ABM tak kenal bulan madu pemerintahan. Lihat, di mana dia sekarang.
Mulai hari ini, Gubernur, Sekprov, dan kepala OPD Sulbar serta sembilan dewan pakar berkumpul di Jakarta bahas sinkronisasi RPJMD Sulbar.
Yang tak lazim, rapat besar ini berlangsung di Kantor Perwakilan Pemprov Sulbar di Jakarta, bukan di hotel mewah berbintang berbiaya selangit.
TRANSTIPO.com, Jakarta – Belum genap seminggu, atau enam hari lalu Ali Baal Masdar (ABM) tinggalkan Jakarta menuju Makassar, dan terus ke Mamuju, Sulbar.
ABM telah berjanji untuk Sulbar yang Malaqbiq, dan itu di dalamnya Sulbar harus besar. Makanya, Ali tak mau berlama-lama putar-putar di sini saja, di Sulbar ini.
Meski dalam benaknya, teramat penting keliling menyapa warga dan memastikan pembangunan di semua lini tetap berjalan normal.
Ya, itu super penting. Tapi arah pembangunan Sulbar ke depan mesti berpijak dari sebuah manajemen dan pondasi yang kuat serta mesti mengakomodasi semuanya.
Karena itulah, ABM kembali ke Jakarta untuk urusan yang serius. Pemerintahan ABM-Enny akan berpijak pada kehendak rakyat, dan pembangunannya ke depan akan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Sulbar. Yakinlah… !!!
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar sedang dibahas di Jakarta. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, kepala OPD Pemprov Sulbar, dan sembilan dewan pakar berkumpul bersama bahas RPJMD Sulbar itu.
Mereka, para Umara dan Cendekia kita itu, Sabtu ini (20 Mei) sedang berkumpul di Jakarta. Sepintas, Anda sekalian pembaca laman ini hendak tahu, siapa saja dewan pakar itu?
Dr. HM Said Saggaf, mantan Bupati Bantaneng dan Mamasa. Dia kini masih aktif sebagai konsultan ilmu administrasi negara dan dosen widyaswara di LAN Makassar, Sulsel.
Siapa tak kenal ini, Dr. Ir. H. Syarif Burhanuddin, M.Eng. Ia lelaki Mamuju, kini Dirjen Perumahan Kementerian PU dan Perumahan RI, mantan Kepala Bappeda Sulbar. Di Mamuju ia biasa disapa kak Cali’.
Nama ketiga, Prof. Dr. Idris DP, Deputi LAN RI. Nah, yang berikut ini dia—bagi warga Sulbar yang tergabung dalam grup WhatsApp Orang Sulbar (OS)—pasti sudah tak asing padanya. Atau bagi warga Majene dan Polman pasti kenal sanaf familinya ini yang saban sepekan kerap bertukar pikiran dengan para Menteri Kabinet Kerja di Jakarta, bahkan dengan Presiden Joko Widodo.
Dia adalah Dr. Muh. Syarkawi Rauf, SE, M.Si, kini Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) RI. Dan, masih ingat debat Pilgub lalu? Ini dia salah seorang moderatornya, Dr. Yuyun Yundini Husni Djamaluddin, Dosen STIK-PTIK.
Siapa lagi? Dr. Suyuti Marzuki, Dosen UI dan Staf Khusus Wakapolri. Ada juga pegawai Di Kementerian DKP RI dan pakar Manajemen Perencanaan Kinerja Dr. Zulfikar, pula Dr. Muchtar, Dr. Farid, dan Prof. Dr. Amri.
Sembilan kepala pemikir ini setia bantu Gubernur Ali—dan untuk Sulbar tentunya—demi kemaslahatan bersama. Mereka bukan orang lain. Mereka anak Mandar besar, dan atau paling tidak telah pernah ‘menyeduh air sakralnya’ Mandar besar ini.
Betapa seriusnya Gubernur Ali bangun provinsi ini. Bahas hal besar juga masih melibatkan pemikir-pemikir lintas peran lainnya. Ini disebut tim kerja, atau sejenis kelompok kerja.
Siapa saja mereka? H. Muliadi Prayitno, SH. Dia ‘kepala suku’ dalam manajemen gerakan besar di Makassar, Sulsel, tempo dulu. Gerakan pemberdayaan warga Sulselbar, salah satunya. Mantan Direktur YKPM Indonesia.
Drs. H. Arifuddin Toppo, pimpinan salah satu OPD di Pemkab Polman. Drs. H. Amujib, M.Si, Pejabat Eselon II Pemkab Polman, dan Dr. Aco Musaddad, SE. Anak muda ini teman diskusi ABM sejak dulu.
Program pembangunan yang tersusun secara proporsional berdasarkan asas efektifitas dan efesien perlu sinkron dengan RPJMD Sulbar. Inilah pijakan pemerintahan ABM-Enny.
Pertemuan yang berlangsung sejak Sabtu siang di Jakarta itu, dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. Ia didampingi oleh Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin dan Kepala Bappeda Sulbar Dr. Junda Maulana.
Dalam pertemuan itu, ABM bilang, “Pembanguan Sulbar akan berpijak pada dasar melanjutkan pembangunan, bukan memulai dari nol.” Karena Sulbar saat ini, “Sudah berusia 13 tahun, dan telah dibangun para pendahulu, baik pelaksana tugas dan terutama gubernur defenitif 10 tahun.”
Nantikan berita lainnya, laporan langsung Jurnalis Assamad dari Jakarta
ASSAMAD/SARMAN SHD
