TRANSTIPO.com, Mamuju – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerinda Kabupaten Mamuju menggelar konferensi pers di salah satu warkop, Jalan Andi Makkasau, Mamuju, Kamis, 5 Oktober 2017.
“Hari ini, kami akan menginformasikan kepada teman-teman pers bahwa telah terbit SK DPC Partai Gerindra dengan nomor 9-0290/kpts/bpp-Gerinda tahun 2017,” kata Reza.
SK dimaksud Reza yakni tentang susunan personalia DPC Partai Gerindra Kabupaten Mamuju, Sulbar, dengan struktur inti.
“Ketua Muhammad Reza, jabatan lama adalah Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Mamuju. Dan, posisi sekertaris diisi oleh Sulfakri sultan, bendahara diisi oleh Nurdin Tolla. Ketua DPC yang lama ditarik ke pengurus DPD Gerindra Sulbar,” jelas Reza dalam konferensi pers itu.
Pengurus baru DPC Partai Gerindra Kabupaten Mamuju, sebut Reza lagi, mendapat amanah dari DPP bahwa dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang.
“Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa adapun target yang kami emban sesuai instruksi dari DPP, yaitu menghadapi Pemilu 2019 serentak dengan pemilihan presiden, dan kami ditargetkan menang,” jelas Reza.
Untuk pemilihan legislatif, katanya, kami realistis dengan target raih unsur pimpinan, paling tidak di semua dapil terisi atau beroleh kursi.
Juga, masih penjelasan Ketua DPC Gerindra Mamuju ini, yang menjadi target prioritas DPC Partai Gerindra Mamuju adalah target jangka pendek yakni menghadapi verifikasi, jangka menengah merekrut kader sebanyak-banyaknya, dan jangka panjang akan melakukan diklat guna peningkatan kapasitas kader.
Seusai memperkenalkan pengurus baru partai, sang ketua partai Muhammad Reza menjawab pertanyaan wartawan terkait kader partai yang tersandung persoalan kasus dugaan korupsi.
“Saya kira jelas, partai kami dipimpin oleh seorang mantan TNI, dan itu tegas dan jelas bahwa siapa pun kader yang melanggar, jelas kami akan menindak dengan tegas. Dan memang di AD/ART itu tidak ada tempat bagi kader yang tersandung kasus korupsi. Saya kira itu,” jawab Muhammad Reza.
Sukriadi Amil, pengurus DPD Gerindra Sulbar menambahkan, Partai Gerindra dalam sejarahnya belum pernah memberikan pendampingan hukum terhadap kadernya yang tersandung kasus korupsi.
“Kalau ini persoalan korupsi, kami berikan semuanya kepada yang bersangkutan. Kalau secara organisasi mau memberi pendampingan hukum, itu tidak ada,” tegas Sukriadi.
Ditambahkan, “Selama ini bagi setiap kader yang tersangkut persoalan korupsi, sanksinya itu jelas dipecat.”
“Tapi sebagai penganut negara hukum, kita pasti memberi kesempatan kepada tersangka karena bagaimanapun dalam menentukan sesuatu kita selalu menunggu putusan tetapnya,” kata Sukriadi.
ZULKIFLI
