Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Pasangkayu Dasteri. (Foto: Arham)

TRANSTIPO.com, Pasangkayu – Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo) sangatlah penting dalam upaya pencegahan dan penyebarluasan berita palsu (hoaks) serta dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 27 dan 28 terkait pelanggaran penyebarluasan informasi bohong dan ujaran kebencian, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Sebab itu, Pemkab Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Kominfo Persandian dan Statistik melakukan sosialisasi penggunaan internet sehat dengan penerapan literasi digital di tiap sekolah.

SMPN 2 Bambalamotu dan SMPN 1 Sarjo merupakan sekolah pertama pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kegiatan ini tidak lepas dari visi Dinas Kominfo Persandian Dan Statistik dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pasangkayu menjadi pusat informasi yang terpercaya dan bermartabat berbasis teknologi informasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Persandian dan Statistik Pasangkayu Dasteri saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Ia memaparkan dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya informasi baru lebih mudah dengan hadirnya internet di tengah-tengah masyarakat saat ini.

“Internet memungkinkan kita untuk mengakses informasi dari manapun dan kapanpun tanpa adanya batasan jarak. Tidak hanya itu, dalam penggunaan internet seseorang dapat membagikan atau menerima sekaligus berdiskusi dengan banyak orang mengenai suatu informasi melalui media sosial,” kata Dasteri.

Akan tetapi, sambung Dasteri, banyaknya pengguna internet termasuk media sosial juga menyebabkan terbukanya ruang diskusi secara masif yang sulit dikendalikan.

Dalam artian, tambahnya, kebenaran suatu informasi yang tersebar di dalam internet susah dikontrol, karena setiap orang yang menggunakan internet cenderung leluasa dalam menyampaikan segala informasi ataupun gagasan mereka tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu, sehingga berpotensi memperparah penyebaran berita palsu atau hoaks.

Akibat maraknya peredaran berita palsu dianggap sangat berbahaya, karena bisa mempengaruhi pola pikir netizen (warga net), terutama yang lemah dalam literasi digital.

Karena itu, pemerintah berhak dan berkawajiban mengawal setiap fenomena yang ada dalam masyarakat terkait praktek penggunaan internet yang semakin intens, khususnya di kalangan siswa.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pasangkayu, Rahadaian Subakti menjelaskan, sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak buruk penggunaan internet yang tidak bijak.

Selain itu, seperti dalam rilis Kominfo Persandian Dan Statistik Kabupaten Pasangkayu, adanya kegiatan ini bisa memberikan pengetahuan dalam menangkal berita palsu (hoaks), ujaran kebencian (hate speech), intoleransi, narkoba, kekerasan terhadap anak, asusila dan terorisme.

ARHAM BUSTAMAN

TINGGALKAN KOMENTAR