TRANSTIPO.com, Mamuju – Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulbar menggelar rapat untuk menindaklanjuti kerja Pokja V Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) pada Senin, 13 Maret 2017.
Rapat ini digelar di Aula Kantor Kemenag Sulbar, Jalan Pattana Endeng Nomor 46 Mamuju, Sulbar. Rapat ini bertujuan menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/164/Sulbar/III/2017 Tanggal 3 Maret 2017, serta hasil Rapat Koordinasi Pokja Gugus Tugas GNRM Provinsi Tanggal 10 Maret 2017.
Rapat ini dipimpin oleh Haji Muhdin, Koordinatot Pokja V GNRM. Pentingnya tindak lanjut penyusunan Pokja V GNRM, maka diundang pula Kepala BIN Daerah Sulbar, Kepala Kesbangpol Sulbar, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Kepala Dispora Sulbar, Komandan Korem 142 Tatag Mamuju, PPTP Korem, Kepala Biro Tapem Sulbar, Kepala Bappeda Sulbar, Kepala Biro Humas dan Protokoler Sulbar, Ketua KNPI, Ketua HMI Cabang Manakarra, Ketua FKPPI, Ketua FKUB, Ketua PWI Sulbar, Ketua AJI Kota Mandar, Kepala TVRI Sulbar, dan Kepala RRI Sulbar.
Dalam wawancara, H. Muhdin mengatakan, rapat ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
“Pokja V GNRM kita beri judul Gerakan Indonesia Bersatu. Di Gerakan Indonesia Bersatu ini terdapat sepuluh poin penting yang harus kita laksanakan. Melalui rapat ini kita membahas sepuluh poin itu untuk mengidentifikasi semua persoalan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya di Sulbar sehingga ada aksi nyata yang kita perbuat nantinya dalam rangka menjamin bahwa NKRI itu adalah harga mati,” jelas Haji Muhdin, Koordinator Pokja V GNRM yang juga Kepala Kemenag Sulbar.
Menurut Muhdin, salah satu aksi nyata yang kami akan lakukan adalah Jambore Kerukunan.
“Dan, Insya Allah kami masih punya anggaran untuk melakukan pertemuan dengan wartawan yang ada di Sulbar untuk membicarakan persoalan persoalan NKRI,” tutup Muhdin.
RISMAN SAPUTRA