Presiden Joko Widodo (Jokowi) disambut begitu meriah oleh ribuan warga di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau hari ini, Rabu, 9 Mei 2018. Saat Presiden Jokowi tiba, tokoh Adat setempat terlebih dahulu memasangkan pakaian Adat kepada Jokowi, seperti yang tampak pada gambar di atas. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Peresmian Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap Sebelumnya Telah Diresmikan Pada Akhir 2017 oleh Presiden Joko Widodo.

TRANSTIPO.com, Pekanbaru – Program Peremajaan Sawit Rakyat kembali diresmikan Presiden Joko Widodo di kabupaten Rokan Hilir, Riau mencakup 15.000 Ha Perkebunan Rakyat yang melibatkan 5.000 Petani Swadaya.

Peresmian kali ini merupakan tahap ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Pada bulan September 2017 dan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada bulan November 2017.

Siaran Pers dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Rokan Hilir, Provinsi Riau, Rabu, 9 Mei 2018, baru saja diterima transtipo.com.

Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat memasuki tahap lanjutan setelah Presiden Joko Widodo meresmikan peresmian tahap tiga program tersebut di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hari ini, Rabu, 9 Mei 2018.

Peresmian kali ini merupakan peresmian serentak pelaksanaan program peremajaan di Provinsi Riau yang merupakan provinsi dengan luas lahan untuk program peremajaan sawit rakyat terbesar di Indonesia.

Peresmian program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Rokan Hilir hari, ini mencakup 15.000 Ha lahan perkebunan rakyat yang melibatkan 5.000 petani swadaya.

Sementara untuk tahun 2018, program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Riau ditargetkan menjangkau 25.423 Ha lahan yang tersebar di 8 Kabupaten termasuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Bengkalis.

Program Peremajaan Sawit Rakyat ini merupakan program prioritas Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Peremajaan Sawit Rakyat ini sudah sangat mendesak karena sebagian besar kebun kelapa sawit rakyat telah berusia tua, sehingga produktivitasnya rendah.

“Rendahnya produktivitas ini menyebabkan berkurangnya pendapatan dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani,” ujar Menko Darmin Nasution.

Pembiayaan pelaksanaan program peremajaan ini menggunakan dana pungutan ekspor produk sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan alokasi sebesar Rp 25 Juta/Ha dikombinasikan dengan dana swadaya petani serta dapat dikombinasikan juga dengan dana perbankan atau sumber pendanaan lain yang dapat meringankan beban petani.

Sebagaimana diketahui, sektor sawit Indonesia merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian nasional dan petani sawit rakyat merupakan aktor penting dalam perkembangan sektor sawit Indonesia.

Berdasarkan hasil studi Universitas Stanford, sektor kelapa sawit berperan penting bagi pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Sejak tahun 2000, diperkirakan 10 Juta orang yang keluar dari garis kemiskinan setidaknya terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan ekspansi sektor sawit, sementara setidaknya 1,3 Juta orang yang hidup di pedesaan berhasil keluar dari garis kemiskinan karena ekspansi sektor sawit secara langsung.

Besarnya peran sektor sawit bagi perekonomian serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ini tidak terlepas dari fakta bahwa hampir separuh perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani rakyat.

Peningkatan Produktivitas Petani Rakyat

Ribuan warga hendak menyalami Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tiba di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau hari ini, Rabu, 9 Mei 2018. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Direktur BPDPKS Herdrajat Natawidjaja menjelaskan bahwa program peremajaan sawit rakyat, yang ditujukan bagi petani pemilik lahan di bawah 4 Ha ini, selain untuk meningkatkan jumlah produksi, secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Lebih lanjut dikatakannya, melalui peningkatan produktivitas dengan luas lahan yang sama, program peremajaan ini juga diharapakan dapat mencegah pembukaan lahan baru melalui perambahan hutan dengan cara-cara yang dapat merusak lingkungan.

Program peremajaan ini mendesak untuk dilakukan karena produktivitas petani sawit Indonesia umumnya rendah, hanya berkisar 2-3 Ton/Ha/Tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat produktivitas perkebunan swasta. Hal ini disebabkan karena lahan sawit milik petani umumnya merupakan tanaman tua dan kebun yang menggunakan bibit illegitim (palsu).

Peresmian Program Peremajaan Sawit Rakyat kali ini merupakan program kerja bersama Pemerintah, yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, beberapa Pemerintah Kabupaten di wilayah Riau, dan BPDPKS.

Petani yang mengikuti program, dipastikan memenuhi aspek legalitas lahan. Sementara yang belum memenuhi dibantu penyiapan legalitasnya.

Pelaksanaan peremajaan dilakukan dengan prinsip sustainability, antara lain: lokasi lahan yang sesuai, pembukaan lahan yang memenuhi kaidah konservasi, penerapan budidaya yang baik, pengelolaan lingkungan, kelembagaan. Untuk menjamin praktik yang berdasarkan prinsip sustainability, peserta program wajib untuk mendapatkan sertifikasi ISPO pada panen pertama.

Target dan Tahapan Program Peremajaan 2018

Untuk tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menargetkan sekitar 185 ribu Ha lahan perkebunan sawit rakyat untuk diremajakan. Lokasi peremajaan tersebut berada di 75 Kabupaten Kota di 20 Provinsi. Secara keseluruhan diperkirakan Kebun Rakyat yang harus diremajakan berkisar 2,4 Juta Ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memastikan tata kelola yang baik, program ini dilakukan dalam 5 tahap:

(1) Verifikasi Persyaratan, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kelompok tani, Dinas Perkebunan Kabupaten, Provinsi, dan Ditjen Perkebunan untuk mendapatkan persetujuan; (2) Perjanjian Kerjasama 3 Pihak, antara BPDPKS, Bank dan Koperasi/Kelompok Tani; (3) Penyaluran Dana, berdasarkan tata kelola peremajaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian; (4) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Ditjen BUN Kementan, Disbun Provinsi/ Kabupaten/Kota, BPDPKS, dan Bank Pelaksana; serta (5) Pengembalian Kredit yang dilakukan dengan kondisi Grace Period 5 tahun dengan bunga 7% per tahun.

Secara teknis mekanisme Peremajaan akan menempuh tahapan sebagai berikut:

(1) Penumbangan pohon sawit lama secara serampak, (2) penanaman kembali dengan menggunakan bibit tersertifikasi, (3) pelatihan dan pemberdayaan petani berdasarkan prinsip Good Agriculture Practice (GAP), dan (4) Pemberian sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Dengan tahapan ini, diharapkan pada panen pertama dan kedua, kebun sawit rakyat yang telah diremajakan akan mendapatkan sertifikasi ISPO.

Kegiatan Petani Selama Proses Peremajaan

Salah satu hal penting dalam kegiatan peremajaan ini adalah bagaimana petani tetap dapat memperoleh penghasilan selama masa peremajaan karena kegiatan peremajaan mengharuskan petani kelapa sawit mengganti pohon sawit lama dan menanam kembali dengan pohon sawit yang baru. Kebun hasil peremajaan membutuhkan waktu 3 tahun sampai pohon sawit yang baru dapat menghasilkan buah sawit.

Herdrajat Natawidjaja menjelaskan selama masa peremajaan tersebut, petani dirancang untuk tetap mendapatkan pendapatan dari berbagai alternatif sumber pendapatan selama masa tunggu tersebut. Potensi sumber pendapatan tersebut berasal dari sumber pendapatan yang diperoleh sebagai
Pekerja dalam kegiatan peremajaan, pendapatan yang diperoleh dari
hasil tanaman tumpang sari selama 3 tahun, dan potensi pendapatan yang diperoleh dari hasil olahan batang sawit yang lama.

Petani peserta program juga memiliki potensi sumber pendapatan dari kegiatan
di luar aktivitas peremajaan karena petani peserta program peremajaan memiliki potensi untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha seperti warung, peternakan atau penyadapan karet. Sehingga secara umum diperkirakan petani tetap dapat memperoleh pendapatan setiap bulannya sebesar lebih dari Rp 4 Juta untuk setiap Kepala keluarga selama masa tunggu sampai kebun sawit dapat menghasilkan.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR