TRANSTIPO.com, Mamuju – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra Mamuju melakukan aksi demonstrasinya saat Hari Jadi Mamuju ke-479 tahun pada Minggu, 14 Juli 2019.
Aksi ini mereka lakukan di area gedung DPRD Mamuju yang baru, yang pimpin demo ini adalah ketua HMI Cabang Manakarra Sopliadi.
Dari siaran pers yang mereka bagikan, ia persoalkan tenaga kontrak yang diputus kontraknya. “Itu cacat prosedur,” tulis dalam siaran pers itu.
Para demonstran ini membawa beberapa tuntutan kepada DPRD Mamuju.
Pertama, menghadirkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mamuju untuk transparansi data terkait GTT dan PTT.
Kedua, agar DPRD Mamuju memperlihatkan surat rekomendasi dari BPK ke Pemda Mamuju tentang rasionalisasi GTT dan PTT.
Ketiga, agar DPRD Kabupaten Mamuju mempertanyakan keluarnya surat kontrak (SK) GTT dan PTT di bulan Mei yang disinyalir menyalahi aturan.
Keempat, DPRD Mamuju mempertanyakan mekanisme gaji tenaga kontrak yang baru yang masuk sejak tanggal dikeluarkannya SK.
Kelima, DPRD Mamuju meminta kepada Pemda untuk mengupah mereka yang sudah bekerja selama 5 bulan kepada daerah, yang hingga hari ini belum dibayarkan.
ARISMAN
