TRANSTIPO.com, Mamuju – Dalam rangka mengoptimalakan pengunaan dana pembiayaan bagi KUMKM dan Koperasi, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menegah (LPDB- KUMKM) Direktorat Pembiayaan Syariah gelar sosialisasi di Mamuju, Selasa, 24 Oktober 2017.
Sosialisasi digelar di Ballroom d’Maleo Hotel dan Convention Mamuju, Sulbar, Selasa, 24 Oktober 2017, dengan tema: Menuju Paradigma Baru Pembangunan Industri Keuangan Syariah Indonesia dan Penguatan Peran Pemerintah”.
Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo, dan Direktur Pembiayaan Syariah Jaenal Arifin.
Pemerintah Provinsi Sulbar diwakili oleh Asisten III Hj. Jamila Haruna, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Sulbar, serta Kepala Dinas Koperindag, UKM dan Perdagangan Kabupaten Mamuju.
Tamu dan undangan sekitar 200 orang yang juga menjadi peserta dalam sosialisasi ini.
Dalam sambutannya, Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo mengatakan, sosialisasi ini bertujuan bagaimana kita mensosialisasikan dan menggambarkan fungsi dari LPDB KUMKM ini kepada masyarakat terutama bagi UMKM dan koperasi di Provinsi Sulbar.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemaparan terkait LPDB KUMKM kepada semua elemen termasuk pemerintah, UKMK dan kopersai dalam melakukan suatu kerja sama,” ucapa Braman Setyo.
Braman Setyo juga menggambarkan sedikit tentang realisasi penyaluran dana bergulir nasional. Ia mengatakan dari tanggal 20 Oktober 2017 total realisasi penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM sebanyak Rp 8,4 triliun dari 4300 mitra KUMKM di seluruh Indonesaia.
Untuk Sulbar sendiri, katanya, anggaran yang sudah terealisasi pertanggal 20 Oktober sebesar Rp 12,125 miliar untuk 8 mitra.
“Dana yang sudah terealisasi sebanyak RP 8,4 triliun untuk 4300 mitra KUMKM di seluruh Indonesia,” kata Braman Setyo.
Di akhir sambutannya mengatakan, rencana penyaluran LPDB KUMKM tahun angaran 2018 secara nasional sebanyak 1 trilun, untuk Sulbar dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 5,07 miliar.
Braman mengatakan, karena sumber dana bergulis tersebut berasal dari APBN, maka dana tersebut harus dapat dikelola dengan dan akuntabel sehingga dana tersebut dapat dikembalikan untuk digulirkan kepada koperasi dan UMKM lainnya.
Sementara Asisiten III Provinsi Sulbar Hj. Jamila Haruna mengatakan, dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat menjadi prioritas dalam mengembangkan usaha perekonomian khususnya UMKM dan koperasi di Sulbar.
“Kami berharap dengan acara sosialisasi ini, Direktotat Pembiayaan Syariah LPDB KUMKM dan Pemerintah Provinsi Sulbar dapat terus bersinergi dengan baik demi kemajuan perekonomian di suatu daerah termasuk di Sulbar,” ucap Hj. Jamila Haruna.
Jamila mengatakan, dari data ODS kementerian koperasi dan UKM, jumlah koperasi di Provinsi Sulbar di tahun 2016 sebanyak 919 unit. Masih Jamila, meskipun masih jauh dibandingkan dengan provinsi lain, namun saya yakin dengan semangat berwirausaha dan berkoperasi di Sulbar akan meningkat apalagi dengan adanya bantuan dari LPDB KUMKM dari Pusat.
ARISMAN SAPUTRA
