Pusdiklat Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provisi Sulawesi Barat (Sulbar). (Foto: Sarman SHD)

Dulu bernama Prajabatan CPNS. Kini Latihan Dasar (Latsar) ASN. Pengangkatan baru ASN di seluruh Indonesia wajib mengikuti Latsar. Biaya pelaksanaannya ditanggung oleh APBD masing-masing daerah—kabupaten/kota.

TRANSTIPO.com, Mamuju – Memasuki kawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia tidak seistimewa yang dibayangkan.

Namanya pusat pelatihan para pamong atau abdi Negara, maka sudah barang tentu yang terbayang adalah sebuah lingkungan yang luas, asri, teduh, dan segala fasilitas menyolok tampak secara kasat.

Tapi tidak dengan ini. Kawasan yang luasnya kisaran 1 hektar lebih ini tak ubahnya sebuah basecamp. Di dalam kawasan ini bercampur antara bangunan baru dan bangunan lama. Bangunan lama bisa diketahui sebab pada papan nama di depan gedung ‘tertempel’ dua lapis alamat sebagai penanda bahwa pemiliknya bukan satu instansi semata.

Kawasan kepelatihan ini sejatinya bekas Balai Pertanian Sulawesi Barat (Sulbar). “Lokasi ini milik pertanian. Tapi pada 2018 lalu keluar SK Gubernur Sulbar untuk pemanfaatan bersama. Sekarang diserahkan pakai ke BPSDM Sulbar,” kata Muhammad Nur, Kepala Bidang Pengembangan Managemen dan Kompetensi Fungsional BPSDM Provinsi Sulbar.

Soal Pusdiklat itu, hanya itu yang diketahui oleh Muhammad Nur, selebihnya ia bilang, “Saya ndak hafal semua. Itu bidangnya pak Sugeng. Dia yang lebih tahu.”

Belum terkonfirmasi kepada Sugeng, jika area yang berada di Kelurahan Sinyoi-nyoi, Kecamatan Kalukku, Mamuju itu adalah bekas Balai Pertanian.

Semakin ke tengah, pada jalan utamanya yang luasnya bisa leluasa berpapasan kendaraan roda empat, batu kerikil lepas semakin menebal—hingga ke ujung jalan dalam lokasi ini.

Beberapa pepohonan tinggi besar dengan daunnya yang rindang, terutama di bagian belakang perkampungan sekolah dinas ini. Ponon-pohon ini sepertinya ditanam tidak beraturan. Tapi paling tidak berguna untuk tempat berteduh di kala panas terik di siang hari. Berlama-lama berada di situ tidak mungkin juga sebab tak tersedia satupun tempat untuk duduk.

Bustanuddin, Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Karir ASN BKPPD Kabupaten Pasangkayu. (Foto: Sarman SHD)

Terdapat tiga gedung besar seolah penanda pembatas lokasi milik pemerinah ini sebelum benar-benar mata menangkap ujung persawahan milik warga di kecamatan itu. Di belakang gedung di bagian ujung arah timur, sudah tampak rerumputan meninggi—seolah itulah batas permanen kawasan terjaga ini.

Salah satu gedung tak berdinding di bagian belakang, sejumlah mesin dan perkakas tua adalah bukti kuat bahwa semula tempat ini milik pertanian. Meski tak terdeteksi benar mesin-mesin besar apa saja itu, tapi yang pasti mesin tua itu terkait aktifitas pengerukan sawah hingga perontok buah di atas persawahan.

Di sisi kiri tatkala mengikuti arah sepanjang jalan dalam kawasan itu, mengidentikkan bangunan dengan ruang-ruang perkantoran. Di bagian kanannya, itulah tempat yang bersinggungan dengan pelatihan sumberdaya ASN.

Dua gedung bertingkat menyerupai pondokan yang besar memanjang. Saat kru laman ini berada di sana, hampir pada setiap palang besi di bagian belakang ruang atau kamar inap tersampir pakaian penghuni.

Di antara dua pondokan itu tanahnya subur. Rerumputan tumbuh lebat menghijau. Pada Minggu petang, 16 Juni, mentari telah condong ke barat tapi sinar panasnya belum juga redup. Dua ekor kambing tampak begitu menikmati tanaman rumput.

Terdapat sebuah Mushola yang artistik berukuran tak kurang 9×10 meter. Seorang pemuda paruh baya bernama Ismail menyambut dengan hangat kedatangan kru laman ini. Ia mengaku baru saja wudhu sembari menyilahkan kami—Sarman Shd dan Muhammad Iksan Hidayah, pimpinan Media Ekspress—duduk di ruang tamu yang lapang. Setelah perkenalan singkat, sejurus dengan itu Ismail melangkah ke Mushola Al Walii.

Ismail adalah seorang pegawai ASN di instansi BKPPD Kabupaten Pasangkayu. Ia mengaku sebagai peserta Latsar CPNS 2019 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Pondokan yang ia tempati rupanya tempat panitia Latsar, hanya berbeda kamar dengan Ketua Panitia Latsar Pasangkayu, Bustanuddin.

Hanya beberapa langkah ke Mushola itu, tak berapa lama kemudian rekaman suara mengaji mengaung yang dipancarkan melalui pengeras suara, lalu Ismail kumandangkan adzan—tanda sembahyang ashar tiba.

Berkat bantuan Ismail pulalah, pembicaraan pertelepon dengan Bustanuddin telah disepakati untuk wawancara pada ba’da magrib—Minggu itu juga di Kalukku, Mamuju.

Pusdiklat Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provisi Sulawesi Barat (Sulbar). (Foto: Sarman SHD)

Latsar Pasangkayu Rp1,7 miliar lebih

Bermula dari sebuah surat penting. Pada tengah pekan lalu, di ruang kerja Ketua BPSDM Sulbar, Yakub F. Solon menyorongkan sebuah surat berkop LAN RI persis di hadapan kru laman ini. Surat itu berbunyi: Hasil Penilaian Akreditasi Lembaga Pelatihan Tahun 2019, tertanggal di Jakarta pada 23 Mei 2019. Ditandatangani kepala lembaga itu, Adi Suryanto.

Surat itu merekomendasikan kepada BPSDM Sulbar untuk melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV—Pelatihan Dasar CPNS dengan Kualifikasi C. Dari diskusi yang merujuk pada selembar surat yang dipegang Yakub Solon itulah, yang tampak membuat bangga dan kerap sumringah, pendalaman penulisan kepada yang bersangkutan diperluas—khususnya terkait Latsar 2019 di Provinsi Sulbar.

Permohonan wawancara kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasangkayu Kasmuddin Dappungan tidak juga ditolak. Tapi karena ia sedang berada di Pasangkayu, Minggu siang, 16 Juni, maka ia rekomendasikan kepada Bustanuddin.

Seusai sholat jamaah Magrib di Mushola Al Walii—tempat sembahyang dalam kawasan Pusdiklat BPSDM—wawancara berlangsung. Bustan, sapaan Ketua Panitia Latsar Pasangkayu ini sudah tak sampai ganti kostum. Ia masih pakai songkok rajut berwarna putih lengkap dengan sarung sholat. Selama wawancara, Ismail yang juga masih pakai peci hitam di kepala, tak sekalipun beranjak dari tempat duduknya.

Saat itu waktu menunjuk pukul 19.00 WITA. Bustan menjawab dengan lugas semua pertanyaan laman ini. Kehadiran Bustanuddin alias Bustan di kawasan Pusdiklat itu lantaran jabatannya selaku Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Karir ASN BKPPD Kabupaten Pasangkayu.

Pusdiklat Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provisi Sulawesi Barat (Sulbar). (Foto: Sarman SHD)

Menurut penjelasan Bustan, peserta Latsar CPNS Pasangkayu 2019 ini sebanyak 184 orang. Pembukaan Latsar angkatan pertama ini berlangsung di Pasangkayu pada 12 Juni lalu, dan akan berakhir pada 2 Juli.

Latsar Pasangkayu sendiri akan dibagi dalam lima gelombang. Peserta gelombang pertama dan kedua sedang berlangsung di Pusdiklat yang diikuti sebanyak 80 orang.

“Pada 8 Juli akan masuk peserta gelombang 3, 4 dan 5 sebanyak 104 orang, dan berakhir pada 27 Juli,” kata Bustan.

Sesuai hasil seleksi CPNS 2018, Kabupaten Pasangkayu mendapat kelulusan CPNS sebanyak 184 orang yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Selama 18 hari, peserta CPNS ini mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan di Pusdiklat. Pengajaran pertama yang disebut on campus. Selama on campus ini, peserta Latsar CPNS mengikuti pembekalan dan pengaplikasian materi.

Saat di perkampungan Pusdiklat ini pula, sebut Bustan, setiap peserta akan menyelesaikan laporannya yang disebut laporan aktualisasi.” Saat kembali ke kantornya masing-masing, mereka akan membuat suatu inovasi di lingkungan kerjanya. Apa yang ia lihat, dalam kaca mata mereka, kendala apa yang bisa mempercepat pelayanan publik,” jelas Bustan.

Sebelum Latsar, sebut Bustan, dia kan sudah bertugas. Dia sudah melihat apa kendala. “Itulah yang mesti ia coba buat suatu inovasi bagaimana membuat pekerjaan menjadi lebih ringan,” tambah Bustan.

Dilansir dari laman Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Kamis, 14 Februari 2019. Kurikulum terbaru mengharuskan para peserta mengerjakan ­e-learning selama 20 hari sebelum menjejakkan kaki di lokasi pelaksanaan masing-masing.

Penetapan pola baru Latsar dengan metode blended learning menjadikan e-learning sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan Latsar. Setelahnya, sama seperti tahun sebelumnya, dilakukan on campus dan off campus dalam rangka pembekalan dan pengaplikasian materi. Selain blended learning, yang baru dari Latsar 2019 adalah penentuan syarat kelulusan yang mengharuskan nilai minimal 70,01 untuk setiap komponen/aspek materi yang diujikan.

“Lastar merupakan kegiatan yang wajib diikuti dan harus ditempuh paling lambat satu tahun setelah diangkat CPNS,” kata seorang sumber di laman itu. Oleh karena itu, sumber yang disapa Arif itu berharap, para peserta mengoptimalkan kesempatan Latsar dengan bersungguh-sungguh dan menjalani dengan sebaik-baiknya.

Pusdiklat Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provisi Sulawesi Barat (Sulbar). (Foto: Sarman SHD)

Terkait pentingnya Latsar, ditekankan juga perlunya belajar dari pengalaman alumni Latsar tahun lalu yang performanya tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain tidak lulus atau tidak sanggup menyelesaikan kegiatan sepenuhnya. Kegagalan tersebut tidak hanya akan merugikan karier si peserta sendiri, tetapi juga berdampak kepada instansi, “Karena biaya yang besar terbuang sia-sia,” tambahnya.

Gelombang pertama Latsar Pasangkayu ini terdiri dari angkatan 1 dan angkatan 2. Setiap angkatan atau kelas sebanyak 40 orang. “Peserta ini adalah formasi CPNS 2018. Kebanyakan guru dan kesehatan. Ada juga SKPD atau OPD yang tidak ada,” kata Bustan.

Biaya kegiatan Latsar ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu tahun 2019. “Perorang Rp9.296.000,” sebut Bustan.

Meski ia tak menyebut berapa total biaya Latsar dari APBD Pasangkayu, tapi cukup dikalikan 184 orang dengan beban biaya perorang, maka hasilnya Rp1.710.000: 1,7 miliar lebih — anggaran yang cukup besar.

“Rinciannya itu, RAB LAN yang kita ikuti. Tidak bisa kita keluar dari situ,” ujar Bustan.

Mengenai biaya yang ditanggung daerah untuk per-peserta Latsar juga diutarakan oleh Muhammad Nur. “Tidak bisa kita campuri karena uangnya mereka. Mengenai keuangan sepenuhnya ada sama Pemkab Pasangkayu. Pagunya 9 juta lebih per peserta,” kata Muhammad Nur pada Minggu malam, 16 Juni 2019, di rumahnya di BTN Maspul, Simboro, Mamuju.

Meski Muhammad Nur enggan dikonfirmasi di rumahnya, tapi ia tak kuasa pula menolak menjelaskan setiap pertanyaan yang diajukan kru laman ini.

“Dari anggaran itu ada pakaian seragam. Pakaian bela Negara ya istilahnya. Tapi itu petunjuk teknis dari pusat,” kata Muhammad Nur. Terkait penggunaan dana Latsar yang kebetulan ia diamanahi menjadi penanggungjawab dalam Latsar kabupaten paling utara di Sulbar itu, “Dia kelola sendiri,” katanya.

Siapa yang mengelola catering makanan peserta? Ia menjawab, “Bisa jadi orang Pasangkayu yang urus catering. BPSDM hanya atur tenaga WI, termasuk jadwal mengajar. Kurikulum kita dampingi. Makan minum dia yang tentukan.”

Terkait catering untuk peserta Latsar, sebelumnya Bustan sempat memberi petunjuk siapa yang mengelola catering makanan peserta, tapi tak begitu benderang. “Saya lupa nama perusahaannya. Istrinya Pue. Saya tidak tahu, hanya orang bilang bu Aji,” jelas Bustan.

Meski setiap hari—pagi, siang, sore, dan malam—petugas catering datang ke arena Pusdiklat untuk mengantarkan makanan dan minuman bagi peserta Latsar, tapi—mungkin—tak sekalipun Bustan atau panitia yang lain mengonfirmasi dari siapa pemangku perusahaan catering ini.

Siapa ‘bu Aji’ yang dimaksud itu? “Saya tidak hafal namanya,” jawab Bustan.

Setelah dari pertemuan Bustan dan Muhammad Nur di Minggu malam, 16 Juni itu, laman ini coba mengontak Kasmuddin Dappungan, yang ia mengaku sedang berada di Pasangkayu. Namun di ujung telepon belum ada jawaban atau penjelasan yang mengena atas pertanyaan yang diajukan.

Lewat WhatsApp pun Kasmuddin seolah berkelit untuk tidak secara benderang menjelaskan jawaban pertanyaan, siapa yang memercayakan bu Aji sebagai pemilik perusahaan catering di Kalukku’ itu? Begitu pula, saking tertutupnya penjelasan atas pertanyaan seputar berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap peserta terkait makan minum mereka.

Secara tidak beruntun, melalui WhatsApp, Kasmuddin menulis, “Itu rananya BPK dan Inspektorat itu kalau anggaran pak.” Ia lanjutkan, “Itu sudah masalah DPA.”

Lain halnya dengan panitia Latsar Kabupaten Mamuju. Pada Jumat pagi, 21 Juni, kru laman ini menemui Ridho Ahmadi di ruang kerjanya. Tapi perihal catering yang laman ini susul pertanyaan melalui WhatsApp pada Jumat malam, Ridho menjawab, “Terkait teknis pelaksanaan Latsar nanti sampai ke penganggaran. Saya belum dilaporkan lebih tajam, karena masih dikoordinasikan ke lembaga terkait dengan bidang diklat-nya kami. Nanti senin paling saya coba minta data terkait.”

Bisa dibilang bahwa soal catering makan minum di Latsar memang seksi. Disebut seksi sebab coba Anda hitung sendiri. Diasumsikan, jika setiap peserta Latsar membutuhkan makan minum dalam sehari Rp200 ribu selama 18 hari misalnya, maka Latsar Pasangkayu yang berjumlah 184 orang menghasilkan alokasi dana untuk catering makanan sebanyak Rp662.400.000. Angka yang tak sedikit, bukan!

Untuk Kabupaten Mamuju, sesuai penjelasan Ridho Ahmadi, Sekretaris Badan Diklat Kabupaten Mamuju, pada Jumat pagi itu, bahwa peserta Latsar Mamuju sebanyak 180 orang. Berapa dana catering makanan yang seharusnya dialokasikan? Anda bisa hitung sendiri.

WI dan Ragam Tafsir

Sekretaris Badan Diklat Kabupaten Mamuju Ridho Ahmadi (kanan) dan Kepala Sub Bidang Diklat Mamuju Abduh Hanubun. (Foto: Sarman SHD)

Bustanuddin mengatakan bahwa pengajar di Latsar Pasangkayu dikoordinir oleh BPSDM Sulbar. “Bidangnya pak Muhammmad Nur,” katanya. Ia katakan, pengajarnya dari Widyaiswara (WI) Sulbar. “Jadwalnya mereka juga yang atur.”

Pengajar dari Pasangkayu siapa saja? “Saya sendiri mengajar. Saya sudah punya sertifikat. Kepala badan juga (pak Kasmuddin, red). Pak Makmur/Asisten I Pemkab Pasangkayu. Pak Nyoman, Kepala Dinas Pariwisata Pasangkayu juga. Di BPSDM, pak Nur,” jelas Bustanuddin.

Muhammad Nur juga akui jika ia mengajar di Latsar. “Yang banyak terlibat WI. Semua WI di Sulbar 8 orang yang definitif. Bisa juga pengajar pejabat struktural. WI utama Sulbar itu sudah ada dua orang, yakni pak Achmad Azis dan pak Nur Alam Thahir. WI yang paling tinggi pangkatnya. Yang lain WI muda,” jelas Muhammad Nur.

Soal honor para pengajar tak satupun narasumber yang menyebut angkanya berapa. Muhammad Nur dan Bustan hanya bilang, “Itu sesuai aturan di pusat, LAN Pusat.” Soal ini, Bustan punya penjelasan.

“Perlu saya infokan sedikit. Salah satu kendala melaksanakan ini adalah masalah pencairan. Nanti kita bisa cairkan dana setelah ada SPJ. Kita bayar pengajarnya setelah selesai. Langsung ke rekening yang bersangkutan. Kita tak pernah pegang uang.”

Keterlibatan Provinsi Sulbar selaku koordinator Latsar CPNS atau ASN 2019 di Sulbar memang baru sekali ini. Kekurangannya tentu masih ada. Bustan bilang begini:

“Ini kan yang terbaru. Selama ini kita tak pernah kerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulbar. Mudah-mudahan kita bisa saling mendukung semua. Ibaratnya masak selalu kita mengirim keluar daerah baru kita di sini mampu. Dengan dasar itulah kita dan provinsi inisiatif kerja sama. Ini juga membuktikan provinsi juga mampu.”

Keterlibatan provisi banyak. Menurut Bustan, semua ini termasuk gedung kerja sama BPSDM Sulbar. Kita difasilitasi gedung. Gedung kita tidak sewa. Lampu kita yang bayar hanya saya tak bisa estimasi karena gedung ini listriknya pakai voucher.

Muhammad Nur juga akui, “Saya selalu ke sana (Pusdiklat, red). Kita bantu dia fasilitasi. Kita tak boleh lepas, istilahnya kerja sama BPSDM. Segala sesuatu kita bantu.”

Tafsir Ridho terkait Latsar ini, ada yang menarik. Saat kru laman ini berada di ruang kerjanya pada Jumat pagi itu, Ridho (39) ditemani oleh Abduh Hanubun (34), Kepala Sub Bidang Diklat Mamuju.

“Peserta Latsar Mamuju 180 orang. Rencana pembukaan sekitar 29 Juli 2019, terdiri dari 3 kelas. Setiap kelas 40 orang yang akan mengikuti Latsar total selama 51 hari,” jelas Ridho.

Ia tambahkan, “Latsar Mamuju akan dilaksanakan di LPPM Majene. Kemarin sudah dicek ke lokasi. Positif tetap kayaknya kami ke situ. Alternatif ada dua, ke Kalukku’ (Pusdiklat, red) atau LPPM di Majene. Tapi ibu kepala badan condong ke LPPM setelah kami cek anggaran.”

Soal pengajar, kata Ridho, nanti koordinasi ke Provinsi Sulbar. Apakah kami mengusul atau mereka yang turunkan. “Kami pelaksana lokal. Dewan pembina di LAN sedangkan Provinsi Sulbar selaku koordinator. Barusan tahun ini kita dikoordinir oleh provinsi. Biasanya kita langsung ke Depdagri dan LAN Pusat. Agak ribet di kami ini karena harus koordinasi kepada 2 lembaga. Biasanya langsungji (ke pusat, red).”

Ridho Ahmadi yang berkantor di Jalan Andi Dai Mamuju juga akui bahwa anggaran Latsar Mamuju ini berasal dari APBD Mamuju 2019. Tapi terkait pengajar dan keterlibatan Provinsi Sulbar, ia seolah ragu.

“Masih terbatas WI-nya,” katanya. Terkait anggaran, Ridho bilang anggaran kabupaten ini tidak ada dari tangan ke tangan. Hanya, katanya, ini yang terkendala sekarang. Ini rawan temuan. Mengapa? Anggarannnya dipecah-pecah, sementara di DPA satu paket. “Ini bisa jadi pertanyaan BPK, misalnya,” ujar Ridho.

Kini panitia Latsar Mamuju tengah berbenah, mumpung masih ada waktu satu bulan lebih sebelum pembukaan. Polewali Mandar (Polman) juga akan segera melaksanakan Latsar. Menurut Muhammad Nur, “Polman hampir pasti akan laksanakan dalam waktu dekat ini.”

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR