Ismail, Korlap FPPI, saat menyampaikan orasinya di depan Kantor DKP Sulawesi Barat, Mamuju, Jumat, 6 April 2018. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Salah satu lembaga rakyat kenamaan adalah Front  Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI). Di Hari Nelayan Nasional ke-58 tahun ini, barisan front ini turun jalan lagi.

Aksi mereka gelar di Mamuju, Sulawesi Barat, pada Jumat, 6 April 2018. Aksinya ada di dua titik, depan Kantor DPRD Mamuju dan di depan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat.

Terpantau, demonstran ini memulai aksinya sekitar pukul 09.00 Wita. Selama aksi ini dikawal petugas kepolisian dari Polres Mamuju.

Jumlah mereka dalam aksi ini tak terlampau banyak, hanya berbilang puluhan. Di dua tempat aksinya, mereka sekadar orasi.

Ismail, koordinator lapangan (Korlap), mengatakan bahwa Indonesia dikenal negara maritim atau kepulauan, di mana sebagian rakyat Indonesia berpropesi sebagai nelayan, penambak garam—salah satunya.

“Sektor perikanan salah satu sub-sektor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, tapi nyatanya sektor perikanan ini tidak diperhatikan pemerintah terutama di Sulawesi Barat,” teriak Ismail dalam orasinya.

Ismail mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

“Itu sangat jelas tujuannya, yaitu kemandirian, kedaulatan dan kesejahteraan. Namum, fakta yang terjadi itu tidak direalisasikan dengan baik,” sebut Ismail.

Ismail uraikan, jika di Sulawesi Barat banyak tempat pelelangan ikan (TPI) yang tidak beroperasi, dan ini salah satu yang mencederai pendapatan nelayan kita.

Kemudian juga, tambahnya, tidak ada penetapan harga oleh pemerintah Sulawesi Barat dan pemerintah kabupatenn sehingga pengepul bebas memainkan harga  ikan.

“Karena tidak ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga pengepul ikan bebas memainkan harga dan tidak ada pengelohan terlebi dahulu sebelum dipasarkan. Ini bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 itu,” tegas Ismail.

Aksi FPPI Mamuju ini membawa 10 tuntutan:

Pertama, berikan pendidikan SDM kepada nelayan Sulawesi Barat. Kedua, stop illegal fishing, selamatkan terumbu karang. Ketiga, stop pembuangan limbah industri ke sungai.

Keempat, stop reklamasi pantai untuk kesejahteraan nelayan. Kelima, turunkan harga bahan bakar dan minyak (BMM). Keenam, berikan fasilitas tangkap modern.

Ketujuh, stop impor barang dan ikan. Kedelapan, bentuk Perusda—teruntuk hasil tangkap nelayan. Kesembilan, berikan subsidi BBM yang merata untuk nelayan dan pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang layak.

Kesepuluh, tegakkan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulawesi Barat, Haji Abd. Djalil (tengah) sedang beri penjelasan atas tuntutan FPPI dalam demo sehari, Rangas baru, Simboro, Mamuju, Jumat, 6 April 2018. (Foto: Arisman)

Menjawab tuntutan massa aksi itu, Haji Abd. Djalil, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulawesi Barat mengatakan, dua hari yang lalu saya bersama-sama nelayan di Kabupaten Majene membagikan kapal bantuan dari Kementerian.

“Beberapa hari yang lalu, saya bersama nelayan membagikan kapal untuk nelayan di Kabupaten Majene, lanjutan dari Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu,” kata Abd. Djalil.

Abd. Djalil juga mengatakan, kalau sekarang pihaknya sementara melakukan program pemberian Sehat kepada nelayan, di mana sehat kepanjangan dari sertifikat hak atas tanah nelayan.

“Sekali lagi tuntutan adek-adek akan kami sampaikan ke pimpinan kami, dan juga akan kami koordinasikan kepada instansi terkait tentang tuntutan terkait masalah Perusda (hasil tangkap nelayan),” tutup Abd. Djalil.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR