TRANSTIPO.com, Mamasa – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa menggelar Ramah Tamah dengan Deputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), serta Direktorat Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Matan II, dihadiri oleh Direktur Pengawas Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Pemerintahan Desa Djoko Prihardono, Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Fauzi Ahmad Kharir, Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi, Wakil Bupati Mamasa Martinus Tiranda, Kapolres Mamasa AKBP Arianto, Kajari Mamasa Erianto Laso Paondanan, dan seluruh pimpinan OPD ligkup Pemkab Mamasa, Minggu, 8 Desember 2019.
Bupati Mamasa Ramlan Badawi menyampaikan, ucapan selamat datang kepada Deputi Kepala BPKP RI beserta rombongan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara tersebut.
Ia menyampaikan, masyarakat Kabupaten Mamasa jika dipersentasekan masih mencapai 80% hidup dengan bertani yang tersebar di 17 kecamatan. Disampaikan pula bahwa Kabupaten Mamasa memiliki banyak potensi yang luar biasa, termasuk kopi.
Selain itu, kata Ramlan, Mamasa juga merupakan salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi Barat. Ia berharap dengan adanya produk-produk unggulan itu, dapat membawa Kabupaten Mamasa lebih dikenal di mancanegara.
“Kita berharap agar koperasi petani kampung yang ada saat ini bisa menembus kancah internasional dan mengharumkan nama baik Kabupaten Mamasa,” harap Ramlan Badawi.
Lanjut Ramlan, dengan hadirnya BPKP yang terus memberikan warning (peringatan) agar membawa dampak positif bagi pemerintah daerah khususnya dalam mengelola keuangan daerah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kita berharap ke depan pengelolaan keuangan di daerah kita ini berjalan dengan baik dan yang paling penting tepat guna dan tepat sasaran,” tandas Ramlan.
Sementara itu, Direktur Pengawas Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Pemerintahan Desa Djoko Prihardono menjelaskan, BPKP saat ini mempunyai dua tugas pokok di antaranya, pengawasan dan konsultasi terkait Dana Desa yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa-desa di seluruh pelosok negeri.
Dikatakannya, mengenai pertanggungjawaban anggaran desa yang sudah disalurkan, maka dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa yang telah diajukan.
Prihardono bilang, untuk dapat melakukan pengawasan yang mudah pihaknya akan menggunakan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini berfungsi untuk mendeteksi dengan segala tindakan yang tidak sesuai aturan dalam desa.
“Ini juga sebagai bentuk pengawasan yang mudah dan mengurangi resiko terjadinya pelanggaran dalam pertanggungjawaban keuangan,” katanya.
Ditambahkannya, berdasarkan data yang ada, saat ini Kabupaten Mamasa sudah menghampiri 100% yang mengimplementasikan Siskeudes itu yang perlu kita apresiasi.
“Kami dapat membantu masing-masing desa yang kemungkinan menemukan hambatan dalam mengelola Dana Desa yang telah diterima,” ujar Prihardono.
WAHYUANDI
