Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Kaharuddin. (Foto: Kedi)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), terus melakukan upaya mengatasipasi dampak perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid – 19.

Salah satu upaya yang dilakukan, pemerintah memberikan bantuan berupa Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid – 19.

Sebagai langkah awal, pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mamasa, kini mulai melakukan proses pendataan bagi masyarakat yang dianggap layak menerima.

Berdasarkan data Dinsos, jumlah masyarakat tidak mampu (miskin) di Kabupaten Mamasa sebanyak 29. 789 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar di 17 kecamatan.

Dari data tersebut, sebanyak 24.411 KK diantaranya, dipastikan menerima bantuan dari Dinas Sosial melaui bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Mamasa tahun 2020. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dengan rincian, penerima Bantuan Sembako dan PKH, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 8.195 KK, dan non DTKS sebanyak 10 KK.

Untuk PKH melalui DTKS sebanyak 739 KK, dan non DTKS sebanyak 58 KK. Sementara penerima bantuan Sembako sebanyak 4.198 KK dan penerima BLT sebanyak 11.211 KK.

Penting diketahui, segala bentuk bantuan yang bersumber dari Kemensos, akan disalurkan kepada masyarakat setiap bulan selama tiga bulan kedepan.

Besaran BLT yang akan diberikan kepada masyarakat yakni Rp. 600.000 per bulan, selam tiga bulan. Begitu pula dengan Sembako, akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk kemasan dengan nominal Rp. 200.000 per kemasan.

Dari 29. 789 KK data masyarakat tidak mampu yang dimiliki Dinsos Mamasa, 24.411 KK diantaranya telah menerima bantuan berdasarkan data daei Kemensos. Artinya, 5.378 belum mendapatkan bantuan stimulasi daei pemerintah pusat maupun daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Dinsos Kabupaten Mamasa, Kaharuddin mengatakan, bagi masyarakat yang belum tercover berdasarkan data dari Kemensos, akan dilakukan pendataan ulang untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Kaharuddin menyebutkan, masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Sosial, akan diberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga menggunakan Dana Desa (DD).

“Jadi masyarakat miskin sebanyak 5.378 yang belum menerima bantuan dari Kemensos akan kembali dilakukan pendataan,” kata Kaharuddin, Rabu 29 April 2020.

Bahkan kata dia, kemungkinan besar data tersebut masih mengalami peningkatan, karena juga akan dilakukan pendataan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak Covid – 19.

Kaharuddin menuturkan, masyarakat yang didata akibat dampak Covid – 19 ini, adalah tukang ojek, supir mobil angkutan umum, pekerja salon, dan masyarakat lainnya yang kehilangan penghasilan akibat virus Corona ini.

Dengan catatan kara Kaharuddin, masyarakat terdampak secara ekonomi tersebut, belum termasuk penerima bantuan yang telah disampaikan Kemensos kepada Pemda Mamasa.

“Karena memang tidak bisa dobol kena bantuan, siapapun itu,” katanya.

Sehingga kata Kahar, masih terus dilakukan sinkronisasi dan verifikasi data, termasuk dengan data yang dimiliki Pemerintah Desa.

“Supaya semua masyarakat yang layak menerima bantuan tidak ada yang terlewatkan,” tandasnya.

WAHYUANDI

TINGGALKAN KOMENTAR