Anggota DKPP RI Prof. Dr. Muhammad, S.Ip, M.Si (ketiga kiri) saat memberikan materi dalam Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sulbar, Mamuju, Jumat, 26 Januari 2017. (Foto: Sarman SHD)

Memperbincangkan pengawasan Pemilu di Indonesia tidaklah berat-berat amat: mudah memahaminya, konsisten tegak lurus, dan tegas menjalankan regulasinya.

TRANSTIPO.com, Mamuju – Jika tak salah, Profesor Dr. Muhammad, S.Ip, M.Si sudah tiga kali datang di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Kedatangan dua kali sebelumnya saat dosen Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), ini masih sebagai Ketua Bawaslu RI.

Kini, atau sejak tujuh bulan lalu, ia ‘naik kelas’ dengan dipercaya sebagai Anggota Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu (DKPP).

Profesor Muhammad bilang, setelah satu periode di Bawaslu RI, saya sebenarnya sudah balik ke kampus, Unhas, mengajar. Tapi kembali dipercaya sebagai Anggota DKPP.

“Tapi meski sudah di DKPP, masih serasa Bawaslu,” canda profesor ini yang disambut tawa sejumlah stakeholder Pemilu di Mamuju.

Jumat, 26 Januari 2018. Sudah sore ketika dimulai Diskusi Publik “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Sebelum berakhir jelang ba’da magrib, sesi diskusi singkat sebagai penutup acara ini.

Diskusi ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulbar. Lembaga ini mengundang stakeholder Pemilu, termasuk sejumlah pimpinan media massa—cetak, elektronik, dan online.

Hadir selaku pembicara utama adalah Profesor Dr. Muhammad, Anggota DKPP RI. Curahan ilmu tentang Pemilu dan sejumlah kisah-kisah menarik perihal praktik-praktik Pemilu “kotor” di tanah air ia bagikan kepada peserta diskusi.

Soal politik uang misalnya, Profesor Muhammad kisahkan begitu santai tapi dalam maknanya. Ia menceritakan tindak tanduk sebuah keluarga di sebuah daerah di Sulawesi pada Pemilu lalu dengan caranya “meleburkan” diri dalam politik uang.

Jika si anak adalah pengawas Pemilu di TPS, dan sang bapak adalah “penjaga” rumah yang—katanya—tiga kali didatangi oleh tiga orang yang berbeda dengan alasan punya tugas “menyukseskan” Pemilu, esok harinya.

Ujung dari ketiganya, sama-sama menyodorkan amplop berisi uang kepada si bapak itu. Masing-masing isinya berbeda jumlahnya: selalu diketahui sebab sang bapak itu membuka amplopnya lalu uang masuk ke saku batik yang dikenakannya.

Di hari H pencoblosan, esoknya, menurut kisah Muhammad, ternyata sang bapak yang tiga kali terima uang dari tiga orang “tim sukses” yang berbeda, tak hadir di TPS tempat ia mencoblos.

Anaknya gelisah—yang sedang bertugas di TPS—ketika waktu penutupan pemungutan suara tiba. Alasan bapak itu benar juga, “Saya berpikir lebih baik saya tak datang nak, karena siapami yang aka saya coblos dari ketiga calon yang memberikan uang pada saya melalui tim suksesnya semalam tadi.”

Sungguh. Permainan “politik uang” di Pemilu asyik didengar. Ini fakta, terjadi di arena pemilihan formal. Refleksi kisah ini bukan tidak mungkin hal serupa terjadi di sekitar kita.

Begitulah kisah pendek Profesor Muhammad. Masih banyak lagi yang tak tertulis di “ruang” pendek laman ini.

Sulfan Sulo

Diantara peserta Diskusi Publik yang hadir di Warkop 157, tempat pelaksanaan acara yang digelar oleh Bawaslu Sulbar, Mamuju, Jumat, 26 Januari 2017. (Foto: Sarman SHD)

Di depan kita, Pilkada serentak 27 Juni 2018. Di Sulbar, dua kabupaten yang akan ikut pilkada serentak itu, yakni Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polman. Kurang lebih setahun setelah Pilkada 2018, tiba Pileg dan Pilpres 2019.

Tahapannya telah berjalan sejak sekarang. Karena itulah, Bawaslu Sulbar melaksanakan diskusi publik ini. Pembicara kedua, setelah Profesor Muhammad, adalah Sulfan Sulo, Ketua Bawaslu Sulbar.

“Selain diskusi publik, kita juga akan memberikan laporan terkait kinerja, mulai di tingkat Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten, hingga Panwaslu tingkat kecamatan,” kata Sulfan Sulo dalam sambutannya.

Sulfan menambahkan, “Kami berharap dalam pertemuan ini kita mendapatkan masukan dalam rangka penguatan kegiatan pengawasan partisipatif.”

ARISMAN SAPUTRA/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR