TRANSTIPO.com, Mamuju – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menyelenggarakan dialog ekonomi dengan tema, “iskusi Panel Pemberdayaan Sumber Daya Alam Migas dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat”.
Dilaksanakan pada Kamis, 20 April 2017, bertempat di Ballroom d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, Sulbar.
Acara ini dibuka oleh Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, sekaligus sampaikan sejumlah hal yang bermanfaat bagi peserta, yang tak lebih 300 orang itu.
Ismail Zainuddin sampaikan, sampai saat ini kemampuan daerah untuk membiayai sendiri aktifitasnya sangat terbatas, sehingga kebergantungan pada pemerintah pusat sangat besar. Padahal, kemandirian menjadi kata kunci bagi pemerintah daerah untuk mencapai semangat otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.
“Karena besarnya ketergantungan pada pemerintah pusat, menyebabkan seluruh elemen, terutama pemerintah daerah harus mampu mendorong sumber pendapatan daerah lainnya di luar pajak, serta retribusi dengan mendirikan BUMD dengan ragam tujuan namun satu visi untuk memberikan benefit bagi daerah,” urai Ismail.
Mantan Penjabat Bupati Mateng ini sampaikan, semangat pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat membuka lapangan kerja, memberikan perlindungan pada usaha kecil dan menengah, dan bertindak sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.
Di sisi lain, kata Ismail, peran BUMD harus mampu membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas pelayanan publik, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah daerah.
“Jadi perjalanan BUMD sebagai mitra dan badan usaha pemerintah masih belum optimal, tentu ini harus menjadi catatan yang penting bagi pemerintah daerah dan seluruh elemen untuk mendorong BUMD agar lebih fokus dan serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan daerah,” tegas Ismail.
Ditambahkan, kesan negatif yang muncul bahwa BUMD ini tak efektif dan efisien, selalu merugi dan membebani anggaran pemerintah daerah dapat diminimalisir. Buruknya kinerja BUMD ini seringkali dikaitkan dengan rendahnya profesionalisme sumber daya manusia BUMD.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar Dadal Angkoro menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi ragam tantangan keuangan regional, dan masih relatif rendah kemampuan daerah dalam menghasilkan dana pembangunan secara mandiri.
Hal itu, kata Dadal, akan berimplikasi pada keterbatasan sistem keuangan regional untuk mendorong sejumlah kegiatan ekonomi yang produktif bagi pembangunan daerah.
Rendahnya kemampuan menghasilkan sumber dana pembangunan daerah, kata Dadal Angkoro lagi, tercermin dari PAD Sulbar yang masih relatif rendah, yakni Rp 278 miliar atau sekitar 20 persen dari total APBD.
“Ada beberapa penyebab munculnya kondisi seperti ini, itu dikarenakan belum optimalnya pengelolaan SDA migas dan pengelolaan BUMD, dan masih relatif rendahnya aktifitas ekonomi sehingga sumber pajak dan retribusi kurang optimal, serta tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan,” urai Dadal Angkoro.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Sumber Daya Energi Bappenas Josapath Rizal Primana (Narasumber), BP BUMD DKI Jakarta Yurianto (Narasumber), Dirut PD Pasar Jaya DKI Jakarta Arif Nasruddin (Narasumber), Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Fadjar Majardi (Narasumber), Asisten Bidang Ekbang (Narasumber), Pimpinan OPD Provinsi/Kabupaten, instansi vertikal, Forkopimda, perbankan serta undangan lainnya.
MUHIDDIN/RISMAN SAPUTRA
