Ki-Ka: Dirkrimsus Polda Sulawesi Barat Kombes Pol. Wisnu Andayana dan Kabid Humas Polda Sulawesi Barat AKBP Hj. Mashura saat beri keterangan pers di Kantor Polda Sulawesi Barat, Mamuju, Kamis, 12 Juli 2018. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Direktur Kiriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Barat menetapkan satu orang tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan pengadaan barang dan alat peraga kampanye (APK) ketika Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat 2017.

Hal ini disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Sulawesi Barat Kombes Pol Wisnu Andayana, Kamis, 12 Juli 2018, dalam sebuah konferensi pers di aula Kantor Polda Sulawesi Barat.

Selain Kombes Wisnu Andayana, hadir juga Kabid Humas Polda Sulawesi Barat AKBP Hj. Mashura yang bertindak selaku pemandu konferensi yang dihadiri sejumlah wartawan di Mamuju.

“Dengan alat bukti yang didapat oleh penyidik, maka ditetapkanlah satu orang tersangak yaitu ARS yang merupakan penyelenggara pemilu atau sebagai Sekretaris KPU Sulawesi Barat,” tutur Kombes Pol Wisnu Andayana.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil gelar perkara, penetapan tersangga tepat pada tanggal 10 Juli 2018. Menurutnya, tersangka melakukan modus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di tahun 2017.

Ditambahkan, dalam anggaran tahun 2016 terdapat kemahalan harga atau mark-up yang di dalamnya terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

“Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaaan barang APK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang dikeluarkan oleh BPKP yakni sebesar Rp 2 miliar lebih,” terang Kombes Pol Wisnu.

Pasal yang disangkakan terhadap tersangka, bebernya, yakni pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“ARS akan dikenakan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: setiap orang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanga negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 20 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” jelas Wisnu.

Lanjut Wisnu, sedangkan Pasal 3 yang berbunyi: setiap orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam korporasi menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 20 juta atau paling banyak Rp 1 miliar.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR