TRANSTIPO.com, Mamasa – Sejumlah pertanyaan diajukan tiga panelis, sekaitan visi dan misi pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mamasa periode tahun 2018-2023 pada Debat Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamasa di Aula GTM pada Rabu, 23 Mei 2018.
Hal itu bertujuan untuk lebih mempertajam visi dan misi yang dipaparkan paslon, seperti yang diungkapkan Ketua KPU Mamasa Suryani T. Dellumaja dalam sambutannya pada pembukaan Debat Publik di Rabu pagi itu.
Menurut Suryani, debat ini terselenggara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.
“Debat kali ini ada tiga tema yang tersisa, yakni menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanan pembangunan daerah, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Suryani.
Adapun visi paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda (Harmonis) yaitu Mewujudkan Kabupaten Mamasa yang Aman, Maju dan Sejahtera.
Sementara misi pasalon harmonis, yaitu pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, listrik dan telekomunikasi. Kedua, meningkatkan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan mutu pendidikan.
Menanggapi hal itu, sejumlah pertanyaan pun diajukan oleh ketiga penelis, salah satunya sekaitan kondisi Mamasa yang dinyatakan bukan merupakan daerah tertinggal.
Salah satu Penelis, Mardan Hari mengatakan, realita yang terjadi di Mamasa, yaitu masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, juga masih banyak infrastruktur yang belum terselesaikan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten induk Kabupaten Mamasa, maka Mamasa tidak layak dinyatakan keluar dari daerah tidak tertinggal.
“Yang saya mau tanyakan adalah, strategis apa yang akan dilakukan kedua paslon terkait sinkronisasi tingkat nasional, provinsi dan kabupaten agar pembangunan bisa dilakukan,” tanya Mardan Hari.
Menjawab itu, Calon Bupati Mamasa (Cabup) Ramlan Badawi mengatakan, persoalan Mamasa keluar dari daerah tertinggal bukan atas keinginan pemerintah.
“Kami sudah protes ke pusat tapi pihak pemerintah di pusat tidak mau merubah kembali,” jawab Ramlan.
Dengan demikian, ia mengaku pihaknya akan berupaya untuk mengsinkronkan pembangunan nasional dengan memperbaiki semua pembangunan di bidang infrastruktur dan peningkatan ekonomi serta sumber daya manusia (SDM).
Debat ini dilakukan tanya jawab antara pasalon dan tiga panelis, yakni pertama, Prof. DR. Ir. Hj. Itji Diana Daud M.S, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Darma Wanita Provsnis Sulawesi Selatan.
Kedua, Prof. Dr. H. Heri Tahir. SH. MH, Dosen Universitas Negeri Makasar. Dan, ketiga, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Prof. DR. Mardan Hari SH. MH, saat ini dosen tetap di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makasar, Sulawesi Selatan.
Debat ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Mamasa serta sejumlah tokoh masyarakat.
FRENDY CHRISTIAN
