Keterbelahan Pendapat Atas Setoran Cakades ke Panitia di Mateng

447
Ket. Foto : Dzulkifli Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Mateng

TRANSTIPO.com, Topoyo – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) Dzulkifli,  menanggapi terkait setoran bakal calon kades kepada panitia pilkades di sejumlah desa di Mateng.

Dzulkifli membenarkan perihal itu, dan pihaknya mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap panitia dan bakal cakades.

“Kemarin setelah dengar kabar ini, kita follow-up untuk konfirmasi langsung. Benar, ada beberapa desa, kemudian kita panggil salah satu desa, panitia maupun calonnya,” kata Dzulkifli di kantornya, Jum’at, 22 Oktober 2021.

Pihak Dzulkifli, terangnya, memberikan masukan akan dampaknya, tapi saat itu mereka menyampaikan bahwa itu hasil kesepakatan tanpa ada unsur paksaan, murni atas dasar kesepakatan disertai berita acara.

“Mereka mengaku tidak ada niat ingin mempermasalahkan atau gugat, jika ada hal-hal yang tak mereka inginkan, sebab itu kata mereka murni atas dasar kesepakatan,” terang Dzulkifli.

“Kami Ikhlas pak. Jika pun tidak lulus kami tidak permasalahkan,  kami anggap sebagai sumbangan untuk desa. Itu yang calon katakan,” Dzulkifli menirukan pendapat cakades yang ia panggil untuk dimintai penjelasan.

Menurut Dzulkifli, dari pengakuan keduanya (cakades), selama tidak ada paksaan dan mereka sepakati, ini sah-sah saja.

“Apalagi, secara aturan, di regulasi kami pun tak menemukan apakah ini dilarang atau dibolehkan,” ujarnya.

Ket . Foto : Masbur Endeng, Ketua HMI Cabang Mamuju Tengah, (Mateng).

Terpisah, Ketua HMI Cabang Mateng, Masbur Domeng, menilai persoalan tersebut sebagai salah satu bentuk ketidak siapan penyelenggara dalam melakukan pilkades serentak.

“Itu salah satu bentuk ketidak siapan penyelenggara, baik panitia kabupaten maupun desa, terkhusus dinas PMD dalam melaksanakan pilkades secara serentak,” kata Masbur pada Jumat, 22 Oktober 2021.

Masbur menegaskan, seharusnya kejadian itu tidak dibiarkan, meski kedua pihak sepakat, akan tetapi segera memberikan teguran ke pihak panitia yang melakukan pungutan.

“Saya melihat adanya ketidak transparan penyelenggara terkhusus PMD mengenai hal ini maupun penggunaan anggaran yang dikucurkan untuk pilkades serentak,” jelas aktifis mahasiswa ini.

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR