Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (kiri) bersama Ketua DPRD Sulawesi Barat Amalia Fitri Aras di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Barat, Mamuju, Rabu, 07 Maret 2018. (Foto: Humas Sulawesi Barat)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Ketua DPRD Sulawesi Barat Amalia Fitri Aras pada Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Sulawesi Barat, Mamuju, Rabu, 7 Maret 2018.

Kedua Ranperda tersebut yakni tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Rapat Paripurna ini dihadiri oleh 18 orang Anggota DPRD Sulawesi Barat.

Rapat paripurna kali ini sempat dilakukan skorsing selama 15 menit karena anggota dewan yang hadir hanya berjumlah 18 orang, dan ini tentu tidak qourum—yang seharusnya minimal dihadiri 23 anggota dewan.

Setelah waktu skorsing tiba, Ketua DPRD Sulawesi Barat Amalia Fitri Aras tetap melanjutkan rapat setelah dilakukan musyawarah dengan ketua-ketua fraksi yang menyepakati untuk tetap dilanjutkan meski tak qourum.

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengemukakan, pengelolaan barang milik daerah dan sumber penerimaan daerah dari sector pajak daerah yang dikelola dengan baik, akan menjadi parameter dari pengelolaan keuangan Pemerintah yang baik.

“Kedua Ranperda ini merupakan Ranperda yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucap Ali Baal.

Masih kata Ali Baal, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka sebagian besar materi muatan Perda Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Gubernur ABM, dalam diktum Keputusan Mendagri dijelaskan, pembatalan Perda Nomor 14 Tahun 2009 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus menyesuasikan materi muatan Perda itu.

“Dalam hal pembatalan keseluruhan atau sebagian materi muatan Perda Provinsi, ABM menjelaskan pembatalan itu dilakukan paling lambat tujuh hari setelah keputusan pembatalan diterima, di mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum,” urai ABM.

Untuk itu, lanjut ABM, gubernur harus menyetop pelaksanaan Perda Provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut atau merubah Perda tersebut.

Terkaitran Perda Perubahan atas Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Ali Baal menuturkan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi salah satu dari lima pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Objek ini dominan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daearah (PAD).

“Berdasarkan kesepakatan dalam Rakor Kepala Dinas Pendapatan Daerah se-Sulawesi beberapa waktu lalu, semuanya menetapkan tarif BBNKP sebesar 12,5 persen. Hal itu untuk menghindari perang tariff pajak antar daerah untuk BBNKB dan pembelian kendaraan bermotor dilakukan di provinsi masing-masing sesuai dengan identitas alamat KTP pembeli,” jelas ABM.

Namun, katanya, adanya provinsi lain yang menurunkan BBNKB menjadi sepuluh persen, menurut Ali Baal menyebabkan banyak warga Sulawesi Barat yang beralih membeli kendaraan ke provinsi tersebut, sehingga mengakibatkan pembelian kendaraan di Sulawesi Barat dan perolehan BBNKB menurun.

Jumlah kendaraan bermotor roda empat dan dua baru dibeli yang dikenakan BBNKB di Sulawesi Barat pada 2016 sebanyak 12.101 buah, dan pada 2017 mengalami peningkatan sebanyak 18.593 buah atau 54 persen.

Namun pada Januari 2018 mengalami penurunan yakni menjadi 1.161 buah atau sebesar 6 persen. Sedangkan penerimaan dari sektor BBNKB I pada 2016 sebesar Rp. 70.979.308.299,00 dan 2017 mengalami minus sebesar Rp. 65.503.337.249,00 atau delapan persen.

Untuk itu, katanya, agar warga Sulawesi Barat tetap membeli kendaraan di wilayah Sulawesi Barat, maka dilakukan perubahan atas Perda tersebut dengan menetapkan tarif BBNKB I bagi kendaraan roda empat dan dua sebesar 10 persen.

Penetapan tarif BBNKB I sebesar sepuluh persen dari nilai jual pajak dalam Ranperda ini kiranya tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Dalam pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ditetapkan paling tinggi 20 persen,” kata ABM.

Ia berharap agar proses pembahasan dan penetapan kedua Ranperda itu dapat selesai sesuai jadwal yang disepakati bersama.

Sementara Ketua DPRD Sulawesi Barat AmaliaFitri Aras mengatakan, kedua Ranperda yang telah diserahkan tersebut akan menjadi masukan bagi fraksi-fraksi untuk dijadikan pemandangan umum pada Rapat Paripurna selanjutnya.

MUHYIDDIN Kontributor

TINGGALKAN KOMENTAR