Anggota Komisi VI DPR RI sedang meninjau gudang penyimpanan beras di Kantor Bulog Sub Divre Mamuju pada Jumat, 15 Februari 2019. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat, 15 Februari 2019. Salah tempat yang dikunjungi oleh para legislator di Komisi VI itu yakni Perum Bulog Sub Divre Mamuju.

Di kantor Bulog Mamuju itu, Komisi VI yang dipimpin oleh Azam melihat langsung gudang penyimpanan beras. “Saat ini kita melihat apa yang dilakukan Bulog sudah sesauai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah,” kata Azam.

Menurut Azam, tugas Bulog saat ini sudah berkurang. Sebelum tahun 2018, Bulog masih mempersiapkan untuk memasok raskin sebesar 1,2 juta ton,” ungkap Azam.

Tetapi sejak awal tahun 2018, sebut Azam, Bulog hanya memasok untuk kebutuhan rastra sejumlah 213 ribu ton, dan itu diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan yang datanya langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos). Seluruh Indonesia hanya 213 ribu ton.

Azam bilang untuk saat ini Bulog diminta untuk menyiapkan candangan beras sejumlah 1,5 juta ton dan itu belum tentu keluar gudang.

“Jika beras itu tidak keluar, maka itu akan busuk dan menjadi kerugian bagi Bulog dan menjadi kerugian pemerintah,” terangnya.

Olehnya itu, tambahnya, Bulog berupaya agar 1,5 juta ton ini bisa diserap oleh BUMN lain untuk membeli beras yang ada.

“Yang harus dipikirkan lagi oleh pemerintah, apakah Bulog harus menyiapkan 1,5 juta ton beras, dan bagaimana pengeluarannya, konsekuensi biayanya dimana. Tugas Bulog saat ini sudah berubah,” tutup Azam.

Kepala Bulog Sub Divre Mamuju Mansur mengatakan, stok beras yang ada di Bulog Sub Divre Mamuju sebanyak 1000 ton. Penyaluran kita untuk bansos hanya 106 ton per bulan. Jadi masih ada sisa beras 900 ton.

“Jika melihat jumlah beras yang ada sekarang, maka kita bisa mengatasi pasokan beras selama 10 bulan ke depan dan tahun 2019 beras di Sulawesi Barat mengalami surplus,” ujar Mansur.

ARISMAN

TINGGALKAN KOMENTAR