Eksponen pejuang Kabupaten Mamasa saat audience dengan pihak DPRD Mamasa, Selasa, 24 September 2019. (Foto: Frendy)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Puluhan masyarakat dari Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa mendatangi Kantor DPRD Mamasa, Selasa, 24 September 2019. Mereka menilai tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamasa saat ini banyak menyalahi prosedur.

Dalam tuntutanya mereka menolak dugaan praktek jual beli jabatan dalam proses penempatan jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya pejabat eselon II dan eselon III. Menuntut mereka, pemerintah Kabupaten Mamasa agar proses tender pelaksanaan pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel atau sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika kami menemukan adanya proses tender dan pengerjaan proyek yang terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), apalagi jika dikerjakan sendiri oleh penggunaanggaran, maka kami akan melakukan segala upaya hukum secara maksimal untuk menyeret pelakunya ke hadapan pengadilan,” Demikian dikutip dari pernyataan sikap Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa yang disampaikan ke pihak DPRD Mamasa.

“Dua poin ini menjadi catatan penting bagi kami agar segera disampaikan ke pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti,” ungkap Nurhadi Lake Polio, salah anggota Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa saat dengar pendapat dengan pihak DPRD Mamasa.

Dalam dengar pendapat dengan anggota DPRD, sejumlah anggota eskponen juga melontarkan kritikan kepada pihak DPRD Mamasa yang dinilai lemah dalam pengawasan kinerja eksekutif.

“Kita berharap agar DPRD yang baru dilantik ini betul-betul menjalankan fungsinya, megawasi setiap kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil dapat berpihak kepada kepetingan rakyat,” tutur Reski Masran kepada pihak DPRD.

Menaggapi tuntuntan Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa, ketua komisi I DPRD Mamasa, Reskianto berjanji akan menyampaikan tuntutan itu pemerintah daerah.

“Kedepannya  kami banyak agenda untuk bertemu dengan eksekutif sehingga keresahan-keresahan masyarakat yang diwakili kelompok eksponen akan menjadi bahan pembicaraan bersama-sama dengan eksekutif,” kata Reskianto.

Menurutnya, setiap persoalan yang terjadi daerah memang perlu menjadi tanggung jawab bersama, demi kemajuan Kabupaten Mamasa kedepan. Selain itu pihaknya berharap agar Eksponen Perjuangan Kabupaten Mamasa terus meberi dukungan kepada pihak DPRD dalam melakukan pengawasan demi kemajuan pembagunan di Kabupaten Mamasa.

FRENDY

TINGGALKAN KOMENTAR