintruksikan untuk bekerja secara kolektif, bagaimana instansi vertikal dan OPD yang berbasis di daerah itu sudah membiasakan mendiskusikan fokus terhadap satu masalah,” terang Idris DP.

Ia menyebut, salah satuh contoh yaitu Kampung KB, bukan hanya orang BKKBN yang terlibat, tapi juga dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, dan bahkan semua yang memungkinkan untuk desa kampung KB dapat membagun kapasitasnya sendiri karena intervensi dari pemerintah.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR