Maenunis Amin, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Komunikasi. (Foto: Humas)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Polemik empat unsur pimpinan DPRD Sulbar yang kini berstatus tahanan di Kejati Sulselbar, mengundang keprihatinan publik.

Kondisi tersebut dinilai bisa menghambat pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBD Provinsi Sulbar tahun 2018 untuk bisa dilaksanakan tepat waktu.

Menanggapi kondisi tersebut, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Maenunis Amin, menyebut bahwa ABM bisa menempuh salah satu cara dari dua mekanisme yang ada.

“Ini memang sudah kita bahas serius bersama gubernur. Intinya adalah tidak boleh ada kendala tekhnis dan politis yang menghambat pengesahan Perda APBD 2018. Sebab itu akan berefek ke seluruh segmen, termasuk program pemerintah daerah dan pelayanan publik secara khusus,” jelas Maenunis Amin kepada laman ini di Mamuju, Selasa siang, 19 Desember 2017.

Maenunis mengemukakan, dua alternatif dimaksud dengan menggunakan edaran Mendagri ataupun Kejati Sulselbar yang bisa ditempuh oleh Gubernur Sulbar.

“Alternatif pertama, Gubernur Sulbar bisa menunggu DPRD Sulbar memilih pimpinan sementara menggantikan pimpinan yang berhalangan sesuai PP Nomor 16. Gubernur juga sudah mengirim permohonan penjelasan tekhnis ke Mendagri untuk mengantisipasi dampak hukumnya,” jelas Maenunis.

Alternatif kedua, tambah Maenunis, “Gubernur bisa menindak lanjuti surat pengacara pak Hamzah dan Mappangara yang dikirimkan melalui teman-teman DPRD Sulbar kepada Gubernur Sulbar terkait permohonan penangguhan penahanan pimpinan DPRD Sulbar ke Kejati Sulselbar.”

Lelaki yang pernah 11 tahun belajar ilmu agama dan sosial di Timur Tengah ini menambahkan, kedua langkah tersebut sudah dalam proses.

“Kita tunggu tanggapan Mendagri atas konsultasi penjelasan mekanisme penunjukan pimpinan sementara. Terkait Kejati Sulselbar, kita tunggu hasil analisisnya,” tutup Maenunis.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR