Tim KPK RI Roro Wide Sulistyowati (tengah) foto bersama seusai kegiatan pembenyukan KAD di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rangas, Mamuju, Kamis, 15 Maret 2018. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Guna mengawasi jika terjadi praktek korupsi di Sulawesi Barat, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) anti korupsi, Kamis, 15 Maret 2018.

Pembentukan KAD anti korupsi ini digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang dihadiri instansi pemerintah: inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan inspektorat kabupatan.

Dalam KAD di Sulawesi Barat ini, selain melibatkan unsur pemerintah juga ada dari pihak swasta.

Seusai kegiatan itu, Kasatgas Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI, Roro Wide Sulistyowati mengatakan, hari ini kita melakukan pembentukan Komite Advokasi Daerah yang diinisiasi oleh KPK RI.

“Penbentukan KAD ini inisiasi dari KPK RI untuk mencegah terjadinya praktek suap  dan korupsi di Sulawesi Barat,” kata Roro Wide Sulistyowati.

Roro menuturkan, pembentukan forum ini melibatkan semua regulator pemerintahan yang ada di Sulawesi Barat dan juga pelaku usaha.

Hal ini bertujuan, sebut Roro, untuk mengimplementasikan pencegahan tindak pidana korupsi, terutama menghentikan praktek suap di daerah.

Sudah berapa jumlah KAD yang terbentuk di Indonesia?

“Dari tahun 2017 kita sudah membentuk KAD di 8 daerah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Yogyakarta, Lampung, Riau, dan Kalimantan Timur. Dan di 2018 ini di Sulawesi Barat,” begitu penjelasan Roro Wide. Sisanya, kata Roro, 25 provinsi lagi harus dibentuk.

Tim dari anti-rasuah ini berharap dengan terbentuknya KAD ini, semua yang terlibat di dalamnya dapat bekerja secara progresif baik dari pihak pemerintah maupun pihak pengusaha dalam hal ini Kadin Sulawesi Barat.

“Setelah kami pulang, mereka setidaknya harus melakukan pertemuan mandiri untuk melakukan pembicaraan mengenai progres KAD ke depa,” harap Roro Wide Sulistyowati.

Dalam melakukan pertemuan bersama para pihak selama di Sulawesi Barat, masalah apa saja yang ditemukan?

Roro menjawab, pembahasan selama dua hari, kami melihat ada dua daftar isian masalah di mana ini yang harus dibahas KAD, yaitu penguatan pengusaha atau pelaku usaha dan Pokja ULP dalam pengadaan barang dan jasa.

“Pengusaha dan Pokja ULP masing-masing memiliki PR (pekerjaan rumah, red) untuk membenahi sistem dalam pengadaan barang dan jasa,” sebut Roro.

Kemudian, ditambahkan, proses perizinan di OPD teknis dalam hal ini PTSP online. Selanjutnya meminimalisir penggunaan broker atau mediomen dalam pengurusan perizinan.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR