Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mamasa Fraksi PKB Muhammad Sapri Malik S. Pd. (Foto: Wahyu)

TRANSTIPO.com, Mehalaan – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mamasa Fraksi PKB Muhammad Sapri Malik, meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) setelah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Hal itu disampaikan Muhammad Sapri, saat menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Mehalaan, Selasa 25 Februari 2020, siang kemarin.

Menurut Sapri, Renja SKPD semestinya disusun setelah mengikuti musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten, karena tuntunya renja harus berdasarkan pada usulan masyarakat.

Namun kata Sapri, yang terjadi selama ini renja SKPD telah jadi sebelum melaksanakan musrenbang, Sapri Menilai, ini merupakan hal yang sangat keliru bagi SKPD.

Dikatakan Sapri, harusnya program kerja berawal dari murenbang tingkat desa dan musrenbang kecamatan, untuk menjadi bahan acuan para SKPD dalam menyusun renja kabupaten.

Sapri bilang, tujuan musrenbang agar SKPD dapat menyimak secara langsung kebutuhan masyarakat di sejumlah desa se – kecamatan untuk menjadi dasar dalam membuat program.

Kata dia, jika Renja SKPD telah jadi sebelum mengetahui apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat di kecamatan, tentu lain diusulkan lain yang dikerjakan.

Lanjut Sapri mengatakan, segala permasalahan yang ada di desa – desa, yang mengetahui betul adalah masyarakat desa bukan SKPD. Jika Renja jadi sebelum Musrenbang maka usulan akan sia – sia.

Sehingga kata dia, tidak salah jika para kepala desa apatis karena pada pelaksanaan murenbang lain diusulkan lain pula yang dikerjakan.

“Itu karena renja jadi sebelum murenbang dilaksanakan,” ujar Sapri.

Ia meminta SKPD untuk betul – betul memperhatikan usulan dari pemerintah desa yang dianggap prioritas, sehingga hasil daripada musrenbang yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat dan terlaksana di tahun 2021 mendatang.

Sapri juga menyampaikan, kepada seluruh pemerintah desa agar sebisa mungkin mengusulkan segala kebutuhan yang ada di desanya masing – masing, baik yang dianggap urgen maupun tidak supaya diinput oleh Bappeda.

Kata dia, jika nantinya terdapat usulan yang muncul di kabupaten tanpa melalui musrenbang, maka itu dinyatakan siluman, dan akan menjadi temuan bagi BPK.

Sapri bilang, terkadang ada anggaran dari pusat untuk pembangunan, apakah itu pertanian, infrastruktur jalan, dan yang lain tetapi dikembalikan dananya.

“Itu karena tidak adanya usulan yang diinput Bappeda,” pungkasnya.

WAHYUANDI

TINGGALKAN KOMENTAR