Sejumlah peserta Diskusi dan Kopdar WA Grup di Villa Bogor, Majene, Sulawesi Barat pada Sabtu malam, 15 Juni 2019. (Foto: Muhammad Munir)

Catatan dari Diskusi dan Kopdar WA Grup di Villa Bogor, Majene, Sulawesi Barat.

TRANSTIPO.com, Majene – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) adalah produk undang-undang yang harus menjadi instrument penting dalam rangka keherensi dokumen perencanaan, sebagaimana diatur dalam isi RPJPD Sulbar 2005-2025, dalam Bab V Arah Pembangunan Daerah.

Hal di atas terungkap dari paparan pembuka Muhammad Armin dalam Diskusi dan Kopdar WA Grup yang dihelat di Villa Bogor, Majene pada Sabtu malam, 15 Juni 2019.

Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Sosial dan Kajian Kebudayaan, Mandar Studies bekerjasama dengan Elemen Pemuda yang menata diri dalam Komisi Pengawal RPJMD Sulbar, dihadiri oleh beberapa tokoh pemuda eks pejuang pembentukan Provinsi Sulbar dan para penggiat literasi dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Majene.

Dengan begitu menggelitik ketika Muhammad Armin memberikan penjelasan terkait pertanyaan tentang substansi Komisi Pengawal RPJMD. “Beberapa yang geli bahkan alergi dengan Komisi Pengawal RPJMD Sulbar, entah tidak ingin melihat Sulbar tidak lagi KANJOLI, ataukah mungkin Sulbar baik-baik saja. Yang pasti bahwa diskusi malam ini lahir dari akumulasi keresahan melihat dan mendengar kabar buruk tentang Sulbar”.

Dalam hemat Armin, Sulbar selama terbentuk, ibaratnya setiap tahun membangun pondasi. Tahun ini bangun pondasi, tahun depan dan seterusnya bangun pondasi sehingga Sulbar ini tak bisa berwujud menjadi sebuah bangunan untuk rakyatnya.

“Pengantar” Armin tentunya jadi pemantik bagi peserta yang lainnya yang juga akan memberi pemikiran dalam diskusi ini. Sejumlah nama yang sudah tak asing lagi, antara lain, Muhammad Munir, Tammalele, Hakim Parriwalino, S. Zacky, Ahdiyat dan beberapa pemerhati serta pegiat literasi.

Muhammad Munir, Pendiri Pusat Studi Sosial dan Kajian Kebudayaan, Mandar Studies menyampaikan bahwa diskusi dan kopdar ini bukan peristiwa yang pertama baik yang dihelat di Villa Bogor maupun di tempat lain di Polman dan Majene.

Tujuannya dari “sambung ide” adalah membangun tradisi diskusi di internal pemuda dan penggiat literasi. Hal lain dari pelaksanaan diskusi ini dalam rangka penulisan buku tentang Refleksi 15 Tahun Sulawesi Barat.

Diskusi yang mendapuk Thamrin, penggiat literasi Majene sebagai moderator ini mempola diskusinya dengan model Barazanji, sehingga para peserta diberikaan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan pendapatnya terkait Sulbar hari ini dan yang akan datang.

Sebagai sosok senior, Hakim Parriwalino yang berkesempatan hadir menyampaikan berbagai kritik pedas terhadap semua stakeholder pemerintah Sulbar. Ia membeberkan beberapa hal yang dianggapnya sebagai sikap yang tak seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Ia juga mengkritisi salah satu lembaga pendidikan yang SDM yang mapan untuk daerah ini. Jika Lembaga pendidikan saja tak bisa diharapkan untuk menyuplai SDM yang siap pake di daerah ini, maka jangan harap perubahan di Sulawesi Barat.

“Pemerintah itu adalah alat Negara untuk merekayasa kesejahteraan, sehingga OPD-OPD ini menjadi lembaga tehnik untuk merekayasa kesejahteraan rakyat. Yang terjadi malah Rumah Sakit jadi penjual obat padahal visi Indonesia Sehat itu sesungguhnya masyarakat tak lagi ke Rumah Sakit untuk berobat melainkan memeriksakan kesehatannya. Lebih lucu lagi dinas pendidikan tiba-tiba berubah kayak kementerian PU yang ikut mengelola pembangunan fisik gedung sekolah. Termasuk dinas pertanian yang tiba-tiba jadi agen pupuk dan formulator pestisida obat-obatan. Lucu kan. Lembaga pendidikan sekelas Unsulbar juga tak mampu mempersiapkan SDM untuk daerah ini. Lalu untuk apa ini semua?” beber Hakim.

Hal senada juga diungkapkan S. Zacky Al Mahdaly. Ia juga menganggap pemerintah saat ini hanya hadir menikmati dinamika sosial di daerah ini. Pembangunan yang kita harapkan tak ada acuan untuk mengukurnya.

“RTRW ini mengacu pada RPJMD atau ke RPJMD yang mengacu ke RTRW? Pembangunan itu dimana? Penentuan prioritas pembangunan kita apa? Sulbar ini mau bangun apa? Pertanian? Pendididkan?. Hari ini kan kita hanya melihat yang terlibat dalam proses perencanaan itu adalah partisan-partisan politik yang menjadikan pembangunan hanya hasrat politik penguasa saja. Tidak ada acuan yang bisa dibaca secara terbuka oleh publik. Lihat Wonomulyo dan Polewali yang saat ini tumbuh BTN dan properti di atas lahan pertanian yang produktif. Disisi lain percetakan sawah juga terjadi dimana-mana. Lalu apakah kita bisa berharap pembangunan ini sampai ke rakyat?” demikian ulasan Zacky dalam banyak tandatanya besar.

Diskusi terus berlanjut. Tiba giliran Ahdiyat, peneliti masyarakat pesisir di Kabupaten Majene. Menurutnya, ia tak bisa menilai RPJMD Sulbar tahun 2017-2022 sebab segalanya mesti ada kajian ilmiah, tapi tetap penting untuk dianalisa lebih dalam dan didiskusikan. Tujuannya, untuk mengetahui kondisi pembangunan dan arah kebijakan Pemprov Sulbar lima tahun ke depan.

Tak ketinggalan Tammalele juga menyumbang sejumlah narasi yang mensyaratkan bahwa untuk bisa jadi pemimpin harus lolos jadi rakyat dulu. Hal ini penting agar segala kebijakan yang muncul dari seorang pemimpin harusnya berpihak pada rakyat.

Diskusi kemudian bubar tepat pukul 24.00 WITA dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan APBD setiap tahunnya, neraca daerah, proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan, proyeksi pendapatan dan belanja, kemudian perhitungan kerangka pendanaan mesti terus dikawal dan kita ketahui secara proporsional.

Termasuk permasalahan dan isu-isu strategis daerah juga penting untuk menganalisa sejauh mana pemerintah provinsi dalam melakukan pemetaan terhadap semua persoalan dari semua aspek pembangunan.

“Kita bisa melihat dan menganalisa apa sesungguhnya hal mendasar yang menjadi soal dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Isu-isu strategis apa yang harus diolah sedimikian rupa, dan seperti apa strategi serta arah kebijakan program pembangunan daerah kita. Semua ada dalam RPJMD itu,” simpul Armin.

Oleh sebab itu, Armin menambahkan, kita akan bedah dan diskusikan. Semua digambarkan dalam RPJMD dan data di dalamnya sangatlah lengkap, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan sebagainya.

Karena itu, A’ba Tammalele berharap, kepada kaum muda dan para penggiat literasi untuk ikut menganalisasi dan membedah RPJMD Sulbar, termasuk semua elemen dapat mengawal dan mengawasi seluruh anggaran, baik APBD Pokok maupun APBD perubahan dari tahun ke tahun.

MUHAMMAD MUNIR

TINGGALKAN KOMENTAR